Kasus Covid-19 DKI Meroket Terus, Epidemiolog: Bukan Cuma Faktor Mudik

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi - Dokter memegang botol ampul kaca mengandung sel molekul virus corona Covid-19 asal Inggris yang telah mengalami mutasi RNA menjadi varian baru. (ANTARA/Shutterstock/pri.)

    ilustrasi - Dokter memegang botol ampul kaca mengandung sel molekul virus corona Covid-19 asal Inggris yang telah mengalami mutasi RNA menjadi varian baru. (ANTARA/Shutterstock/pri.)

    Jakarta - Kasus Covid-19 semakin melonjak liar. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pemerintah perlu memperkuat respons dan strategi untuk menagantisipasi semakin tingginya kasus Covid-19.
     
    Dicky menjelaskan, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini terjadi akibat berbagai faktor.

    "Bukan hanya karena faktor mudik, tapi akumulasi dari berbagai faktor," kata epidemiolog Dicky kepada Tempo, Ahad, 20 Juni 2021.

     
    Faktor lain yang dimaksud salah satunya adalah rangkaian pemilu yang dan klaster perkantoran yang dinilai Dicky tak selesai penanganannya.  "Kalau tidak segera diambil keputusan, dalam empat pekan ke depan bisa semakin parah," katanya,
     
    Terakait dengan Pemprov DKI Jakarta yang belom menarik rem darurat, Dicky menilai keputusan memperketat dengan karantina wilayah sudah tepat. "Selama 5M, 3T dan vaksinasi terus berjalan," ujar Dicky.
     
    Namun, memang faktor timing kebijakan pengetatan diambil perlu diperhatikan, karena timing menjadi salah satu indikator kesuksesan penanggulangan panndemi ini.
    Setidaknya, kata Dicky, penerapan pengetatan tak bisa hanya dalam waktu dua pekan. "Setidaknya dua kali masa inkubasi," ujarnya ihwal kasus Covid-19 masih tinggi, termasuk DKI Jakarta. 

    Baca juga : Kasus Covid-19 Meroket, Berikut Persebaran Zona Rawan di Jakarta 
    #Jagajarak, #Pakaimasker, #Cucitangan


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.