Anies Baswedan Merespons Dapat Rapor Merah LBH Jakarta: Bagaimana Daerah Lain?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Pengacara LBH Jakarta menyerahkan rapor merah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 Oktober 2021. TEMPO/Lani Diana

    Pengacara LBH Jakarta menyerahkan rapor merah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 Oktober 2021. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi lainnya.

    Dengan begitu, gubernur lain se-Indonesia juga merasakan manfaat dari evaluasi LBH.

    "Sehingga perhatian dari anak-anak muda yang peduli pada kotanya, pada keadilan tidak hanya dirasakan di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Oktober 2021.

    Kemarin LBH Jakarta menerbitkan kertas posisi bertajuk 'Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota'. Laporan itu berisikan 10 catatan merah dan sembilan rekomendasi.

    Rapor merah untuk Anies mencakup masih adanya penggusuran, banjir, kualitas udara, dan penataan kampung.

    Anies berterima kasih atas catatan tersebut. Dia menganggapnya sebagai sebuah energi dan perhatian dari LBH Jakarta, karena turut memikirkan Ibu Kota. Rapor merah LBH Jakarta, lanjut dia, akan menjadi bahan bagi Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan.

    "Sehingga kami bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia," ucap Anies Baswedan lagi.

    Baca : Besok, Anies Baswedan Dideklarasikan sebagai Capres 2024

    Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sembilan Hakim MK Terbelah dalam Putusan Uji Materil UU Cipta Kerja

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil UU Cipta Kerja. Ada dissenting opinion.