Bahkan, kata dia, Anies membentuk Tim Tata Kelola Air Minum yang bertujuan membuat kajian untuk mengambil alih pengelolaan dari swasta. PAM Jaya juga disebut telah melakukan serangkaian langkah teknis pengembalian konsesi pengelolaan air kepada Pemprov DKI Jakarta.
"Namun pada akhirnya proses ini terbentur pada putusan pengadilan yang memenangkan PK Kementerian Keuangan," kata Tatak.
Tatak juga menambahkan bawah Anies telah membuat kebijakan untuk memberi akses air dengan harga yang sama untuk warga Kepulauan Seribu. Selanjutnya, Anies telah menerbitkan aturan hukum yang membolehkan warga di kampung kumuh mendapatkan akses air bersih walau tidak tinggal di atas tanah milik sendiri.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan izin mendirikan bangunan (IMB) sementara kawasan kepada warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, Sabtu, 16 Oktober 2021. TEMPO/Lani Diana
3. Penanganan banjir belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
Menjawab rapor merah soal banjir itu, Tatak mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program antisipasi yang tidak berorientasi pada betonisasi. Antara lain Program Gerebek Lumpur, Perbaikan saluran air, Penyediaan Alat Pengukur Curah Hujan, dan Perbaikan pompa.
"Faktanya, dampak banjir di Jakarta berkurang pada 4 tahun pemerintahan Anies Baswedan walaupun curah hujan jauh lebih lebat," klaim Tatak.
Selanjutnya penataan kampung kota yang dianggap belum partisipatif...
