TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor berharap Jenderal Andika Perkasa bisa menyelesaikan konflik agraria berkepanjangan antara mereka dan pihak Lapangan Udara Atang Sanjaya (Lanud ATS) jika nanti resmi menjadi Panglima TNI.
Junaedi Adhi Putra koordinator Forum Masyarakat Desa (FMD) Sukamulya menjelaskan konflik antara warga desa dan TNI AU, dalam hal ini pihak Lanud ATS, semakin memanas. Ia menuding personel TNI AU kerap mengintimidasi dan meneror warga serta pemerintah setempat.
“Salah satu yang dilakukan adalah pemasangan plang di atas tanah-tanah warga serta melarang pemerintah setempat mengeluarkan perizinan kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah dan melarang warga melakukan pembangunan serta mendatangi setiap warga yang sedang melakukan pembangunan ataupun kegiatan usaha,” katanya dalam keterangan tertulis pada Tempo, Jumat, 5 November 2021.
Junaedi menjelaskan konflik agraria ini bermula dari klaim sepihak Lanud ATS atas tanah di desa Sukamulya seluas 1000 hektare. Menurut Junaedi, luas desa Sukamulya hanya 1070 hektare dan sebagian besar adalah tanah yang sudah didiami secara turun temurun bahkan sejak sebelum ada Indonesia. “Dan sudah diregistrasi berupa buku tanah desa (leter C) dan dikeluarkan girik, bahkan sebagian sudah bersertifikat di atas tanah tersebut,” ucap dia.
Junaedi mempertanyakan dasar hukum dari pihak Lanud ATS sehingga berani melarang pembangunan yang dilakukan warga di atas lahan mereka. Ia menuturkan selama ini pihak Lanud ATS belum pernah menunjukkan hak serta bukti-bukti kepemilikan dari tanah yang diklaim sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tanah.
Menurut Junaedi, hak tanah untuk kepentingan TNI AU telah diatur melalui SK. Menteri Agraria No. SK. 968/ Ka tanggal 28 Desember 1960 yang seluas 36,6 hektare dan itu pun tanah eks perkebunan masa pemerintahan Belanda yang dijadikan lapangan oleh Kolonial Jepang. Tapi sampai saat ini yang diklaim seluas 1000 hektare di desa Sukamulya kabarnya dicatatkan sebagai kekayaan negara di Kementerian Keuangan.
Berbagai upaya sudah di tempuh oleh masyarakat desa Sukamulya, dari menyurati lembaga, audiensi, rapat, verifikasi data bahkan aksi demonstrasi dan mendatangi Kepala Staf Presiden di Jakarta pada 2017.
Sebabnya Forum Masyarakat Desa Sukamulya berharap penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi dapat membantu serta membela masyarakat agar benar-benar mendapatkan hak atas tanahnya.
KHANIFAH JUNIASARI
Baca juga:
Komisi I DPR Teliti Kelengkapan Administrasi Calon Panglima TNI Andika Perkasa
