Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heboh Dana Hibah Yayasan Pimpinan Ayah Wagub DKI dan Organisasi Zita Anjani

image-gnews
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kantornya pada Kamis, 18 November 2021. TEMPO/Julnis Firmansyah
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kantornya pada Kamis, 18 November 2021. TEMPO/Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD DKI saat ini tengah digodok oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI. Sebelumnya telah ditetapkan Kebijaka Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2022.

Dalam dokumen KUA-PPAS itu, terdapat anggaran dana hibah yang belakangan bikin heboh. Dana hibah yang pertama adalah untuk organisasi Bunda Pintar Indonesia.

Lembaga tersebut diduga masih berkaitan dengan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Zita Anjani memiliki pengalaman organisasi sebagai pembina organisasi Bunda Pintar Indonesia. Informasi ini dapat diakses di situs dprd-dkijakartaprov.go.id.

"Pengalaman organisasi pembina organisasi non-profit Bunda Pintar Indonesia," demikian bunyi situs itu yang dikutip Tempo hari ini, 17 November 2021. Adapun besaran anggaran hibahnya mencapai Rp 900 juta.

Anggaran dana hibah lain yang membuat heboh adalah untuk yayasan yang dipimpin Amidhan Shaberah. Amidhan adalah ayah dari Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria.

Amidhan diketahui memimpin Yayasan Pondok Karya Pembangunan yang bakal mendapat anggaran dana hibah Rp 486 juta dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

Menanggapi soal dana hibah untuk yayasan ayahnya, Riza Patria mengatakan bahwa bantuan tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan pada zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bantuan juga mengalir.

Saat itu dibangun dua bangunan asrama dan gelanggang olahraga di yayasan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Zaman Anies juga diresmikan asramanya. Sekarang tinggal mempersiapkan bantuan," ujar Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021.

Riza menjelaskan, YPKP sudah berdiri sejak tahun 1976 atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Kementerian Agama saat itu. Selama yayasan berdiri, beberapa Gubernur DKI Jakarta memberikan bantuan pada yayasan tersebut. Namun baru pada era Anies Baswedan, ada bantuan dana hibah berupa uang.

Riza menjelaskan, dana ratusan juta itu digunakan untuk biaya makan para santri yatim piatu di yayasan YPKP. "Dana itu cuma untuk makan, satu kali makan Rp10 ribu dikali tiga, jadi Rp30 ribu dikali 30 hari, sebulan dikali enam bulan dikalikan 90 orang, jadi Rp 486 juta," kata Riza.

Wagub DKI mengatakan pemberian dana hibah harus sesuai dengan aturan, ketentuan, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. "Kami harus mengakomodir semua kepentingan," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Baca juga: Soal Dana Hibah ke Yayasan Ayahnya, Wagub Riza: Zaman Ahok Sudah Dibantu

Catatan koreksi: 

Judul berita di atas telah diubah, sebelumnya tertulis Yayasan milik ayah Wagub DKI, yang betul adalah pimpinan Ayah Wagub DKI. Atas kekeliruan tersebut kami mohon maaf.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

9 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

16 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

17 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di depan Istana Merdeka, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.


Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

17 hari lalu

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan saat pulang kerja di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Pemerintah melalui Perpres No.21/2023 menyatakan penyesuaian jam kerja ASN selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah yang dimulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 dan kebijakan tersebut juga mengatur total jam kerja pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam sepekan. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan


Terkini: ASDP Sebut Arus Mudik Laut dari Jawa ke Sumatera Mulai Landai, Sekjen PWI Pusat Klarifikasi Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

23 hari lalu

Pengendara mobil antre saat akan memasuki Kapal Roro di Dermaga 3 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung, Minggu, 9 Juni 2019. Direktur Utama PT ASDP Ira Puspa Dewi menyatakan jumlah pemudik roda empat yang sudah melakukan penyebErangan ke pulau Jawa sudah mencapai 38.110 mobil atau 38 persen. ANTARA
Terkini: ASDP Sebut Arus Mudik Laut dari Jawa ke Sumatera Mulai Landai, Sekjen PWI Pusat Klarifikasi Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP Indonesia Ferry mencatat arus mudik dari Jawa menuju Sumatera mulai


Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

24 hari lalu

Logo PWI. Istimewa
Klarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.


Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

24 hari lalu

Presiden Jokowi (kanan) memukul gong didampingi Seskab Pramono Anung (kiri), Menkominfo Budi Arie Setiadi (kedua kanan) dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal Sembiring Depari saat meresmikan Pembukaan Kongres XXV PWI Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 September 2023. Kongres XXV PWI berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 25 hingga 26 September 2023 yang mengangkat tema Menuju PWI yang Mampu Menjawab Tantangan Zaman. TEMPO/Subekti
Klarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN

Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.


Sekjen PWI Pusat Klarifikasi Isu Penyelewengan Dana Hibah BUMN

24 hari lalu

Logo PWI. Istimewa
Sekjen PWI Pusat Klarifikasi Isu Penyelewengan Dana Hibah BUMN

PWI Pusat melakukan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 10 provinsi dengan dana dukungan Rp 6 miliar untuk periode Desember 2023 hingga Januari 2024.