5 Dosa Politik Taufik pada Prabowo Subianto dan Partai Gerindra

Politisi senior Partai Gerindra Mohamad Taufik saat ditemui wartawan di depan Ruang Rapat Paripurna Dewan, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Juni 2022. Kredit: TEMPO/Khory

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra resmi memecat politikus Muhammad Taufik atau M Taufik sebagai kader mereka sejak hari ini, Selasa, 7 Juni 2022. Mereka menilai  mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ini tidak loyal dan kerap bermanuver di luar jalur kebijakan partai. Majelis Kehormatan Partai yang dipimpin olah Ketua Umum Prabowo Subianto ini menyatakan telah menggelar rapat yang hasilnya memutuskan M Taufik dipecat dari partai.

"Majelis Kehormatan Partai telah melakukan rapat, lima anggota majelis sepakat memutuskan memecat Saudara M Taufik sebagai kader Gerindra, mulai keputusan itu disampaikan pada hari ini. Itu keputusannya MKP," ujar Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra, Wihadi Wiyanto di kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dari pernyataan sejumlah elit Partai Gerindra, setidaknya ada 5 pembangkangan politik yang dilakukan M Taufik pada partai, dan terutama kepada Prabowo. M Taufik dianggap: tidak loyal kepada partai; melakukan manuver pembangkangan pada partai; saat Ketua Gerindra Jakarta, Taufik tidak bangun kantor partai; Prabowo kalah di DKI Jakarta dalam pilpres 2019; dan, nama Taufik tersenggol beberapa kasus korupsi yang masih berjalan di KPK.

1. Taufik tidak loyal pada Gerindra

Wihadi mengatakan, Taufik berkali-kali secara terbuka menyampaikan keinginan mundur dari partai. Pada 2 Juni 2022 lalu, Taufi secara resmi digantikan oleh Rany Mauliani pada posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.  Saat ini, setelah digantikan, Taufik menjadi anggota biasa DPRD DKI. Namun, ia berencana mengundurkan diri setelah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI. "Alasannya tidak apa-apa, kan saya punya keinginan, punya sikap," kata Taufik saat itu.

Taufik pada saat itu menyatakan belum mengajukan pengunduran diri itu kepada DPRD DKI atau pun kepada pihak terkait lain. Wakil Ketua DPRD DKI dua periode itu juga mengatakan belum melakukan pembicaraan berkaitan dengan rencana mengundurkan diri itu kepada Ketua DPD Gerindra DKI yang sekaligus Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria. "Belum, baru pikir-pikir saja," tutur dia.

Dia hanya menjelaskan akan mengundurkan diri ketika perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-495 DKI Jakarta, tepatnya pada Rabu, 22 Juni 2022. Saat itu, Taufik menyatakan belum menentukan akan bertahan di Gerindra atau tidak. "Saya belum ada pikiran apa-apa, sampai saat ini masih di Gerindra," tutur Taufik.

Di atas podium Dewan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menanggapi kabar rencana politikus Gerindra Mohamad Taufik bakal loncat ke NasDem. Dia menyinggung soal jas biru yang dikenakan M Taufik dan dirinya.

2. Manuver Taufik membangkang pada partai

Perselisihan antara M Taufik dengan Gerindra sangat terasa terutama berkaitan dengan calon Gubernur DKI Jakarta yang akan mereka usung pada Pilkada 2024. Partai besutan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu menyatakan akan mengusung Ketua DPD DKI Jakarta sekaligus Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

Tapi, Taufik tak sepakat dengan pilihan partainya. Dia lebih memilih mengusung eks Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang merupakan politikus Golkar. Airin sempat dikabarkan akan dipasangkan dengan Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Sahroni.

M Taufik kembali menyuarakan dukungannya kepada Airin Rachmi Dianyuntuk maju di Pilkada DKI dan bisa memimpin Jakarta di hadapan keluarga besar pengurus cabang NU Jakarta Utara pada Ahad, 15 Mei 2022 lalu.  “Mohon doanya agar Airin bisa pimpin Jakarta," kata M Taufik pada acara halal bihalal Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Jakarta Utara.

Airin, mantan Wali Kota Tangerang Selatan juga turut hadir dalam acara halal bihalal ini.  Taufik mengatakan Jakarta Utara menjadi kunci pemenangan Pilkada DKI. Jokowi dan Anies, kata dia, sudah membuktikan. "Pak Anies kami mulai dari Jakarta Utara, Pak Jokowi ditenteng dari Jakarta Utara, itu semua jadi, betul tidak? Saya bagian menenteng, Jokowi saya tenteng, Pak Anies saya tenteng dan sekarang ibu Airin," kata Taufik.

3. Taufik tidak bangun kantor Partai Gerindra DKI Jakarta

M Taufik telah memimpin DPD Partai Gerindra DKI Jakarta selama 12 tahun, hingga posisinya melayang digantikan Ahmad Riza Patria pada Oktober 2020 lalu. Penggantian ini dianggap sebagai tahap awal penggembosan kepemimpinan M Taufik di Gerindra Jakarta.

Bau penggembosan ini sungguh terasa karena M Taufik digantikan oleh Riza Patria melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.  Secara organisasi, pergantian pengurus partai di tingkat provinsi biasanya melalui mekanisme musyawarah atau konferensi partai.

Saat ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta saat ini menjalankan aktivitas di Jalan Bendungan Hilir Raya No. 118, Jakarta Pusat. Pada masa kepemimpinan Taufik, Gerindra berkantor di Jalan Letjen Suprapto di Kemayoran, Jakarta Pusat.

4. Prabowo dan Gerindra kalah di DKI Jakarta

Pada Pilpres 2019, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kalah dari pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di provinsi DKI Jakarta. Dari total 6.345.684 suara sah, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan 3.279.547 suara atau 51,68 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan 3.066.137 suara atau 48,32 persen dari seluruh wilayah DKI Jakarta.

Di tingkat nasional, jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

5. Taufik tersenggol kasus korupsi yang masih berjalan di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah memeriksa  M Taufik dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada 10 Agustus 2021 lalu. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YRC," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri.

KPK juga melakukan pemeriksaan dua orang lain. Mereka adalah Riyadi selaku Pelaksana harian BP BUMD periode 2019 dan Sudrajat Kuswata sebagai Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI. Pada saat itu, KPK sudah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan atau PD Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara, Anja Runtuwene; tersangka korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar.

KPK menduga pembelian tanah di Munjul oleh PT Perumda Sarana Jaya dilakukan secara melawan hukum. KPK menduga harga telah diatur sejak awal dan pembelian dilakukan tanpa kajian kelayakan terhadap obyek tanah. Gara-gara perbuatan itu, negara diduga rugi Rp 152 miliar.

Sebelumnya, saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta periode 2003-2008, Muhammad Taufik menjadi sorotan khalayak karena tersangkut kasus korupsi pengadaan alat peraga Pemilihan Umum 2004 senilai Rp 4,2 miliar. Dalam kasus itu, Taufik terbukti bersalah merugikan negara sebesar Rp 488 juta dan divonis 18 bulan penjara.

Baca juga: Dipecat Gerindra, M Taufik Blak-blakan Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden






Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

17 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

22 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

22 jam lalu

PKB Sebut Maret Jadi Batas Waktu Penentuan Capres-Cawapres Koalisi KIR

Jazilul Fawaid mengatakan PKB bersama Partai Gerindra punya limitasi untuk menentukan capres dan cawapres pada Maret 2023


Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

1 hari lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

1 hari lalu

Prabowo dan Sandiaga Sempat Bahas Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Jika harus dihadapkan dengan memilih antara Anies dan Prabowo, Sandiaga dengan tegas mengatakan akan memilih Prabowo.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

1 hari lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 hari lalu

Sandiaga Uno Sebut Fadli Zon Pegang Fakta Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Nama Fadli Zon muncul dalam pusaran perjanjian politik yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno.


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

1 hari lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

2 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

2 hari lalu

Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

Sandiaga Uno mengungkap dokumen perjanjian dia dengan Anies Baswedan dan Prabowo saat ini dipegang oleh politikus Gerindra Dasco.