PTUN Batalkan UMP DKI Rp 4,6 Juta Revisi Anies, Apindo Ajak Pemprov DKI Duduk Bersama

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui buruh di Jalan Merdeka Barat atau di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021. Sekitar 100 orang buruh memadati depan kantor Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat siang ini. Mereka turun ke jalan untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Sumber: Humas Balai Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta Nurjaman berharap dapat duduk bersama pemerintah DKI pasca putusan majelis hakim PTUN batalkan UMP DKI 2022 senilai Rp 4,6 juta hasil revisi Anies Baswedan. 

Dia menganggap komunikasi tersebut perlu agar mengakhiri polemik UMP di Ibu Kota. "Mari kita duduk bersama supaya ini tidak berkepanjangan polemiknya," kata dia saat dihubungi, Selasa, 12 Juli 2022. 

Hari ini majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pengusaha agar kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 4,6 juta dibatalkan. Gugatan ini diajukan Apindo DKI.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Anies menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi 2022. Keputusan baru ini harus mengacu pada Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845. 

Apindo DKI, Nurjaman menerangkan, ingin mendengarkan pandangan pemerintah DKI tentang putusan tersebut. Menurut dia, masih ada ruang gerak antara pemerintah DKI dan Apindo untuk membicarakan kembali kenaikan UMP DKI 2022. 

Sebab, lanjut dia, gugatan Apindo terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seolah-olah menunjukkan polarisasi antara Apindo dan pemerintah daerah. "Tidak begitu, kami akan cari kepastian hukum saja," ujar Nurjaman. 

Sebelumnya, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen alias Rp 37.749 dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Dasar hukumnya termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang diteken pada 19 November 2021

Angka ini kemudian direvisi demi asas keadilan. Anies menaikkan UMP DKI 5,11 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4.641.854. Keputusan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuai protes para pengusaha hingga akhirnya dibawa ke persidangan. 

Baca juga: PTUN Kabulkan Gugatan Pengusaha Soal UMP DKI 2022 Rp 4,6 Juta, Kepgub Anies Baswedan Dibatalkan






Demo Buruh di Balai Kota DKI, Tuntut Heru Budi Revisi Keputusan UMP DKI 2023

21 menit lalu

Demo Buruh di Balai Kota DKI, Tuntut Heru Budi Revisi Keputusan UMP DKI 2023

Kecewa dengan keputusan Heru Budi Hartono tetapkan UMP DKI 2023 Rp 4,9 juta, demo buruh bakal digelar hingga 7 Desember.


Demo Buruh di Patung Kuda Jumat Pagi, Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute

2 jam lalu

Demo Buruh di Patung Kuda Jumat Pagi, Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute

Ada 8 layanan bus Transjakarta yang dialihkan, rute diperpendek, bahkan tidak dioperasikan untuk mengantisipasi demo buruh tolak besaran UMP DKI.


Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

3 jam lalu

Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

Pemprov DKI di bawah pimpinan Heru Budi Hartono juga akan menggencarkan lagi kegiatan "gerebek lumpur" di berbagai wilayah.


Buruh Agendakan Demo di Balai Kota, Tolak Kenaikan UMP 2023 Rp 4,9 Juta yang Ditetapkan Heru Budi

3 jam lalu

Buruh Agendakan Demo di Balai Kota, Tolak Kenaikan UMP 2023 Rp 4,9 Juta yang Ditetapkan Heru Budi

KSPI DKI Jakarta akan menggelar demonstrasi di Balai Kota, 2 Desember 2022. Buruh menolak kenaikan UMP Jakarta 2023 senilai Rp 4,9 juta.


Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

4 jam lalu

Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang ditinjau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru mencapai 62 persen. Upaya mengatasi banjir.


Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

4 jam lalu

Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembangunan terowongan sodetan Kali Ciliwung. Salah satu proyek penanggulangan banjir.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

6 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

15 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

16 jam lalu

Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Lembaga Survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah deklarasi Capres 2024 oleh NasDem. Anies salip Prabowo.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

16 jam lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.