TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengajak aparatur sipil negara (ASN) mengganti penggunaan kendaraan pribadi dengan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi polusi.
Hal tersebut dikatakan Imam Budi Hartono ketika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam upaya mengendalikan inflasi. Langkah-langkah tersebut merupakan antisipasi setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.
"Kami mendiskusikan terkait rencana-rencana upaya pengendalian inflasi di Kota Depok," kata Imam Budi Hartono di Depok, Jawa Barat, Jumat.
Dalam rakor ini Imam menyarankan untuk digelar Bulan Pengendalian inflasi di Kota Depok.
Imam mengatakan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta bahu-membahu mengatasi gejolak inflasi.
Oleh sebab itu, imbuhnya, pentingnya rakor ini untuk bersama-sama menyepakati hal-hal yang akan dilakukan guna mengatasi masalah tersebut.
"Kota Depok memang tidak termasuk yang disorot pemerintah pusat terkait angka inflasinya, namun kita terus berupaya untuk serius mengatasi inflasi ini," katanya.
Langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan kembali program Depok Sedekah Bersama (D'Saber) untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan masalah pangan.
Kemudian, gerakan massal ASN menanam dan membagikan bibit cabe ke tetangga di lingkungan rumah, serta menguatkan kerja sama dengan Bulog dan mitra pemerintah untuk melaksanakan operasi pasar murah.
"Saat ini inflasi Kota Depok 4,57 persen. Kami berharap dengan gerakan ini dapat menurunkan angka inflasi," ujar Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.
Baca juga: Depok Ikuti Jokowi Tahan Inflasi, Tanam Cabai, Sedekah ASN, dan Pasar Murah
