Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Bersedekah dan Tanam Cabai, Pemkot Depok Ajak ASN Naik Transportasi Umum Imbas Harga BBM Naik

Reporter

image-gnews
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. ANTARA
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengajak aparatur sipil negara (ASN) mengganti penggunaan kendaraan pribadi dengan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi polusi.

Hal tersebut dikatakan Imam Budi Hartono ketika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam upaya mengendalikan inflasi. Langkah-langkah tersebut merupakan antisipasi setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.  

"Kami mendiskusikan terkait rencana-rencana upaya pengendalian inflasi di Kota Depok," kata Imam Budi Hartono di Depok, Jawa Barat, Jumat.

Dalam rakor ini Imam menyarankan untuk digelar Bulan Pengendalian inflasi di Kota Depok.

Imam mengatakan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta bahu-membahu mengatasi gejolak inflasi.

Oleh sebab itu, imbuhnya, pentingnya rakor ini untuk bersama-sama menyepakati hal-hal yang akan dilakukan guna mengatasi masalah tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kota Depok memang tidak termasuk yang disorot pemerintah pusat terkait angka inflasinya, namun kita terus berupaya untuk serius mengatasi inflasi ini," katanya.

Langkah selanjutnya, yaitu melaksanakan kembali program Depok Sedekah Bersama (D'Saber) untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan masalah pangan.

Kemudian, gerakan massal ASN menanam dan membagikan bibit cabe ke tetangga di lingkungan rumah, serta menguatkan kerja sama dengan Bulog dan mitra pemerintah untuk melaksanakan operasi pasar murah.

"Saat ini inflasi Kota Depok 4,57 persen. Kami berharap dengan gerakan ini dapat menurunkan angka inflasi," ujar Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. 

Baca juga: Depok Ikuti Jokowi Tahan Inflasi, Tanam Cabai, Sedekah ASN, dan Pasar Murah

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

26 menit lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

1 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ditemui di kantor KSP, Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di sejumlah BUMN.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

1 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

1 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku diperintahkan Jokowi tarik uang dari bawahan, untuk apa?


Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

2 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerja ke Yordania untuk konferensi tingkat tinggi "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza".


Budi Arie Sebut Aturan Satgas Judi Online Tinggal Tunggu Diteken Jokowi, Siapa yang Bakal jadi Ketua?

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Budi Arie Sebut Aturan Satgas Judi Online Tinggal Tunggu Diteken Jokowi, Siapa yang Bakal jadi Ketua?

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan Satgas Judi Online tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi.


Rekam Jejak Bambang Susantono, Setelah Mundur Kini Diangkat Jokowi untuk Kembali Urus IKN

3 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Bambang Susantono, Setelah Mundur Kini Diangkat Jokowi untuk Kembali Urus IKN

Setelah mengajukan mundur dari jabatannya, Bambang Susantono diangkat oleh Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN. Untuk posisi apa?


Soal Kaesang Maju di Pilkada Jakarta: Direspons Jokowi, Gibran, dan DPW PKB Jakarta

3 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Soal Kaesang Maju di Pilkada Jakarta: Direspons Jokowi, Gibran, dan DPW PKB Jakarta

DPW PKB Jakarta membuka peluang Anies berpasangan dengan Kaesang di Pilkada Jakarta.


Kontroversi Sidang SYL: Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan dan Klaim Pungutan Atas Perintah Presiden

3 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Kontroversi Sidang SYL: Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan dan Klaim Pungutan Atas Perintah Presiden

SYL menyebut pemungutan uang ke anak buahnya sebagai perintah Presiden Jokowi untuk membantu mengatasi krisis pangan dan Covid-19.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

4 jam lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Tergesa-gesa

DPR berharap pemerintah tidak sembrono dalam menghapus sistem kelas BPJS Kesehatan