TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membicarakan soal tingginya nilai Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Jakarta di depan para petinggi dan kader Pemuda Pancasila saat peresmian kantor baru ormas tersebut Sabtu kemarin.
Selain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno, hadir pula petinggi PP yang lain, yang juga adalah pejabat tinggi negara ini, seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Ketua MPR Bambang Soesatyo.
“Tanah itu salah satu sumber masalah ketidakadilan di kota ini. Bagaimana kita menyaksikan keluarga-keluarga puluhan tahun di Jakarta, tergeser, tergusur hanya karena kami, pemerintah ini ngasih pajak yang tinggi sekali,” katanya di acara Peresmian Kantor Baru Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Menteng, Sabtu, 1 Oktober 2022.
Menurut Anies masalah tersebut merupakan wujud ketidakadilan yang nyata. Dia mengatakan bahwa sulit membangun persatuan dalam ketimpangan, dan sulit membangun persatuan dalam ketidakmerataan.
“Kami merasakan di Jakarta. Di Jakarta ini kota yang harus kita bangun dengan perasaan persatuan tapi harus ada rasa keadilan, kalau ngga ada keadilan, ngga mungkin bersatu,” ujarnya.
Soal tingginya pungutan PBB di Jakarta, ujar dia, pemerintah mengklaim sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. “Kami bilang meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagi rakyat ini adalah penggusuran pelan-pelan dan sopan karena harganya naik terus,” kata dia.
“Kalau harganya naik terus dan ngga bisa bayar pajak, bagaimana? Geser keluar dan di Jakarta, 2020 saja yang pindah ke luar Jakarta itu 200 ribu orang, (angka itu) resmi,” sambungnya.
Untuk mencegah hal tersebut, kata Anies, pihaknya mengeluarkan aturan tentang pengaturan pembayaran pajak bumi bangunan.
“Karena itu, kita mengambil kebijakan sebagai contoh, bagaimana PBB di Jakarta itu di bawah 2 miliar, nol, tidak ada PBB nya supaya mereka yang menengah ke bawah tidak tergeser,” katanya.
Selain itu, Anies menyebutkan bahwa ketidakadilan juga terjadi kepada para veteran. “Tidak kalah pennting, keluarga pejuang. Ini kita di Menteng, banyak keluarga pejuang yang tergeser dari rumah yang di Menteng hanya karena mereka dihukum, dihukum oleh siapa? Oleh kami yang meningkatkan harga pajak,” ujar Anies.
Salah satu kelurga pejuang yang harus membayar pajak dengan harga yang tinggi adalah Ali Sadikin. “Bayangkan, rumahnya Bang Ali Sadikin pajaknya setahun Rp 180 juta, orang yang berjasa untuk kota ini, rumahnya kita pajakin Rp 180 juta,” katanya.
Belajar dari masalah ini, kata Anies Baswedan, membangun keadilan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang. Utamanya, pemerinta. “Ini PR kita sama-sama,” ujarnya.
MUTIA YUANTISYA
Baca juga: Hapus Pembayaran PBB, Anies Baswedan: Pajak Bumi dan Bangunan Cara Sopan Mengusir Warga
