TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin optimistis tiga program prioritas yang dianggarkan dalam APBD DKI 2023 berjalan maksimal. Menurut dia, ada dukungan dari Pemerintah Pusat, seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.
“PJ Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai, tapi juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung. Jadi saya yakin program berjalan optimal,” kata dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 29 November 2022.
APBD DKI 2023 telah disepakati DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 83,78 triliun atau naik Rp 1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan Rp 6,7 triliun menjadi Rp 7,9 triliun,” ujarnya.
Rincian ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu Pendapatan Daerah Rp 74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan Rp 9,40 triliun, Belanja Daerah Rp 74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 9,16 triliun.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, APBD 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah.
Rinciannya, 12,22 persen untuk pengendalian banjir atau Rp 10,238 triliun; 17,04 persen untuk penanganan kemacetan atau Rp 14,276 triliun; serta 12,01 persen untuk antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi atau Rp 10,062 triliun.
Pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi program prioritas untuk dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta 2023.
Baca juga: DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran
