TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempatkan titik layanan internet gratis, JakWifi, di lokasi prioritas seperti sekolah dan prasarana transportasi publik.
"Penempatan JakWifi dapat difokuskan sekolah untuk mendukung pendidikan digital, kemudian kantor untuk mempercepat pekerjaan," kata Nirwono Joga di Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2023 dikutip dari Antara.
Menurut Nirwono, JakWifi bisa disediakan di kawasan terminal atau halte atau stasiun untuk kemudahan bertransformasi digital. Kemudian, bisa disediakan di sejumlah taman kota agar mendorong warga bermain ke taman atau ruang publik lainnya.
Selain itu, di rusunawa dan permukiman padat penduduk untuk membantu pelaku UMKM digital dan mendukung bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Baca juga: PDIP Dukung JakWifi Anies Baswedan, tapi Restui Anggarannya Dipangkas Jadi Rp 56 Miliar
Nirwono menilai layanan internet gratis JakWifi tetap dibutuhkan warga Jakarta sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada warganya. Keberadaan internet gratis ini bisa mendorong digitalisasi dan produktivitas kehidupan masyarakat untuk kerja kreatif, UMKM daring, dan bekerja di mana saja.
Menurut Nirwono, kota-kota di negara maju lainnya sudah memberikan fasilitas internet gratis untuk warganya. Dia hakulyakin Pemprov DKI Jakarta mampu karena ditopang anggaran yang cukup besar dibanding daerah lain, hingga Rp80 triliun dalam setahun.
Senada dengan Nirwono, anggota DPRD DKI Gembong Warsono menilai JakWifi dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya yang memiliki anak masih sekolah.
Ia menuturkan dalam satu keluarga MBR biasanya terdapat dua hingga tiga anak yang masih sekolah. Meski rutin mendapat dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari pemerintah daerah, tapi bantuan itu tidak termasuk dengan akses digital anak-anak.
Anggota DPRD DKI lainnya, Dwi Rio Sambodo menjelaskan pemasangan JakWifi tidak hanya pada kuantitas namun harus tepat sasaran. "Bisa digunakan untuk program bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta dan sebagainya. Jadi, titik pemasangannya tetap harus proporsional dan tepat sasaran," katanya.
Rio mengatakan, anggaran pemasangan JakWifi sebetulnya tidak hanya bersumber dari APBD tetapi bisa melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
Pemprov DKI Jakarta berjanji mengevaluasi jumlah titik layanan jaringan internet gratis, JakWifi guna mendukung kebutuhan masyarakat tidak mampu.
"Pertengahan tahun ini kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto.
Pemprov DKI mengurangi titik JakWifi yang saat ini penggunannya mayoritas dinilai lebih banyak untuk hiburan berdasarkan survei yang dilakukan jajarannya.
Dalam survei yang dilakukan pada Desember 2021, pemanfaatan JakWifi mencapai 56 persen. Kemudian pada Maret 2022 terus naik menjadi 60,9 persen.
Namun, pada survei yang dilakukan pada November 2022, tercatat hanya 27,5 persen penggunaan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selebihnya, layanan JakWifi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau gim sebesar 50,7 persen.
Ia menyebutkan, anggaran bakal ditambah jika penggunaan JakWifi untuk kepentingan masyarakat dalam aktivitas belajar dan bekerja kembali tinggi.
Raides menuturkan awalnya dinas mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar dalam APBD DKI 2023, tapi disetujui sebesar Rp56 miliar sehingga dari 3.500 titik JakWifi dikurangi menjadi 1.263 titik.
Baca juga: Kritik Kajian DKI Soal Pengurangan Titik JakWifi, PDIP: Masih Banyak Warga Butuh Internet Gratis
