Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasil Audit Formula E 2022 Untung Rp 5,29 Miliar, Politikus PDIP: Tidak Masuk Akal

image-gnews
Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana
Ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Tempo/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai hasil audit Formula E 2022 yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo&Rekan menyebut untung Rp 5,29 miliar tidak masuk akal.

“Saya tidak tahu dari mana akuntan mendapat angka itu (untung Rp 5,29 miliar). Terus terang, secara akal sehat nggak mungkin,” kata Gilbert saat dihubungi, Rabu, 8 Februari 2023.

Baca: Akses JIS Dikeluhkan Penonton Konser Dewa 19, PDIP: Desain Awal Gunakan MRT

Menurutnya, jumlah tersebut tidak mungkin diperoleh jika melihat nilai investasi dan pemasukan yang ada. “Saya tidak, belum dapat (hasil audit). Jadi, saya belum bisa berkomentar tapi secara akal sehat kalau berhitung investasi dengan pemasukan yang sekarang hampir tidak masuk akal ada keuntungan,” ujarnya.

Ia meminta Jakpro maupun Pemprov DKI membuka hasil audit tersebut kepada DPRD dan publik. “Karena kita (DPRD) juga ikut dalam penganggaran selayaknya itu dikasih ke kita dan kita berhak untuk itu, masyarakat juga berhak,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarif mengatakan laporan keuangan Formula E sudah selesai diaudit. Hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo&Rekan itu menunjukkan laba dari Jakarta E-Prix 2022 adalah Rp 5,29 miliar.

Selanjutnya: perbedaan hasil keuntungan dari penyelenggaraan Formula E 2022 ...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pj Gubernur Heru Budi Pertimbangkan Pengangkatan Seluruh Guru Honorer di Jakarta Jadi KKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan saat ini 4.127 guru honorer itu nasibnya sedang dipertimbangkan.


Soal Dana BOS Dipakai Bangun Gedung Tanaman Hidroponik, Disdik DKI: Boleh karena Sarana Prasarana

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Soal Dana BOS Dipakai Bangun Gedung Tanaman Hidroponik, Disdik DKI: Boleh karena Sarana Prasarana

Dinas Pendidikan merespon DPRD DKI yang mempermasalahkan pembangunan gedung tanaman hidroponik menggunakan dana BOS


Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

3 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kebijakan Cleansing Guru Honorer, DPRD DKI Minta Dinas Pendidikan Perjelas Sistem Perekrutan

Dinas Pendidikan DKI sebelumnya menjelaskan kebijakan cleansing guru honorer ini dilakukan untuk penataan.


Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

3 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rapat soal Kebijakan Cleansing, Anggota DPRD DKI Kritik Pengawasan Perekrutan Guru Honorer

DPRD menanggapi klaim Dinas Pendidikan alasan diterapkan kebijakan cleansing karena kepala sekolah merekrut guru honorer tanpa sepengetahuan dinas.


Kemendagri Desak BUMD Penuhi Target Capaian Sistem Penyediaan Air Minum 100 Persen

7 hari lalu

Sejumlah pekerja bertugas di instalasi Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) di Pulau Sabira, 21 Juni 2021. Untuk mengatasi permasalahan air bersih, sejak 2019 pemerintah membangun sistem Backrish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk penyediaan air bersih layak minum bagi masyarakat Sabira. Yang terbaru, sejak Maret 2021 pemerintah juga telah mengoperasikan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus menjaga kualitas air permukaan dan air tanah di Sabira. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Kemendagri Desak BUMD Penuhi Target Capaian Sistem Penyediaan Air Minum 100 Persen

Pemerintah menargetkan menyediakan kebutuhan air minum di Indonesia dengan capaian 100 persen untuk Indonesia Emas 2045.


Korupsi Pengadaan Tanah DP 0 Rupiah, Saksi Ungkap Penyesuaian Dokumen Lazim Dilakukan Setiap Pemeriksaan BPK

25 hari lalu

Sidang Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Untuk Program DP Nol Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Senin, 1 Juli 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat./Tempo. Mutia Yuantisya
Korupsi Pengadaan Tanah DP 0 Rupiah, Saksi Ungkap Penyesuaian Dokumen Lazim Dilakukan Setiap Pemeriksaan BPK

Hal ini disampaikan Denan saat bersaksi di sidang korupsi proyek pengadaan tanah untuk program DP 0 Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur.


Jokowi Minta PDN Diaudit, Begini Deretan Respons Anak Buahnya

25 hari lalu

PDN Diserang, Minta Tebusan $8 Juta Dollar
Jokowi Minta PDN Diaudit, Begini Deretan Respons Anak Buahnya

Presiden Jokowi meminta BPKP untuk mengaudit tata kelola PDN.


Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diserang Hacker

28 hari lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memberi sambutan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RakornasWasin) tahun ini akan membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penuntasan pembangunan jangka menengah untuk menciptakan kesinambungan pembangunan. TEMPO/Subekti.
Jokowi Perintahkan BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diserang Hacker

Presiden Jokowi memerintahkan BPKP untuk segera mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai serangan siber ransomware.


Ketua DPRD DKI Sarankan Gubernur Baru Lanjutkan Program Pemerintah Terdahulu

33 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Sarankan Gubernur Baru Lanjutkan Program Pemerintah Terdahulu

Berdasarkan pengalaman sebagai Ketua DPRD DKI dua periode, gubernur baru kerap memiliki kecenderungan untuk mengubah kebijakan lama.


KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

45 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

Masa jabatan para anggota KPID Jakarta sebenarnya sudah habis sejak 2020 lalu.