TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Pemerintah Daerah DKI (Pemprov DKI) membeli 21 mobil listrik sebagai mobil dinas para pejabat di Balai Kota DKI pada tahun 2023 menuai beragam reaksi. Mobil listrik dengan harga Rp 800 juta per unit itu rencananya akan digunakan untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Joko Agus Setyono, para asisten pemerintahan, inspektorat dan dinas lainnya.
“Kami sedang berproses untuk pengadaan mobil listrik,” kata Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi seperti dikutip Tempo, Senin, 20 Februari 2023.
Ragam reaksi pun bermunculan. Ada yang pro dan kontra. Pihak yang pro menyebut rencana pembelian mobil listrik sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yaitu Indonesia harus menjadi pemimpin dalam industri mobil listrik.
Pihak yang kontra menilai mobil listrik dinilai bukanlah alat tranportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak.
Berikut beragam reaksi yang dikumpulkan Tempo.
Mobil listrik bukanlah solusi
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat dan menambah jumlah pengguna jalan yang menyebabkan kemacetan.
“Pada saat perdebatan soal keberlangsungan (sustainability) mobil listrik dipertanyakan, Pemprov DKI membuat rencana mobil listrik menjadi mobil dinas,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 21 Februari 2023.
Menurut Gilbert, persoalan di Jakarta yang paling penting saat ini adalah kemacetan dan polusi yang hanya bisa selesai dengan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Jawaban paling tepat adalah tranportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan sepatutnya percepatan pembangunan tranportasi publik secara massal yang diutamakan.
“Anggaran yang ada buat membeli mobil listrik lebih tepat untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” ucap dia.
Gilbert menyarankan, sebaiknya rencana pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas ini dipertimbangkan ulang.
Selanjutnya: Mobil listrik sesuai arahan Jokowi...
