Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Depok Nyinyir di Sosmed Soal Program Pajak dan SIM, PKS: Kok Tagih Janji Oposisi?

image-gnews
Staf Khusus Presiden PKS Sohibul Iman, Muhammad Kholid (kanan), menjadi salah satu caleg muda PKS dari Dapil Jawa Timur IV. Foto: Istimewa
Staf Khusus Presiden PKS Sohibul Iman, Muhammad Kholid (kanan), menjadi salah satu caleg muda PKS dari Dapil Jawa Timur IV. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Kholid, heran dengan sikap PDIP Depok yang justru nyinyir soal program pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup. 

Menurut Kholid, menagih janji politik seharusnya ditujukan untuk penguasa, dalam konteks ini PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2019. Bahkan, lanjut dia, salah satu kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi, terpilih sebagai Presiden dua periode. 

"Justru yang perlu ditagih janjinya penguasa dong, PDIP kan punya presiden, kok tagih janji oposisi. Apa perlu dibuka satu per satu janji politik PDIP dan Jokowi," kata Kholid pada Senin, 5 Juni 2023.

Dia mengomentari nyinyiran Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman soal pajak kendaraan gratis dan SIM seumur hidup. Ikra sebelumnya mengunggah video di sosial media (sosmed) yang berisi komentarnya terhadap partai tertentu. 

Dalam video berdurasi 1 menit 46 detik dengan latar billboard Kaesang Pangarep di Jalan Margonda, Depok itu, Ikra menyampaikan program yang ditawarkan partai.

"Lagi mikirin dulu ada partai yang sebelum pemilu surveinya enggak sampai empat persen, terus dia janjiin, kalau dia menang pajak kendaraan (bakal) gratis, SIM seumur hidup, padahal cuma 3-4 persen," ujar Ikra dalam video tersebut.

Kholid berujar, partainya telah berupaya meloloskan dua program itu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta RUU Harmonisasi Pajak di DPR RI. 

"Klausul bebas pajak kendaraan bermotor dan bebas pajak penghasilan di bawah Rp 8 juta, tapi usulan tersebut tidak diakomodasi dalam pembahasan," jelas dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

PKS menjawab PSI
Sebelum ini, Kholid juga merespons PSI yang mendorong Kaesang Pangarep maju Pilkada Depok 2024 dengan harapan adanya perubahan. PSI menganggap pemerintahan Depok saat ini gagal memberikan perbaikan dan kenyamanan untuk warganya, sehingga perlu alternatif kepala daerah baru. 

PKS, Kholid menuturkan, terbuka terhadap kritik dari siapa pun. Walau begitu, ada juga capaian yang perlu diapresiasi, semisal pengentasan kemiskinan. 

Bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI untuk Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mengklaim, capaian pengentasan kemiskinan di Depok masuk lima besar terbaik di Indonesia.

"Ke depan, kami ingin Depok menjadi nomor satu terbaik dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sekali-kali coba bandingkan capaian Solo (di bawah PDIP) versus Depok di bawah PKS," ujarnya.

Dia menilai, saat ini, PSI tengah panjat sosial alias pansos politik, sehingga gembar-gembor mendorong anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut Pilkada Depok 2024. "Dan mungkin juga tidak percaya diri dengan kadernya sendiri," ucap Kholid.

Pilihan Editor: Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok Nyinyir di Sosmed, 'Kenapa Kaesang, Bukan Giring'

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

51 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis, 13 Juni 2024. (ANTARA/HO-Kemenko Marves)
Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

Luhut dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University atas kontribusinya dalam hubungan persahabatan antara Indonesia-Cina.


KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

1 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jawab Soal Dugaan Asisten Hasto Kristiyanto Dibentak Penyidik: Nanti Diuji

Direktur Penyidikan KPK menyebuutkan aduan soal penyidik bentak asisten Hasto Kristiyanto akan diuji beberapa pihak.


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

1 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

2 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ditemui di kantor KSP, Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di sejumlah BUMN.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

3 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku diperintahkan Jokowi tarik uang dari bawahan, untuk apa?


Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

3 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Baru Pulang dari Yordania, Prabowo Langsung Temui Jokowi Lapor soal Gaza

Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerja ke Yordania untuk konferensi tingkat tinggi "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza".


Budi Arie Sebut Aturan Satgas Judi Online Tinggal Tunggu Diteken Jokowi, Siapa yang Bakal jadi Ketua?

3 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Budi Arie Sebut Aturan Satgas Judi Online Tinggal Tunggu Diteken Jokowi, Siapa yang Bakal jadi Ketua?

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan Satgas Judi Online tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi.


4 Hal Seputar Anies Baswedan Kunjungi Markas DPW PKB Jakarta Hari Ini

3 jam lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
4 Hal Seputar Anies Baswedan Kunjungi Markas DPW PKB Jakarta Hari Ini

Hari ini Anies mengunjungi DPW PKB Jakarta usai dideklarasikan untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta.


Anies Akui Telah Jalin Komunikasi usai PDIP Buka Peluang Dukungan di Pilgub Jakarta

3 jam lalu

Anies Baswedan memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke DPW PKB, Jakarta Timur, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Anies Akui Telah Jalin Komunikasi usai PDIP Buka Peluang Dukungan di Pilgub Jakarta

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, membuka kemungkinan untuk mengusung Anies di pilkada Jakarta.