TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memerintahkan jajarannya untuk memastikan tak ada kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi alias PPDB zonasi, seperti manipulasi kartu keluarga (KK). Menurut dia, pengecekan dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI.
“Dinas Pendidikan lagi bahas itu (indikasi manipulasi KK), dari kemarin saya suruh Dinas Pendidikan sama Dinas Dukcapil,” kata Heru kepada Tempo saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2023.
Heru mengambil sikap tersebut lantaran ramai pemberitaan soal temuan dugaan kecurangan dalam PPDB Kota Bogor jalur zonasi untuk tingkat SMAN. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelumnya mendapati peserta PPDB zonasi tidak memiliki alamat jelas hingga terindikasi menitip identitas anak di KK orang lain yang domisilinya dekat dengan sekolah tujuan.
Heru menuturkan, penjelasan Dinas Dukcapil DKI dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidaknya praktik manipulasi KK dalam PPDB DKI 2023. Menurut Kepala Sekretariat Presiden itu, ada kira-kira 25.500 ribu orang yang masih berusia peserta didik pindah ke Jakarta sepanjang setahun kemarin.
Dia tidak menampik bahwa masih ada pekerjaan rumah (PR) dalam pelaksanaan PPDB DKI tahun ini. “Masih ada PR. Hari ini Dinas Pendidikan mengevaluasi beberapa data,” ucap dia. Heru Budi belum mendetailkan data apa yang sedang dievaluasi Dinas Pendidikan.
Pilihan Editor: Akar Masalah Kecurangan PPDB Zonasi Kota Bogor, DPRD Singgung Soal Jumlah Sekolah
