Anggota DPRD Sebut DKI Harus Bayar Dana Operasional JIS Rp 80 Miliar per Tahun, Ada juga Utang

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyampaikan besaran biaya operasional sekaligus utang untuk membangun Jakarta International Stadium (JIS) yang harus dilunasi Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI. 

Gilbert berujar, dana operasional JIS mencapai Rp 80 miliar per tahunnya. Menurut dia, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tak akan sanggup membayar biaya tersebut, karena banyak proyek yang digarap. Selain JIS, Jakpro juga menghandel sejumlah proyek DKI lainnya, seperti revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta International Velodrome.

“Beban Jakpro (PT Jakarta Propertindo) sudah luar biasa besar karena banyaknya penugasan di era Anies Baswedan sebagai gubernur,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 14 Juli 2023.

Sebelumnya, pada Juni 2022, Direktur Utama Jakpro saat itu, Widi Amanasto, mengatakan biaya operasional dan perawatan JIS berkisar Rp 50-60 miliar per tahun. Menurut dia, anggaran itu untuk mendanai kebersihan dan perawatan (housekeeping), keamanan, peralatan mesin, pergantian lampu, utilitas, dan asuransi bangunan. 

Tak hanya itu, Gilbert melanjutkan, Pemprov DKI juga harus melunasi utang kepada pemerintah pusat. Pemprov DKI sebelumnya menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dikucurkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun JIS. 

Gilbert merincikan pinjaman pertama DKI kepada pemerintah pusat mencapai Rp 1,182 miliar terhitung sejak 24 September 2020. Kemudian pinjaman kedua adalah Rp 2,460 miliar per 23 September 2021. Karena itu, total pinjaman dana PEN yang diberikan kepada Pemprov DKI, yaitu Rp 3,642 miliar.

Dia tak mendetailkan berapa dana PEN yang dipakai untuk pembangunan JIS. Dulu, proyek stadion berkapasitas 82 ribu penonton ini diperkirakan memerlukan anggaran Rp 4,4 triliun. 

Menurut Gilbert, Pemprov DKI perlu membayar cicilan utang Rp 543,9 miliar per tahun untuk lima tahun pertama. Cicilan dalam tiga tahun berikutnya adalah Rp 307,5 miliar per tahun. 

Nilai ini belum termasuk bunga pinjaman sebesar 5,66 persen per tahun. Pemerintah pusat memberikan subsidi bunga 2,59 persen dari bunga seharusnya, 8,25 persen. 

Besaran angsuran itu, tutur Gilbert, juga belum termasuk biaya operasional JIS yang menyentuh Rp 80 miliar per tahunnya. “Artinya, setelah Anies Baswedan sudah tidak jadi gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua gubernur lagi, Pj Gubernur dan gubernur hasil Pilkada 2024,” ujar dia.

Karena besarnya dana operasional dan cicilan itu, Gilbert menilai, sudah seharusnya semua pihak mendukung rencana renovasi JIS. Tujuannya agar stadion yang berlokasi di kawasan Jakarta Utara itu layak digunakan. 

Politikus PDIP ini juga meminta tidak pihak yang bermain seolah-olah menjadi korban atau playing victim atas rencana renovasi JIS ini. “Karena yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS bila tidak terpakai,” ucap politikus PDIP itu. 

Gilbert tak mendetailkan siapa pihak yang playing victim. Dia lalu menyinggung ada pihak yang bermain politik dalam polemik renovasi JIS. “Ada yang menggunakan JIS untuk bermain politik seakan degradasi kepada kredibilitas orang tertentu, sementara fisik lapangan bola belum dinilai oleh FIFA untuk pertandingan U-17,” katanya.

Pilihan Editor: Cuaca Hari Ini, Waspada Hujan Lebat dan Petir di Jakarta, Bogor, dan Depok