Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tarif Puskesmas Naik Mulai 7 Agustus 2023, Beda Harga untuk Warga Depok dan Non-Depok

image-gnews
Petugas kesehatan saat melakukan Simulasi Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 22 Oktober 2020. Pemerintah Kota Depok menggelar simulasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP) dalam rangka persiapan vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan pada November dan Desember 2020 apabila sudah tersedia. Total vaksin yang akan diberikan pemerintah pusat sekitar 60 persen dari jumlah penduduk Depok, atau 1,4 juta jiwa. Untuk tahap awal, vaksinasi Covid-19 akan diberikan kepada 20 persen warga, atau sekitar 290 ribu orang dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas layanan publik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Petugas kesehatan saat melakukan Simulasi Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis, 22 Oktober 2020. Pemerintah Kota Depok menggelar simulasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP) dalam rangka persiapan vaksinasi yang rencananya akan dilaksanakan pada November dan Desember 2020 apabila sudah tersedia. Total vaksin yang akan diberikan pemerintah pusat sekitar 60 persen dari jumlah penduduk Depok, atau 1,4 juta jiwa. Untuk tahap awal, vaksinasi Covid-19 akan diberikan kepada 20 persen warga, atau sekitar 290 ribu orang dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas layanan publik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati memastikan tarif baru Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas belum diberlakukan. Menurut dia, tarif tersebut disosialisasikan pada 1-6 Agustus dan berlaku mulai 7 Agustus 2023. 

"Jadi baru diberlakukan mulai 7 Agustus," kata Mary pada Rabu, 2 Agustus 2023.

Dia menyebut Pemerintah Kota Depok perlu menyesuaikan tarif pelayanan puskesmas mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum dan Penerapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok. 

Regulasi ini menggantikan Perwal 61/2016. Aturan teranyar itu menetapkan bahwa status puskesmas berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Karena itulah, tutur Mary, perlu ada perubahan tarif layanan puskesmas.

"Sebelum jadi BLUD, puskesmas pakai sistem retribusi puskesmas. Setelah jadi BLUD diberlakukan sistem tarif," ucap dia.

Perwal baru ini juga menetapkan tarif yang berbeda untuk warga Depok dan non-Depok. Mary mempersilakan warga non-Depok yang sudah lama tinggal di Depok untuk mengurus status kependudukannya. 

"Penyesuaian ini terasa bagi pasien umum. Sebab, sebagian besar pasien puskesmas adalah peserta BPJS," ujar dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dikutip dari laman Dinkes.depok.go.id, tarif layanan rawat jalan pagi di puskesmas bagi warga Depok menjadi Rp 10 ribu. Sementara untuk layanan sore, layanan gawat darurat, dan di hari libur dikenakan tarif Rp 15 ribu.

Tarif layanan kesehatan pagi bagi warga non-Depok senilai Rp 20 ribu. Kemudian layanan sore, layanan gawat darurat, dan di hari libur dipatok Rp 30 ribu.

Mary melanjutkan retribusi puskesmas di Kota Depok selama ini hanya Rp 2 ribu. Puskesmas diharapkan bakal memenuhi standar biaya operasional setelah adanya penyesuaian tarif. 

Pemkot Depok pun telah melakukan kajian dan studi banding ke daerah lain, seperti Cirebon, Tangerang Selatan, Bogor, Bekasi, dan Jakarta Selatan. Hasilnya, kata Mary, tarif layanan puskesmas Depok terendah di antara kota/kabupaten lainnya.

"Sehingga perlu ada penyesuaian tarif untuk meningkatkan mutu layanan," ujar dia.

Pilihan Editor: Momen Menegangkan Penangkapan Pria yang Tikam Kuli Bangunan hingga Tewas di Bekasi

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Periksa 14 Saksi Kasus Bullying SMP di Bojonggede, Polisi Ungkap Fakta Baru

3 jam lalu

Ilustrasi bullying/risak di tempat kerja. Shutterstock.com
Periksa 14 Saksi Kasus Bullying SMP di Bojonggede, Polisi Ungkap Fakta Baru

Setelah polisi melakukan pendalaman akhirnya terungkap penyebab utama bullying terhadap siswi SMP Al-Basyariah Bojonggede itu.


Alasan Satpol PP Copot Spanduk Bakal Calon Wali Kota Depok Supian Suri

5 jam lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Alasan Satpol PP Copot Spanduk Bakal Calon Wali Kota Depok Supian Suri

Satpop PP mencopot spanduk Supian Suri karena ada event Lebaran Depok di Kecamatan Cilodong.


Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

1 hari lalu

Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana dikonfirmasi terkait perundungan siswi SMP di Mapolres Metro Depok, Jumat, 17 Mei 2024. Foto: TEMPO/Ricky Juliansyah
Polres Metro Depok Tahan Dua Anak Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bojonggede

Peristiwa bullying atau perundungan siswi SMP ini viral di media sosial.


Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

2 hari lalu

Ilustrasi bullying/risak di tempat kerja. Shutterstock.com
Kasus Bullying Siswi SMP Bojonggede Diduga karena Rebutan Cowok

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Basyariah Uus Saharoh mengungkap kasus dugaan bullying terhadap siswinya karena berebut cowok.


Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

2 hari lalu

Ilustrasi Persekusi / Bullying. shutterstock.com
Aksi Bullying di Depok, Pelajar Putri SMP Pukuli Siswi dari SMP lain

Seorang pelajar putri dari sebuah SMP melakukan bullying terhadap siswi dari SMP lain di Depok.


Dibuka Awal Juni, PPDB 2024 di Depok Digelar Serentak untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

2 hari lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Dibuka Awal Juni, PPDB 2024 di Depok Digelar Serentak untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

PPDB 2024 di Depok dibuka serentak untuk seleruh jenjang pendidikan.


Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

2 hari lalu

Tangkapan layar video viral Toyota Fortuner halangi perjalanan ambulans yang sedang membawa pasien ke rumah sakit di Depok, Jawa Barat. (TEMPO.)
Pengemudi Toyota Fortuner Halangi Perjalanan Ambulans, Polres Depok: Kami Selidiki

Polres Metro Depok menyatakan tengah menyelidiki peristiwa pengemudi Toyota Fortuner menghalangi perjalanan ambulans.


Respons Mohammad Idris soal Dipasangkan dengan Bima Arya di Pilgub Jabar

3 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris usai membuka Pasar Rakyat Malam Takbir di Jalan Naming D Botin di Kampung Lio, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas , Depok, Jumat, 21 April 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Respons Mohammad Idris soal Dipasangkan dengan Bima Arya di Pilgub Jabar

Wali Kota Depok Mohammad Idris enggan berandai-andai dan membuat gimik politik saat disebut masuk bursa di Pilgub Jabar.


KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

3 hari lalu

Warga saat mengurus berkas pindah memilih atau pindah TPS Pemilu di kantor KPU Depok, Jawa Barat, Senin, 15 Januari 2024. Hari terakhir pengurusan surat pemilih yang pindah tempat memilih atau TPS bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar tetap bisa melakukan pencoblosan di lain tempat ramai dipadati oleh warga. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.


Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

3 hari lalu

Personel Satpol PP Kota Depok saat mencopot spanduk Supian Suri di sekitar Kecamatan Cilodong, Depok, Kamis, 16 Mei 2024. Foto : Istimewa
Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.