TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro buka suara soal adanya ASN DKI eselon III dan IV cari jabatan, bahkan minta jabatan untuk istrinya. Ulah ASN DKI itu membuat gusar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, yang akan menindak pejabat DKI yang tidak fokus bekerja itu.
“Kalau saya sangat mendukung kebijakan Pak PJ yang kemudian mensinyalir temuan-temuan adanya pejabat eselon III dan IV minta jabatan untuk istrinya di ASN juga, ini tidak boleh,” kata Karyatin saat dihubungi Tempo, Sabtu, 7 September 2023.
Karyatin mengatakan sudah ada sistem yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI (ORB) yang seharusnya sudah dilaksanakan. Namun adanya pejabat titipan itu tidak objektif.
“Seleksi ini juga harus mementingkan kriteria yang sudah ditetapkan meskipun sudah punya kedekatan tidak seharusnya pakai nitip-nitip,” kata Karyatin.
Menurutnya tidak masalah jika calon memang memiliki kemampuan, tapi kalau hanya mengandalkan jaringan akan merusak birokrasi. "Itu yang menyebabkan birokrasi menjadi ambradul,” tuturnya.
Karyatin mengatakan DPRD DKI sudah sempat meminta Kepala BKD DKI Maria Qibtiya data proyeksi, posisi, nominasi dan para calon pejabat DKI yang dilantik. “Kami sudah minta berkali-kali tapi selalu saja sampai saat ini belum didapatkan. Ketika pas mau pelantikan pun kali tidak pernah tahu apa dan siapa saja yang dilantik, tahu-tahu sudah ada perubahan,” ucapnya.
Dia mendesak agar Kepala BKD kooperatif atas permintaan anggota Dewan. “Ini semata-mata untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam kenaikan pangkat dan jenjang karir di tingkat ASN. Agar tidak ada praktik politik jual beli jabatan yang tidak dibenarkan,” ujarnya.
DPRD sebenarnya sudah mendengar adanya praktik jual beli jabatan. Namun, temuan itu tidak dengan bukti sehingga Karyatin menilai hal itu sulit untuk ditindaklanjuti.
“Suara-suara sudah sering harus bayar sekian untuk dapat jabatan dan seterusnya tapi kami tidak pernah dapat mereka yang berani menjadi saksi,” ucapnya.
Saat ditanya apa alasan BKD DKI tidak memberikan data itu, menurut Karyatin data yang diminta tidak jelas diberikan kepada siapa.
“Alasannya bukan menolak ‘iya siap pak’ tapi sampai sekarang permintaan siapa ke siapa tidak jelas,” katanya.
Karyatin mengatakan telah mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk meninjau kembali mekanisme BKD dalam jenjang karir ASN yang diklaim tidak transparan.
Pilihan Editor: Heru Budi Mengaku Dapat Pesan dari ASN Minta Jabatan di Pemprov DKI
