"Nah kita runut nanti, dari Eigendom itu kemana atau diberikan kepada siapa. Jadi engga ada itu girik-girik. Cuma dalam persoalan ini kita fokus menyelesaikannya, semua yang kita kerjakan nanti kita laporkan ke tim GTRA dan pemerintah baik Bogor atau pusat," ujarnya.
Dari sana nanti akan didapat kesimpulan dan keputusan, contoh misal TNI AU berapa warga berapa. "Nah itu yang sedang kita lakukan dalam benah-benah. Bahkan kita tidak hanya di Rumpin, tapi semua lahan yang berkonflik kita sedang berusaha menyelesaikan nya," kata Yuliana menjelaskan.
Konflik agraria antar warga Rumpin Bogor dengan TNI AU dalam hal ini Lanud Atang Sanjaya atau ATS telah berlangsung sejak 2007 silam. Teranyar, warga Rumpin persisnya ratusan warga kampung Cibitung dan Malahpar, Desa Sukamulya melakukan aksi keliling kampung dan memasang spanduk bertemakan penolakan atas klaim TNI AU Cq. LANUD ATS terhadap lahan warga.
Mereka menggelar unjuk rasa dan menolak klaim TNI AU atas lahan yang selama ini mereka tempati. Mereka tak mau Rumpin jadi Rempang kedua. Rempang adalah wilayah di Kepulauan Riau, yang warganya digusur untuk proyek strategis nasional atau PSN.
“Stop intimidasi dan perampasan tanah di Sukamulya” bunyi tulisan di salah satu spanduk. “Jangan jadikan Sukamulya Rempang ke-2,” bunyi tulisan lainnya.
Koordinator Forum Masyarakat Desa Sukamulya, Junaedi mengatakan aksi pemasangan spanduk itu bertepatan dengan rencana datangnya tim peninjau dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor dan ATS ke lokasi yang diklaim oleh TNI AU di Desa Sukamulya.
Junaedi menyebut, TNI AU mengklaim sepihak atas lahan seluas 1000 hektar pada tahun 2007 dan didaftarkan menjadi Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan pada tahun 2009.
"Luas desa Sukamulya hanya 1070 hektar. Pada tahun 2012, sudah diverifikasi dan bersepakat berdasarkan fakta-fakta lapangan bahwa lahan yang dikuasai TNI AU seluas lebih kurang 75 Ha dengan berbagai latar belakang dan sisanya adalah tanah-tanah masyarakat," kata Junaedi, melalui keterangannya yang diterima Tempo. Kamis, 5 Oktober 2023.
Warga Rumpin mengaku alami teror dan intimidasi
