TEMPO.CO, Jakarta - Urgensi jalur sepeda harus dilihat dari penempatan posisi pemakaiannya. Di Jakarta, aktivitas sepeda untuk bekerja dirasa sulit dilakukan. Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyatakan itu menanggapi keputusan komunitas Bike to Work (B2W) mencabut status Jakarta sebagai Kota Ramah Sepeda.
"Harus menempatkan dulu posisi sepeda itu. Apakah sebagai alat untuk bekerja, olahraga, atau rekreasi," ucap Yayat saat dihubungi, Kamis 9 November 2023.
Ia meyakini, aktivitas sepeda untuk bekerja sulit dilakukan di Jakarta karena alasan tata ruang. Disebutkannya, pusat perkantoran ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, seperti kawasan Thamrin, Sudirman, hingga Blok M.
Sedangkan yang terjadi saat ini, menurut Yayat, permukiman warga yang beraktivitas Jakarta semakin lama semakin jauh dari pusat kota. "Jadi kalau dia berangkat kerja dengan bersepeda itu mengalami kesulitan," ujarnya.
Ia juga menyebut belum ada pemetaan yang baik perihal jalur sepeda ini. Karenanya dia tak kaget kalau banyak jalur yang sudah tersedia lebih sering kosong tak terpakai.
Jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, 16 November 2022. Pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 di Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta pada 12 November lalu memutuskan anggaran pembangunan jalur tersebut dinolkan. TEMPO/Subekti.
Akibatnya, kata Yayat, pengguna sepeda jadi beralih ke moda transportasi yang lain, karena lebih praktis. "Dulu di stasiun MRT itu bisa menggunakan sepeda ke sana. Dengan fasilitas itu bisa mendorong penggunaan sepeda," ujarnya.
Dengan kondisi seperti itu, Yayat menerangkan, rata-rata penggunaan sepeda bukan sebagai alat transportasi bekerja. Melainkan, sekadar untuk olahraga dan rekreasi. "Lihat kalau akhir pekan, ketika car free day, itulah sebetulnya hari bersepeda," ucap Yayat.
Yayat menyarankan, Pemprov DKI Jakarta perlu membuat jalur sepeda sesuai peruntukannya. Jalur sepeda yang sudah ada harus dibuat pembukaan ruang bersepeda, baik untuk rekreasi ataupun olahraga. "Jadi aspek sosiologisnya terbaca," ucapnya.
