Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

FITRA Ungkap Sederet Mudarat Pelaku Pungli di Rutan KPK Hanya Disuruh Minta Maaf

image-gnews
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) yang memberi sanksi pada 78 orang pegawainya. Mereka harus menjalani sanksi etik berat dengan permintaan maaf secara langsung dan terbuka pada Senin, 26 Februari 2024 di Gedung Juang KPK. Sumber: KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) yang memberi sanksi pada 78 orang pegawainya. Mereka harus menjalani sanksi etik berat dengan permintaan maaf secara langsung dan terbuka pada Senin, 26 Februari 2024 di Gedung Juang KPK. Sumber: KPK
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Divisi Hukum, HAM, dan Demokrasi Seknas FITRA, Siska Baringbing, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap berada dalam situasi dekaden. Saat ini, komisi antikorupsi ini dinilai terlampau lekat dengan politisasi lembaga daripada sebagai lembaga antirasuah.

Siska berkata terlalu banyak dramaturgi di internal KPK, terbaru soal pungutan liar atau pungli di rutan KPK oleh pegawai lembaga tersebut. "Kepercayaan publik yang mulai pulih setelah digantinya pimpinan KPK, rupanya tidak mengubah keadaan," katanya dalam keterangan resmi, Kamis, 29 Februari 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Siska merespons sanksi terhadap pelaku pungli di rutan KPK. Pasalnya, sebanyak 90 orang pegawai KPK diduga melakukan pungli. "Tentunya kita patut menduga dilakukan sangat sistematis, terorganisir dan kejahatan yang luar biasa karena dilakukan oleh pegawai yang bekerja di lembaga antirasuah dan dipercaya oleh publik mampu menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia," ujarnya.

Pungli di rutan KPK bukan lagi oknum tapi perbuatan lembaga

Dia mengatakan apabila ada 90 orang diduga melakukan pungli, maka publik dapat mengkategorikan perbuatan ini bukan lagi perbuatan oknum tapi perbuatan lembaga dan terkesan ada pembiaran.

Menurut dia, pungli merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang masuk dalam perbuatan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang diatur dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi.

Ihwal sanksi terhadap para pelaku pungli, kata dia, hukuman hanya meminta maaf justru memperparah distrust rakyat pada KPK. Putusan yang lemah ini sangat mengusik rasa keadilan publik.

Dia menuturkan terjadinya pungli yang diduga dilakukan oleh 90 orang pegawai rutan KPK, kemudian 12 orang diproses oleh Inspektorat yang 10 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan 78 orang telah diperiksa dan dijatuhkan sanksi dalam persidangan etik oleh Dewan Pengawas KPK pada Senin, 26 Februari 2024 di Gedung Juang merupakan tamparan keras bagi KPK.

Hukuman minta maaf mendagradasi KPK

"Namun sayangnya putusan sidang etik yang hanya memberikan sanksi hukuman disiplin berupa permintaan maaf dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pungli lagi," katanya.

Menurut Siska, putusan ini jelas mematahkan harapan publik terhadap kepastian hukum dalam penegakan UU Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Putusan ini semakin mendegradasi kepercayaan publik terhadap KPK.

Dia mengatakan FITRA menilai putusan sidang etik berupa permintaan maaf tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Pungli merupakan perbuatan penyalahgunanaan jabatan dan wewenang yang seharusnya diberikan sanksi tegas dengan pemecatan sehingga para oknum yang bersangkutan tidak lagi diberikan mandat untuk duduk dalam jabatan yang telah disalahgunakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, pungli harus disikapi dengan serius dengan menindaklanjuti proses hukum. Sebagai contoh pemerintah telah membentuk Tim Cyber Pungli bahkan telah ada beberapa perkara yang dijatuhi putusan hukum atas perbuatan pungli. Bahkan baru-baru ini, kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh salah satu komisioner Bawaslu Medan menjalani persidangan di PN Medan.

Siska berkata pegawai KPK tidak memiliki kekebalan hukum dalam melakukan pungli sehingga dapat terbebas dari ancaman pidana atas tindakan pungli yang dilakukan. Publik patut mempertanyakan kredibilitas KPK yang diyakini sebagai lembaga penyelamat uang negara dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi di Indonesia 

Berdasarkan kajian, maka Seknas FITRA menegaskan:

- Menuntut adanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK maka atas 78 orang pegawai KPK yang telah terbukti dalam sidang etik melakukan pungli dilanjutkan dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

- Lakukan Proses penyidikan atas  10 orang pegawai KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memantau proses. Integritas dan Akuntabilitas KPK dipertaruhkan dalam proses penanganan kasus ini.

- Pegawai KPK tidak memiliki imunitas terhadap perbuatan korupsi justru apabila terbukti harus diberikan sanksi yang lebih berat dan harus dipecat mengingat tugas dan mandat sebagai pemberantas pidana korupsi justru malahan menjadi pelaku tindakan korupsi.

- Pimpinan KPK harus melakukan reformasi internal KPK. Setelah sebelumnya KPK dijinakan oleh Firli harusnya saat ini KPK dapat lebih menguatkan atau membenahi kepercayaan publik.

- Perbuatan dugaan Pungli 90 orang pegawai KPK ini menjadi preseden buruk bagi penanganan korupsi di Indonesia.

Pilihan Editor: Begini Isi Permintaan Maaf 78 Pegawai KPK yang Lakukan Pungli di Rutan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapi Pungli Miliaran di Raja Ampat Papua, Kemenparekraf Dorong Pengawasan dan Digitalisasi

5 jam lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Tanggapi Pungli Miliaran di Raja Ampat Papua, Kemenparekraf Dorong Pengawasan dan Digitalisasi

Kemenparekraf turut menyelidiki dugaan pungli di Raja Ampat Papua. KPK Temukan dugaan pungutan liar mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun


KPK Serahkan Keputusan Penambahan Waktu Pendaftaran Capim ke Pansel

5 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Serahkan Keputusan Penambahan Waktu Pendaftaran Capim ke Pansel

Jubir KPK itu pun mengajak masyarakat peduli pemberantasan korupsi untuk ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

8 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan bahwa dirinya tak ikut proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK.


Selain Rekam Jejak Hukum, ICW Minta Pansel KPK Perhatikan Rekam Jejak Etik Calon Pimpinan

9 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Selain Rekam Jejak Hukum, ICW Minta Pansel KPK Perhatikan Rekam Jejak Etik Calon Pimpinan

ICW menyinggung proses seleksi pimpinan KPK pada 2019. Ketika itu, ada nama Firli Bahuri yang telah beberapa kali menjalani dugaan pelanggaran etik.


Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

9 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengatakan, akan membuat keterangan video tengah malam nanti.


ICW Dorong Pansel KPK Coret Calon Pimpinan yang Tak Patuh LHKPN

9 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Dorong Pansel KPK Coret Calon Pimpinan yang Tak Patuh LHKPN

Pansel KPK harus mampu mengambil sikap tegas tersebut demi menjaga integritas para pimpinan KPK nantinya.


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

11 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

11 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

Proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK tahun ini mendapatkan sorotan dari sejumlah elemen sipil.


Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

12 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

Eks Menteri ESDM Sudirman Said buka suara soal dirinya didorong pegiat antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil maju sebagai capim KPK.


Kapolda Metro Jaya: Anggota yang Pungli saat Operasi Patuh Jaya 2024 akan Ditindak

12 jam lalu

Polda Metro Jaya menyosialisasikan Operasi Keselamatan Jaya 2024 kepada masyarakat di beberapa titik strategis di Jakarta, pada Senin, 4 Februari 2024. Operasi ini disebut untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, dan pelanggaran. Foto: Humas Polda Metro Jaya
Kapolda Metro Jaya: Anggota yang Pungli saat Operasi Patuh Jaya 2024 akan Ditindak

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan Polantas yang lakukan pungli saat Operasi Patuh Jaya 2024 akan disanksi etik.