Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

image-gnews
Ketua komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa Bambang Zakariya menyaksikan hutan mangrove yang mati akibat tercemar sisa limbah tambak udang vaname intensif di tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Ketua komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa Bambang Zakariya menyaksikan hutan mangrove yang mati akibat tercemar sisa limbah tambak udang vaname intensif di tepi pantai Desa Kemujan, Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Senin, 18 September 2023. Menurut data yang dihimpun komunitas pegiat lingkungan Lingkar Juang Karimunjawa sebanyak 33 titik tambak udang intensif tak berizin di wilayah Karimunjawa telah merusak ekosistem lingkungan hidup, mengganggu sektor ekonomi masyarakat nelayan, petani rumput laut serta pariwisata akibat pencemaran sisa limbah dan deforestasi. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kriminalisasi terhadap aktivis menggunakan pasal karet seperi ujaran kebencian dan pencemaran nama masih terus terjadi. Salah satu korban kriminalisasi ini menyasar aktivis lingkungan di Karimunjawa, Jelara, Jawa Tengah, Daniel Frits.

Daniel Frits dikiriminalisasi menggunakan Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, dan Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dua pasal ini memuat aturan yang ambigu," dikutip dari keterangan tertulis Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Senin, 25 Maret 2024.

ICJR menilai, dua pasal yang memuat pemaknaan ambigu itu mudah dipakai untuk menjerat orang-orang yang aktif bersuara mengenai kepentingan publik. "Salah satunya Daniel Frits," tutur ICJR. Aktivis lingkungan ini aktif bersuara mengenai aktivitas tambak udang di kawasan Karimun Jawa.

Dia dihukum setelah melayangkan kritik berupa komentar di Facebook. Kritik itu membuat dirinya dilaporkan oleh seseorang ke polisi akhir tahun 2022. Dalam perjalanan kasus Daniel Frits ini, lalu dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jepara, yang selanjutnya diperiksa di Pengadilan Negeri Jepara. Sidang aktivis itu berlangsung sejak 1 Februari 2024.

Dalam proses persidangan, khususnya setelah pemeriksaan saksi dan ahli, serta surat tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan pada 19 Maret 2024, ICJR mengirim amicus curiae (sahabat pengadilan) tentang perkara Daniel Frits, hari ini. Ada empat catatan ICJR dalam amicus itu. 

Pertama, jaksa penuntut umum menggunakan materi pasal yang diatur UU ITE tahun 2016. Muatan materi tersebut telah diubah melalaui UU ITE baru, yakni UU No. 1 Tahun 2024. Rumusan Pasal 28 ayat 2 telah diubah dan diperjelas mengenai frasa “antargolongan”. Dalam UU baru ini, tidak ada lagi istilah SARA, melainkan disebutkan kelompok mana saja yang dimaksud dalam pasal.

Selanjutnya, rumusan pasal 27 ayat 3 serta ancaman hukumannya juga berubah. Berdasarkan asas Lex Favor Reo, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) majelis hakim seharusnya menggunakan ketentuan paling baru yang tertuang dalam UU No. 1/2024.

Kedua, tidak tepat komentar Daniel Frits dianggap sebagai bentuk ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok. Walau JPU beranggapan bahwa komentar aktivis ini memunculkan pro dan kontra di masyarakat Karimun Jawa. "Perbedaan pendapat tersebut tidak termasuk dalam kategori antargolongan yang dimaksud Pasal 28 ayat 2 UU ITE," tutur ICJR.

Menurut ICJR, jika merujuk Pasal 28 ayat 2 yang baru, pasal ini dibuat untuk mencegah timbulnya rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. "Jadi bukan soal pro dan kontra mengenai suatu pendapat," kata ICJR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, tak tepat komentar Daniel Frits dikenakan pasal pencemaran nama. Dalam Pasal 27 ayat 3, tuduhan yang dilakukan haruslah diniatkan untuk merendahkan martabat orang tertentu. Delik ini harus menyasar orang perorangan atau individu. Bukan sekelompok orang atau badan hukum. Sehingga harus jelas orang yang disasar. "Daniel tidak menyasar orang-perorang sehingga tidak tepat mengenakan pasal tersebut," ucapnya.

Berikutnya, ICJR menjelaskan, unsur “menuduhkan sesuatu hal” juga harus merupakan perbuatan. misalnya menuduhkan orang melakukan korupsi atau perbuatan lain dengan tujuan merendahkan martabat. Komentar Daniel, walaupun mungkin dianggap keras, tetap hanyalah penilaian semata terhadap kondisi ada di Karimun Jawa. Idiom “otak udang”, bukan merupakan bentuk perbuatan tertentu. Sehingga, ICJR menjelaskan, tidak tepat Daniel Frits dikenakan pasal pencemaran nama seperti diatur Pasal 27 ayat 3 UU ITE juncto Pasal 310 KUHP.

Keempat, perkara ini memenuhi unsur Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP). Pasal 66 UU 32 Tahun 2009, melindungi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup dari gugatan atau laporan pidana. Laporan seperti ini sering disebut sebagai SLAPP, sehingga Pasal 66 menjadi perlindungan bagi pembela lingkungan atau ketentuan tentang Anti-SLAPP. 

Menurut ICJR, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan MA No. 1 Tahun 2023, yang memberikan pedoman kepada hakim dalam menangani perkara lingkungan, salah satunya tentang SLAPP. Jika bisa dibuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena berhubungan dengan pembelaan terhadap lingkungan, hakim dapat memutus lepas. "Menurut kami, kasus Daniel memenuhi syarat dalam Peraturan MA ini," tutur ICJR.

Berdasarkan empat catatan itu, Daniel seharusnya diputus lepas atau bebas. Bagi ICJR, berdasarkan catatan amicus curiae, perkara ini sejak awal sudah tak layak ditindaklanjuti penegak hukum. Seharusnya, perkara ini dihentikan sejak ditangani kepolisian. Atau jaksa yang memiliki kewenangan melimpahkan, menghentikan, proses penuntutan atau diskresi sebagai dominus litis.

Seharusnya perkara ini sudah dihentikan berdasarkan kewenangannya. Salah satu kewenangan yang disebutkan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022, mengenai kasus SLAPP. Sehingga melalui amicus curiae ini, kami ICJR meminta majelis hakim mempertimbangkan secara hati-hati fakta hukum dan ketentuan kebebasan berpendapat serta pengaturan Anti-SLAPP.

Pilihan Editor: Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Daniel Frits Dituntut 10 Bulan Penjara dan Denda Rp 5 Juta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Video Porno yang Diduga Melibatkan Anak Vokalis Band

5 hari lalu

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak memberikan keterangan usai memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri soal dugaan kasus pemerasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. Pemeriksaan pimpinan lembaga antirasuah tersebut berlangsung selama 3,5 jam dengan 15 pertanyaan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Video Porno yang Diduga Melibatkan Anak Vokalis Band

Polda Metro Jaya bakal segera gelar perkara kasus penyebaran video porno yang aktornya diduga mirip anak vokalis band ternama berinisial AD (24).


Kian Panas, Source Music Gugat Min Hee Jin Atas Kerugian Akibat Pencemaran Nama Baik

5 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Kian Panas, Source Music Gugat Min Hee Jin Atas Kerugian Akibat Pencemaran Nama Baik

Gugatan tersebut menuntut 500 juta won (US $ 360.800) dari Min atas kerugian akibat pencemaran nama baik, menghalangi bisnis, dan penghinaan.


Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

6 hari lalu

Almas Tsaqibbirru. TEMPO/ Septhia Ryanthie
Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana sebesar Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan Almas. Berikut kilas balik gugatan tersebut.


Kata Kuasa Hukum soal Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny indrayana Ditolak Hakim

7 hari lalu

Mahasiswa Universitas Surakarta (UNSA) Almas Tsaqibbirru menjawab pertanyaan awak media di Kota Solo, seputar gugatan tentang syarat usia capres-cawapres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kata Kuasa Hukum soal Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny indrayana Ditolak Hakim

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan itu.


Denny Indrayana Menang atas Gugatan Rp 500 Miliar Almas Tsaqibbirru

7 hari lalu

Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, saat konferensi pers di Banjarmasin atas gugatan Almas Tsaqibbiru, Minggu 4  Februari 2024. Denny Indrayana digugat Rp 500 miliar oleh Almas Tsaqibbiru di PN Banjarbaru.  TEMPO/Diananta P. Sumedi
Denny Indrayana Menang atas Gugatan Rp 500 Miliar Almas Tsaqibbirru

Denny Indrayana mengapresiasi majelis hakim yang telah menunjukkan keberpihakan atas perlindungan kebebasan berpendapat.


Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

8 hari lalu

Diskusi publik implementasi UU ITE di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. Foto: Istimewa
Kominfo Klaim Perubahan Kedua UU ITE Jamin Kebebasan Masyarakat Berpendapat di Ruang Digital

emerintah mengklaim perubahan kedua UU ITE kini menjamin kebebasan masyarakat untuk berpendapat di ruang digital.


Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

12 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Polisi Ungkap Judi Online dan Pornografi Sindikat Taiwan yang Beroperasi dari Tangerang, Raup Keuntungan Rp 500 Miliar

16 hari lalu

Direktorat Tindak Pidana Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat Internasional Jaringan Taiwan pada Senin, 8 Juli 2024.TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Polisi Ungkap Judi Online dan Pornografi Sindikat Taiwan yang Beroperasi dari Tangerang, Raup Keuntungan Rp 500 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap judi online dan pornografi internasional sindikat Taiwan.


Laporan Dirut Garuda Indonesia soal Pencemaran Nama Baik Masih Penyelidikan

17 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ketika ditemui di sela acara Halal Bihalal Kementerian BUMN, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Laporan Dirut Garuda Indonesia soal Pencemaran Nama Baik Masih Penyelidikan

Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, melaporkan Ketua Umum Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Dwi Yulianta, ke Polda Metro Jaya


Sebab Dirut Garuda Indonesia Lapor Ketua Umum Sekarga ke Polda Metro Jaya

20 hari lalu

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra ketika ditemui di sela acara Halal Bihalal Kementerian BUMN, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Sebab Dirut Garuda Indonesia Lapor Ketua Umum Sekarga ke Polda Metro Jaya

Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan akan taat hukum bila dipanggil polisi dan jika terbukti tertuduh akan meninggalkan jabatan.