Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sepak Terjang Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, Kini Dilaporkan Buntut Sita Ponsel Hasto Kristiyanto

image-gnews
Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti menuai perhatian setelah menyita ponsel milik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Tindakannya itu berujung pelaporan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK dan Komnas HAM. Rossa Purbo rencananya juga bakal dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Upaya “menyingkirkan” penyidik KPK Rossa dari lembaga antirasuah ternyata bukan kali pertama. Pada 2020 lalu, penyidik asal Polri itu juga pernah didepak dari KPK tak lama setelah terlibat dalam tim Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK menangkap para tersangka kasus suap Harun Masiku terhadap eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Harun adalah kader PDIP yang kini masih buron. Kala itu, Rabu malam, 8 Januari 2020, tim OTT KPK gagal menangkap Harun yang diduga ada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Menurut laporan Majalah Tempo edisi Sabtu 18 Januari 2020, Harun disinyalir menemui Hasto yang diduga mengetahui transaksi suap. Sesampainya di lokasi, tim OTT KPK justru ditahan oleh polisi yang ada di sana.

Setelah operasi senyap itu, Rossa tiba-tiba dipulangkan ke institusi asalnya. Padahal masa tugasnya di komisi antikorupsi itu baru akan berakhir pada September 2020 dan masih bisa diperpanjang. Pimpinan KPK beralasan Rossa dikembalikan atas permintaan Polri. Usut punya usut, Polri ternyata telah membatalkan penarikan Rossa hingga dua kali.

Namun, kendati Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono telah dua kali mengirimkan surat pembatalan penarikan, Pimpinan KPK bergeming dan tetap memutuskan mengembalikan Rossa melalui surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Rossa.

Rossa lalu melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo. Dewas KPK kemudian membawa polemik ini ke rapat evaluasi dengan pimpinan KPK pada 28 April 2020. KPK akhirnya memutuskan untuk memperkerjakan kembali Rossa di lembaganya berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat Pimpinan KPK pada 6 Mei 2020.

 “KPK memutuskan telah meninjau kembali dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku surat Keputusan Sekretaris Jenderal,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis, 14 Mei 2020.

Ali mengatakan pimpinan KPK membatalkan pemberhentian Rossa atas pertimbangan adanya surat dari Kapolri Jenderal Idham Azis tanggal 3 Maret 2020. Dalam suratnya, Idham meminta KPK kembali mempekerjakan Rossa sampai masa tugasnya berakhir pada 23 September 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Atas surat tersebut, pimpinan KPK secara kolektif kolegial memutuskan untuk menyetujuinya,” katanya.

Kedudukan Rossa di KPK terkini kembali digoyang. Rossa dilaporkan ke Dewas KPK lantaran menyita ponsel dan buku catatan milik Hasto dan anak buahnya, Kusnadi, saat pemeriksaan sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Senin, 10 Juni 2024. Hasto membuat laporan pada Selasa,11 Juni karena menilai adanya pelanggaran etik dalam penyitaan tersebut.

Tak hanya sampai di sana, Rossa juga dilaporkan ke Komnas HAM oleh Kusnadi yang didampingi kuasa hukumnya pada Rabu, 12 Juni. Penyidik KPK itu disebut telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto. Kusnadi merasa diintimidasi oleh Rossa ketika ia diminta untuk menyerahkan ponsel beserta buku DPP PDI-P ke penyidik KPK.

Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Selestinus menyatakan juga akan melaporkan penyidik Rossa ke Bareskrim Mabes Polri dalam waktu dekat dengan tudingan pelanggaran Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 333 KUHP yang dimaksudkannya adalah perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman pidana paling lama delapan tahun.

“Dalam satu atau dua hari ini akan kami laporkan,” ujarnya di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juni 2024.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | JIHAN RISTIYANTI | M ROSSENO AJI | MICHELLE GABRIELA | HENDRI AGUNG PRATAMA

Pilihan Editor: Profil Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas KPK dan Komnas HAM, Buntut Sita Ponsel Hasto Kasus Harun Masiku

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bunyi Pasal KUHP Ancaman Penggelapan Uang yang Dijatuhkan kepada Eks Manajer Fuji

19 menit lalu

Konferensi pers kasus penggelapan uang artis Fuji, oleh eks manajernya Batara Ageng, di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Sumber: Polres Metro Jakarta Barat
Bunyi Pasal KUHP Ancaman Penggelapan Uang yang Dijatuhkan kepada Eks Manajer Fuji

Batara Ageng, mantan manajer Fujianti Utami Putri terancam pidana tindak penggelapan uang sesuai dalam KUHP. Begini bunyi pasal hukuman ini.


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

1 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

3 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

Hingga kini baru dua kandidat perempuan dari total 107 pendaftar capim KPK


Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

4 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

Jaksa KPK sebelumnya menuntut agar SYL membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan US$ 30 ribu


Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

5 jam lalu

Ganjar Pranowo mengikuti upacara bendera Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 1 Juni 2024. FOTO/Istimewa
Ganjar Pranowo Soal Pilkada 2024: Mana yang Bisa Saya Bantu, Saya Bantu

Ganjar Pranowo mengatakan dirinya siap membantu calon-calon yang meminta bantuannya untuk pemenangan Pilkada 2024.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

11 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

13 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

14 jam lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

14 jam lalu

Dua tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Muntalia (kiri), menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Sahat Tua P. Simanjuntak, diperiksa kasus penerimaan suap sebesar Rp.5 miliar terkait pengelolaan dana belanja hibah untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan sebesar Rp.7,8 triliun dalam APBD tahun 2020-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Muntalia diperiksa kasus suap yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 oleh KPK terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka baru kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.


Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

15 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ganjar Pranowo Ungkap Tugas Barunya Sebagai Ketua DPP PDIP

Ganjar Pranowo diangkat jadi Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Ia pun mengungkap tugas-tugasnya.