Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemkab Bogor Ancam Tutup Usaha Air Curah

image-gnews
TEMPO/Fransiskus
TEMPO/Fransiskus
Iklan

TEMPO Interaktif, Bogor--Pemerintah Kabupaten Bogor menuntut pengusaha Depot Air Curah untuk memperbaiki jalan rusak. Rusaknya jalan disebabkan truk tangki bertonase besar milik para pengusaha yang sering lewat di jalan kabupaten.

Kepala Bidang Air Bawah Tanah (ABT) dan Mitigasi Bencana Geologi Dinas ESDM Kabupaten Bogor, Ridwan Syamsudin, menjelaskan pada tanggal 13 Juni 2009, pihaknya bersama pengusaha air curah serta warga setempat sepakat jika terjadi kerusakan jalan, pihak pengusaha bersedia melakukan perbaikan. ''Pemkab akan menuntut kesepakatan yang sudah disepakati pengusaha air curah,'' kata Ridwan, hari ini di Kantor Kecamatan Ciawi.

Rencananya Dinas Energi Sumber Daya Mineral akan meninjau sejumlah depot pengisian air curah. Selain itu petugas ESDM juga akan melakukan pengecekan kondisi jalan yang menjadi jalur distribusi pengambilan air curah. "Hari ini kita akan cek seperti apa kondisinya,"kata Ridwan.

Diakui Ridwan, memang tidak ada agenda resmi untuk bertemu dengan pengusaha air curah. Namun ia berharap dapat bertemu dan melakukan pembicaraan dengan pemilik atau pengelola depot. Selain itu pihaknya juga akan berdialog dengan masyarakat setempat yang merasa dirugikan atas keberadaan usaha air curah. ''Kita tinjau dan meminta masukan dari berbagai pihak, untuk bahan evaluasi,'' ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika hasil evaluasi ternyata kerugiannya lebih besar, maka ESDM akan merekomendasikan penutupan bagi usaha air curah di Ciawi. 

DIKI SUDRAJAT 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Food Court di Pulau Reklamasi Ilegal Jika Tak Punya 2 Izin Ini

27 Januari 2019

Salah satu penjual di food court Pulau D reklamasi Teluk Jakarta sedang menyalakan panggangan, Rabu, 23 Januari 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
Food Court di Pulau Reklamasi Ilegal Jika Tak Punya 2 Izin Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengizinkan food court di pulau reklamasi beroperasi karena IMB tengah diurus.


Keracunan Gas, Tujuh Penambang Ilegal di Lombok Barat Tewas

19 Juni 2018

Ilustrasi tambang emas. kravisolminerals.co.za
Keracunan Gas, Tujuh Penambang Ilegal di Lombok Barat Tewas

Kepolisian RI mengevakuasi belas penambang emas ilegal yang keracunan di Lombok Barat.


Anies Baswedan Bikin Pergub Baru Dorong Rumah Jadi Tempat Usaha

4 Mei 2018

Pengrajin menyelesaikan pembuatan gitar Custom di industri rumahan daerah Pasar Minggu, Jakarta, 12 November 2015. Gitar karya perajin ini dipilih konsumen karena harganya murah dan berkualitas bagus. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Anies Baswedan Bikin Pergub Baru Dorong Rumah Jadi Tempat Usaha

Gubernur DKI Anies Baswedan menerbitkan aturan yang memperbolehkan rumah dijadikan sebagai tempat usaha.


Bank Indonesia Temukan 783 Money Changer Tak Berizin  

29 Maret 2017

Petugas money changer menghitung mata uang dolar. Rupiah semakin tertekan terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat, di level Rp14.060 per Dolar AS. Jakarta, 25 Agustus 2015. TEMPO/Subekti
Bank Indonesia Temukan 783 Money Changer Tak Berizin  

Bank Indonesia mengidentifikasi 783 dari total sekitar 1.200 money changer tak memiliki izin penyelenggaraan.


Pemerintah Diminta Awasi Jalur Dagang Hewan Ilegal  

10 Februari 2016

Petugas memeriksa orangutan sumatera (Pongo abelii) saat proses evakuasi di Taman Margasatwa Medan, Sumatera Utara, 2 Februari 2016. Orangutan tersebut merupakan hasil sitaan BKSDA Aceh yang dititipkan di Taman Margasatwa Medan. ANTARA/Irsan Mulyadi
Pemerintah Diminta Awasi Jalur Dagang Hewan Ilegal  

Lolosnya orangutan secara ilegal lewat jalur komersial, yakni bandara, menjadi sorotan lemahnya penegakan hukum di bidang ini.


Kota Tangerang Segel Tujuh Rumah Pemotongan Ayam Ilegal

15 September 2015

TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kota Tangerang Segel Tujuh Rumah Pemotongan Ayam Ilegal

Tujuh RPA yang telah beroperasi lima tahun lebih itu disegel karena tidak berizin dan diduga menggunakan formalin.


Polisi Bongkar Pabrik Pemutih Wajah, Bahannya Berbahaya

5 Juni 2015

Kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokinon dan asam retionat. TEMPO/Ayu Ambong
Polisi Bongkar Pabrik Pemutih Wajah, Bahannya Berbahaya

Penggerebekan bermula dari laporan masyarakat yang curiga dengan kegiatan dalam rumah tersebut.


Satgas Anti Illegal Fishing Perkuat Tim Ungkap Kejahatan

30 Mei 2015

Aksi damai Indonesian Maritim Watch di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/9). Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah mendesak Pemerintah Indonesia untuk membongkar jaringan (backing) Illegal fishing di perairan Indonesia. TEMPO/Rosdianahangka
Satgas Anti Illegal Fishing Perkuat Tim Ungkap Kejahatan

Satgas Anti Illegal Fishing membenarkan timnya akan diperkuat
dengan masuknya salah satu Ekonom dari Universitas Indonesia
Faisal Basri.


Rumah Kos Ilegal Menjamur  

12 Juni 2011

Rumah Kos Ilegal Menjamur  

Diharapkan Perda tentang rumah kos selesai tahun ini.


Pemerintah DKI Layangkan Surat Peringatan ke Pemilik Minimarket Ilegal

27 April 2011

TEMPO/Rosdianahangka
Pemerintah DKI Layangkan Surat Peringatan ke Pemilik Minimarket Ilegal

Pejabat yang memberikan izin operasi minimarket akan diumumkan. Para pemilik merek waralaba tersebut memanfaatkan kelemahan aparatur.