TEMPO.CO, Jakarta -Rencana Pemerintah DKI menghapus Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dinilai positif sepanjang mampu menghilangkan kesenjangan antara kalangan sekolah swasta dan negeri.
“Selama ini kan subsidi tersebut hanya bisa dinikmati kalangan negeri saja, sementara kalau KJP (Kartu Jakarta Pintar) semuanya,” ujar pengamat pendidikan Darmaningtyas, Selasa, sore, 19 Maret 2013.
Pemerintah DKI Jakarta sendiri mengusulkan pembahasan soal pendanaan BOP mesti dilakukan dengan matang dengan mengedepankan asas keadilan. BOP yang digulirkan saat Pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo, dinilai tidak efektif karena hanya mengakomodir kalangan sekolah negeri. Sementara sekolah swasta --khususnya yang menampung siswa didik miskin-- kerap terpinggirkan.
Darmaningtyas menilai pembagian dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tengah dilakukan Pemerintah DKI dinilai lebih relevan untuk dikembangkan ketimbang Biaya Operasional Pendidikan. Namun, dia mengingatkan agar anggaran BOP diusulkan untuk direvisi dan dimasukkan APBD sehingga bisa digunakan.
“Kalau pada ujungnya siswa dimasukan ke Kartu Jakarta Pintar (KJP) saya lebih setuju, sebab itu merangkul sekolah swasta dan negeri,” kata Darmaningtyas.
Ia mengaku hingga kini belum mendapat bocoran mengenai rencana penghapusan tersebut, sehingga belum mendapatkan informasi lebih soal itu. “Yang saya terima baru sebatas kajian rencana penghapusan, nanti kalau sudah pasti (penghapusan) saya akan cermati lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan tengah mangkaji penghapusan bantuan operasional pendidikan untuk wilayah DKI dalam waktu dekat.
Topik Terhangat: Paus Fransiskus || Hercules Rozario || Simulator SIM Seret DPR || Harta dan Wanita Djoko Susilo || Nasib Anas
JAYADI SUPRIADIN
Baca juga
Satu Penyerang Tempo Menyerahkan Diri ke Polisi
Dewan Desak Jokowi Segera Pilih Bos PT MRT
Saraf Leher Jupe Kejepit Saat Digelandang ke Bui
Polres Jaktim Didesak Tangkap Pengeroyok Jurnalis
