Minggu, 18 November 2018

Ahok: Pemprov Tak Perlu Datang ke Komnas HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai meninjau lokasi tes uji kompetensi lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta Pusat (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seusai meninjau lokasi tes uji kompetensi lurah dan camat DKI di SMA 1, Jakarta Pusat (27/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merasa Pemprov DKI tak perlu memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kebijakan normalisasi Waduk Pluit. Pasalnya, ia merasa tidak ada pelanggaran HAM dalam kebijakan tersebut.

    "Normalisasi waduk ya tetap harus dilakukan dong. Sekarang, menurut kamu melanggar HAM gak misalkan ada orang lain menduduki tanah milik DKI?" ujar Ahok balik bertanya kepafa wartawan ketika ditemui di depan ruang kerjanya, Jumat, 10 Mei 2013.

    Menurut Ahok, yang seharusnya dilaporkan ke Komnas HAM justru yang menduduki Waduk Pluit sekarang. Pasalnya, tindakan mereka membuat normalisasi terhambat.

    Akibat normalisasi terhambat, waduk dengan mudahnya meluap dan banjir di wilayah utara menjadi lebih susah dihindari. Ketika banjir susah dihindari, lebih banyak orang yang dirugikan dibanding jumlah mereka yang menentang normalisasi.

    "Sekarang misalkan begini, saya bawa orang Belitung, kami kemudian duduki Monas dan tinggal di sana. Tiba-tiba kami diusir, apa kami bisa bilang itu pelanggaran HAM? Gak bisa kan,"ujar Ahok menegaskan.

    Dimintai tanggapannya bahwa ia juga dipanggil Komnas HAM karena menyebut warga bantaran komunis, ia membantah sudah menyebut warga komunis. Ia berkata, yang ia sebut komunis adalah praktik jual beli dan sewa tanah negara di Waduk Pluit.

    "Itu pernyataan saya diplintir. Saya cuma bilang, kalau LSM yang ngotot minta bagi lahan tanah negara, itu cara komunis. Tuan tanah rebut tanah negara bagi ke rakyat," ujar Ahok menegaskan.

    Ahok sendiri beranggapan banyak warga di Waduk Pluit adalah dari kalangan mampu. "Kalian lihat kan ada rumah dengan kerangka baja ringan. Mana ada orang miskin bikin rumah pakai kerangka baja ringan," ujarnya mengakhiri.

    Sebelumnya, Komnas HAM memanggil pihak Pemprov DKI serta Ahok terkait kebijakan normalisasi waduk Pluit yang dinilai tanpa sosialisasi serta pernyataan Ahok tentang komunisme. Pihak Komnas HAM memerlukan klarifikasi mereka Rabu lalu, namun tak ada yang datang.

    ISTMAN MP

    Topik terhangat:
    Pengg
    erebekan Teroris | E-KTP |Vitalia Sesha & Wanita-wanita Fathanah | Perbudakan Buruh

    Berita lainnya:
    Bos Perbudakan Buruh Panci, Yuki Irawan Buka Suara
    Tersangka Teroris Sembunyi di Bak Air
    Pintar Agama dan Bahasa Arab, Fathanah Tak Jumatan

    Arya Wiguna: Vitalia Sesha itu Beneran Cantik

    Fathanah Naikkan Gaji Sopir Tiap Bulan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.