Ahok Tak Mau Penumpang Monorel Disamakan Busway  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengunjungi kereta monorel yang dipamerkan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Warga mengunjungi kereta monorel yang dipamerkan di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (26/6). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan rencana bisnis dengan PT Jakarta Monorail (PT JM) masih terus dibahas. Menurut Ahok, ada ketidaksepahaman antara Pemprov DKI dengan PT JM mengenai penghitungan jumlah penumpang harian. "Saya kemarin sudah diskusi untuk mereka benahi," kata Ahok, di Balai Kota, Kamis, 6 Maret 2014.

    Ahok mengatakan, asumsi PT JM soal jumlah penumpang tidak sesuai dengan Pemprov DKI. Menurut dia, PT JM mengasumsikan seperti jumlah penumpang Transjakarta yang dalam sehari bisa mencapai ribuan orang.

    "Tidak bisa begitu, tidak bisa seperti busway yang sampai ribuan orang penumpangnya," ujar Ahok. "Sekarang kan kami lihat jalur yang dilewati mana saja. Makanya kami balikin dan minta mereka ajukan lagi yang baru." (Baca: Tanpa Perjanjian Baru, Proyek Monorel Akan Disetop dan Revisi Klausul Mundur Maret, PT JM Tak Keberatan)

    Rabu, 5 Maret 2014 kemarin, PT Jakarta Monorail kembali mendatangi Balai Kota guna membahas perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI ihwal pengoperasian monorel. Namun, pertemuan itu tidak membawa hasil dan masih hanya menggodok rancangan perjanjian kerja sama itu. (Baca: Bahas Jakarta, Jokowi Temui Menteri Bappenas )

    REZA ADITYA



    Berita Lainnya:
    Cari Keringat, Pramono Edhie Enggan Main Golf
    Jojon Pernah Jadi 'Direktur' PT Rejeki Nomplok
    Ahok Bahas Pasokan Air dengan Malaysia
    Lupita Nyong'o Pernah Tak Pede Berkulit Hitam
    Krisis di Ukraina, NATO Tambah Pesawat Tempur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?