TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sistem e-budgeting dapat mengurangi potensi terjadinya anggaran ganda. "E-budgeting kami pasang, jadi bisa terkunci semuanya," kata Ahok, di Balai Kota, Selasa, 22 April 2014.
Sistem ini, kata dia, bisa memberikan efisiensi dalam pemeriksaan setiap mata anggaran. "Kami tidak bisa memaksakan 60 ribu mata anggaran diperiksa setiap malam," kata dia. "Tahun pertama saya lakukan itu saja gagal."
Dengan cara e-budgeting, kata Ahok, bahkan anggaran yang tidak diperlukan atau ganda bisa langsung dicoret. "Bukan dikunci, tapi langsung dicoret karena merasa tidak perlu," kata dia.
Sebelumnya ditemukan duplikasi anggaran di Dinas Pendidikan DKI senilai Rp 700 miliar. Sejumlah kegiatan yang dianggarkan tumpang-tindih dengan kegiatan lain. Menanggapi persoalan tersebut, Ahok mengakui memang kerap terjadi.
"Itu sudah sering terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Tapi tidak apa-apa, bisa jadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," kata dia. (Baca: Jokowi Semprot Bawahannya karena Serapan Anggaran)
NINIS CHAIRUNNISA
Berita Lainnya:
Ahok Khawatir Izin Satu Pintu Tak Jalan
Ahok Minta Jokowi Tak Mundur dari Kursi Gubernur
OC Kaligis: Kasus JIS Janggal
Ahok: Jokowi Fokus Urus Ibu Kota Meski Nyapres
