Ahok Tak Percaya Survei Kemiskinan BPS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok akan mengganti standar survei kemiskinan di Jakarta. Mantan Bupati Belitung Timur ini akan mengubahnya dengan mencantumkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam survei kemiskinan di Jakarta. (Baca: Ahok 'Kapok' Ngutang di Proyek MRT)

    Menurut dia, selama ini survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik hanya menggunakan standar kalori yang indikatornya dengan penghasilan Rp 344 ribu per bulan sudah dianggap tidak miskin. "Anda punya penghasilan segitu dan dianggap tidak miskin, ya kami tidak mau, kami akan ubah," kata Ahok, Selasa, 29 April 2014. (Baca: Ahok Tuding Iklan Win-HT di Bus Tak Bayar Pajak)

    Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak yakin dengan survei yang dilakukan BPS. Dalam survei BPS, kata Ahok, jumlah orang miskin di Jakarta hanya kisaran 300 ribuan orang. "Jumlah penerima KJP dan akses kesehatan di DKI saja lebih dari itu, kan tidak masuk akal." (Baca: Ahok: Kita Beragama tapi Tak Bertuhan)

    Ahok meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan BPS membuat survei kemiskinan berdasarkan kebutuhan hidup layak. Dia tidak peduli jika survei KHL itu dibuat, maka jumlah orang miskin di Jakarta semakin bertambah sampai 60 persen.

    "Tentunya makin melonjak, karena kan yang tadinya jumlah kemiskinan di Jakarta yang hanya 3,5 persen itu standarnya hanya kebutuhan kalori," ujarnya. "Kalau ada orang yang ngomong semasa pemerintahan Jokowi-Ahok kemiskinan makin bertambah, ya kami masa bodo, karena kami kan mengubah standar dengan menampilkan KHL, supaya rakyat di bawah merasa lebih baik. Menurut saya hidup di Jakarta dengan penghasilan di bawah dua juta itu sudah dikatakan miskin."

    Untuk itu, Ahok menegaskan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan agar segera melakukan mapping di setiap wilayah untuk mengetahui secara langsung kondisi riil peta kemiskinan. "Sehingga penananganan kemiskinan bisa lebih gampang," ujarnya.

    "Itu yang kami minta di tim kerja koordinasi ini jangan hanya rapat kayak koordinasi sekadar menghabiskan anggaran isi absen. Nah kita harus betul-betul punya data di setiap kelurahan dengan mengetahui presentase standar kebutuhan hidup layak."

    REZA ADITYA

    Topik terhangat:

    Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo

    Berita terpopuler lainnya:
    Istri Dipaksa Hadir, Akil: Dayak Saya Suruh Serbu!
    Puluhan Orang Tua Siswa JIS Mengaku Terganggu KPAI
    Andi Mallarangeng: Kementerian Keuangan Kebobolan 3-0


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Realitas Versus Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia

    Laporan Data Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 mencatat luas area perkebunan 2016 mencapai 11,2 juta hektare. Namun realitas berkata lain.