Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Klaim Iklim Usaha di Jakarta Jadi Lebih Baik  

Editor

Anton Septian

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, usai memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). Jokowi mengajukan cuti karena merasa dalam waktu dekat akan disibukkan agenda kampanye sebagai capres PDIP di pilpres 9 Juli nanti. TEMPO/Subekti
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, usai memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). Jokowi mengajukan cuti karena merasa dalam waktu dekat akan disibukkan agenda kampanye sebagai capres PDIP di pilpres 9 Juli nanti. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim iklim usaha di Ibu Kota tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukan dengan sistem perizinan yang lebih terbuka dan mudah.

"Pungli hilang. Izin mendirikan bangunan via online, melalui pelayanan terpadu satu pintu. Saya kira jauh lebih baik dari lalu-lalu," ujar Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Rabu, 14 Mei 2014. Walhasil, pengusaha mempunyai daya saing serta produktivitas yang tinggi.

Kendati begitu, Jokowi menilai kesiapan sumber daya manusia sebagai hal penting untuk melanggengkan iklim usaha yang bagus. "Saya kira pembangunan sumber daya manusia nomor satu," ucapnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengakui sistem perizinan di Ibu Kota sudah jauh lebih baik. Menurut dia, adanya pelayanan terpadu satu pintu mempermudah pengusaha mengurus perizinan. Juga dapat meningkatkan daya saing antar-pengusaha serta mendorong percepatan pembangunan di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kadin DKI meneken kesepakatan kerja sama. Pemerintah DKI diwakili oleh 12 satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun  keduabelas itu yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan; Dinas Perindustrian dan Energi; Dinas Kelautan dan Pertanian; Dinas Pariwisata dan Budaya; Dinas Perhubungan; serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Lalu Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pelayanan Pajak; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan terakhir, Badan Penanaman Modal dan Promosi.

ERWAN HERMAWAN

Baca juga:
Sutan Bhatoegana Jadi Tersangka KPK
Hindari Pembobolan, Ini Tip Aman Gunakan ATM  
SBY Tak Mau Jadi Saksi, Anas: Ngeri, Kan
Unilever akan Ganti Kerugian Taman Kota Bandung  
Jokowi Jadi Presiden, Ahok: Kami Kepung Monas 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 jam lalu

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

3 jam lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

4 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

6 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

7 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.


Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.


Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.


198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.