Bagaimana Kubu Prabowo Hadang Ahok di DKI?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok beraktifitas di ruang kerjanya, Gedung Pemprov DKI Jakarta, Jakarta, 21 November 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok beraktifitas di ruang kerjanya, Gedung Pemprov DKI Jakarta, Jakarta, 21 November 2012. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menemui ganjalan dalam hubungannya dengan DPRD DKI Jakarta ketika sudah dilantik menjadi Gubernur Jakarta. Hal ini terlihat dari ancaman kubu Koalisi Prabowo bakal menyapu bersih seluruh kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan.

    Partai-partai pro-Prabowo geram atas langkah Koalisi Jokowi mengumumkan Ahok sebagai Gubernur DKI pada Jumat, 14 November 2014. Koalisi Prabowo di DPRD DKI menilai partai pendukung Jokowi ingkar janji.

    Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana, kubu Jokowi sebelumnya sepakat menunggu fatwa Mahkamah Agung ihwal pengumuman Ahok sebagai gubernur definitif. "Konsultasi ke MA tak pernah terjadi, padahal semua sudah sepakat," katanya kemarin.

    Adapun Muhamad Taufik dari Gerindra mengatakan Koalisi Jokowi arogan. Ia berjanji akan membalas arogansi mereka dengan mengambil seluruh kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan. "Semuanya kami ambil," katanya.

    Wakil Ketua Koalisi Merah Putih DKI, Selamat Nurdin, pesimistis pemilihan alat kelengkapan Dewan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. "Ujung-ujungnya voting," kata Ketua Fraksi PKS itu. Menurut dia, butuh energi yang besar untuk mengumpulkan kedua koalisi tersebut. "Tidak gampang mengumpulkan dalam satu forum musyawarah," ucapnya.

    Ia pun memprediksi pembentukan alat kelengkapan Dewan akan molor. Lamanya pembentukan alat kelengkapan, ujar Selamat, berpengaruh terhadap pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Ujungnya, masyarakat yang rugi," ucapnya.

    ERWAN HERMAWAN
    Berita Terpopuler:

    Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas

    NasDem-PPP Terima Hasil Islah dengan Kubu Prabowo 

    Di G-20, Jokowi Pamer Tata Kota Solo dan Jakarta 

    Mahasiswi Teman Nyabu Profesor Unhas Suka Clubbing


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.