Ahok Hemat Anggaran Honor dan Rapat Rp 2,3 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menempati ruang gubenur di Balai Kota, Jakarta, Rabu 19 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menempati ruang gubenur di Balai Kota, Jakarta, Rabu 19 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghemat anggaran mulai tahun depan. “Kami akan memotong semua anggaran yang bisa dirampingkan,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa, 25 November 2014.

    Ahok mengatakan penghematan biaya tersebut akan dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pemborosan terbesar, dia melanjutkan, berasal dari anggaran berupa honorarium untuk panitia lelang pengadaan proyek dan anggaran penyelenggaraan rapat. “Penghapusan honorarium 1-1,5 persen dari total pengadaan barang dan jasa bisa mencapai Rp 2,3 triliun setiap tahun.” (Baca juga: Ahok Larang PNS Tarik Uang di Atas Rp 25 Juta)

    Untuk anggaran rapat, menurut Ahok, selama ini modus yang digunakan adalah menyelenggarakan rapat di luar kota. Lokasi yang berada di luar Jakarta dipilih untuk memperbesar nilai anggaran. Mulai tahun depan, rapat-rapat di kalangan internal lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah. (Baca juga: Ahok: Mengapa KPK Tak Telusuri Harta Saya?)

    Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, upaya penghematan juga dilakukan melalui pemindahan status pengguna anggaran dari kepala suku dinas ke wali kota. Kebijakan ini dibuat guna mencegah adanya proyek ganda yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah. “Kadang proyek yang dikerjakan sama, tumpang-tindih dan pemborosan," katanya. (Baca juga: Parameter Kinerja Aparat DKI Jakarta Versi Ahok)

    Dengan sistem ini, Saefullah mengatakan, camat, lurah, dan kepala suku dinas tak lagi diizinkan mengelola keuangan dan hanya bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran. Lantaran berwenang mengelola keuangan, kepala suku dinas kerap mengabaikan perintah wali kota dan permintaan camat atau lurah untuk memperbaiki infrastruktur di lingkungan tempat tinggal warga. "UKPD (unit kerja perangkat daerah) sering bertindak seenaknya karena berwenang mengelola keuangan," ujarnya.

    Camat Kebon Jeruk Mursidin mengaku belum menerima perintah penghematan dari Pemerintah Provinsi DKI. Menurut dia, penghematan anggaran yang bisa dimaksimalkan adalah biaya operasional, seperti telepon, air, listrik, dan Internet. Penghematan operasional kantor, dia mengatakan, dapat dilakukan dengan pembangunan iklim perkantoran yang ramah lingkungan. "Jangan pikir penghematan selalu berupa angka, tapi pola pikir," katanya.

    Sedangkan Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu A. mengatakan rencana penghematan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mengganggu kinerja program di wilayahnya. Dari dana Rp 4,7 miliar untuk kelurahannya, terserap lebih dari 50 persen, yaitu Rp 2,6 miliar lebih sampai bulan lalu. “Sebagian besar dananya ditujukan untuk biaya operasional RT dan RW. Sisanya penanggulangan bencana banjir.”

    LINDA HAIRANI | YOLANDA | YOLANDA RYAN ARMINDYA | SAID HELABY 

    Berita lain:
    Tiga Politikus Ini Doyan Bikin Interpelasi  
    Pleno Golkar Rusuh, Theo Sambuaga Dilempari Aqua  
    Jokowi Datang, Ratusan Kapal Pukat Harimau Hilang  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.