DPRD Tuding Gubernur Ahok Labil, Kami Takut ....  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kiri) Pimpinan DPRD DKI Jakarta, M Taufik, Triwisaksana, Prasetio Edi Marsudi, dan Abraham Lunggana, beri keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, terkait kisruh APBD di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    (dari kiri) Pimpinan DPRD DKI Jakarta, M Taufik, Triwisaksana, Prasetio Edi Marsudi, dan Abraham Lunggana, beri keterangan kepada awak media usai pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, terkait kisruh APBD di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta maaf kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. "Karena pernah mengucapkan akan memperjuangkan Raperda APBD (Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2015 menjadi perda (peraturan gubernur)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di gedung DPRD, Senin, 23 Maret 2015.

    Prasetyo menjelaskan janji itu dia sampaikan saat bertemu empat mata dengan Ahok, panggilan akrab Basuki, pada Kamis, 19 Maret 2015. Ketika itu dia jamin DPRD akan menyetujui Raperda APBD 2015.  

    Namun pada rapat DPRD untuk memutuskan soal itu, Jumat, 20 Maret 2015, Prasetyo malah mangkir. Dia beralasan sakit. Ahok menyebut Prasetyo telah membohongi dirinya. Berkali-kali dia menelepon Prasetyo untuk menagih janjinya, namun tidak aktif.

    Ahok maklum jika Prasetyo sengaja menghindar dan lebih memilih menggunakan pergub. "Dia itu orangnya tidak enakan sama temen. Dia mau jadi ketua yang baik kali. Dia mau bela DPRD," ucap Ahok.

    Prasetyo buka kartu bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan semua fraksi agar menyetujui raperda. Hanya Fraksi Nasional Demokrat yang sepakat dengan usulan itu. Dia mendapat penjelasan dari anggota dan pimpinan DPRD lainnya tentang rekam jejak Ahok. "Kelabilan Ahok ini yang membuat kami takut. Dia bicara hari ini apa tiga jam kemudian apa," dalih Prasetyo yang menjabat Wakil Ketua PDIP Jakarta.

    Selain itu, gaya dan etika Ahok dalam berkomunikasi turut mempengaruhi pendirian Prasetyo. "Etika Gubernur kalau bicara tidak bisa dipertanggungjawabkan." Contohnya ucapan Ahok yang menuduh DPRD sebagai perampok, maling anggaran, dan lainnya. "Kalau bilang ada maling, tunjuk hidung jangan bawa institusi."

    Ia juga mempermasalahkan tingkah Ahok ketika rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri,  awal Maret lalu. Dia merasa dipermalukan di rumah orang. "Dia marah-marah di rumah orang. Bentak-bentak di rumah dia oke diterima. Siapa dulu yang kurang ajar." Kalau bermitra dengan DPRD seharusnya sikap Ahok tak seperti itu. "Jangan merasa pengusaha Glodok."

    Namun Prasetyo menutupi fakta bahwa dalam rapat mediasi itu, ada anggota DPRD Jakarta yang menyebut kata-kata rasis dan bahasa binatang kepada Ahok.  

    Atas dasar itu, ujar Prasetyo, DPRD bersepakat memilih mengembalikan Raperda APBD 2015 ke Ahok. "Biar gubernur yang tanggung jawab. Saya serahkan biar tidak ada lagi dana siluman," katanya.

    ERWAN HERMAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.