Dampak Kisruh APBD, Pegawai Honor Jakarta Gadaikan Motor  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (kedua kiri), bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri), Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (kedua kanan) dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan) saat rapat klarifikasi pengesahan RAPBD DKI Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, 2 April 2015. ANTARA/Reno Esnir

    Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (kedua kiri), bersama Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah (kiri), Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (kedua kanan) dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kanan) saat rapat klarifikasi pengesahan RAPBD DKI Tahun Anggaran 2015 di Jakarta, 2 April 2015. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara Gubernur Jakarta dan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 membawa korban bagi tenaga honor. "Saya sudah menggadaikan motor dan BPKB-nya. Kini tidak tahu lagi harus dapat duit dari mana untuk biaya hidup," kata Suherman, petugas keamanan di salah satu SMA negeri di Jakarta Selatan.

    Suherman menjelaskan sejak Januari hingga saat ini dia belum menerima gaji. Nasib serupa juga dialami Mardiono, petugas keamanan di sekolah yang sama dan staf honorer lainnya. Mardiono juga menggadaikan surat-surat kendaraan bermotornya untuk dapat melanjutkan hidup.

    Keduanya mengaku selama bulan Januari hingga Maret pihak sekolah cukup membantu dengan memberikan uang pinjaman, baik dari koperasi atau bantuan para guru. Ia mengatakan selama tiga bulan tersebut mereka menerima uang pinjaman hingga Rp 3,3 juta untuk membiayai makan dan kebutuhan rumah tangga.

    Mereka dapat informasi bahwa tidak turunnya honor berkaitan dengan kisruh APBD yang tidak kunjung usai antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD Jakarta. "Di atas sana yang ribut, kami yang jadi korban," kata Suherman kepada Tempo, Selasa, 21 April 2015.

    Keduanya berharap kisruh APBD DKI Jakarta dapat segera berakhir, sehingga mereka dapat kembali menerima upah sesuai pekerjaannya.

    MAYA NAWANGWULAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.