Hak Menyatakan Pendapat ke Ahok Ibarat Operasi Senyap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD DKI Jakarta memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD DKI Jakarta memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO , Jakarta: Pakar hukum tata negara Universitas Indonusa Esa Unggul Refly Harun mengatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sengaja memilih momen untuk menjatuhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. DPRD, kata Refly, sengaja menggulirkan wacana pengajuan hak menyatakan pendapat saat mood atau perhatian publik menurun.

    "Konsentrasi publik yang buyar itu yang dimanfaatkan," kata Refly saat dihubungi Tempo, Senin 4 Mei 2015.

    Refly menyebut pengajuan HMP itu ibarat operasi senyap yang dilangsungkan saat publik lengah. Menurut Refly, HMP sebenarnya punya dua muara.

    Pertama, anggota dewan sekadar menyatakan pendapat atas kebijakan yang diambil Ahok. Kedua, HMP dapat berujung pada pemakzulan Ahok. "Dugaan saya, HMP kali ini yang berlanjut pada pemakzulan," Refly berujar.

    Beberapa fraksi di DPRD telah memberikan dukungan terhadap HMP, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat dari Fraksi Demokrat-PAN. Ada juga fraksi lain seperti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Golongan Karya yang mendukung HMP dengan catatan tidak mendukung pemakzulan.

    Fraksi yang tidak mendukung adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, dan Partai Amanat Nasional dari Fraksi Demokrat-PAN. Belakangan, Fraksi PDIP dan Hanura juga menyatakan tidak mendukung HMP.

    HMP adalah lanjutan dari rencana DPRD menggulirkan hak angket. DPRD menganggap Ahok telah melanggar undang-undang karena tidak menyerahkan rancangan APBD yang disahkan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri. Wacana tersebut telah muncul sejak awal April 2015 namun tak ada kejelasan hingga saat ini.

    Refly memperkirakan peluang HMP diterima masih fifty-fifty. Tapi rencana itu, menurut Refly, rawan digolkan saat perhatian publik pada Ahok tak menurun. "Ahok hanya bisa selamat kalau ada perhatian dari masyarakat," kata dia. "Semangat publik harus dijaga seperti menjaga semangat mendukung Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Novel Baswedan."

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.