TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan tetap melanjutkan program kampung deret yang diinisiasi Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun Ahok mengatakan kesulitan untuk mewujudkannya. Pasalnya, menurut dia, kebanyakan warga yang tinggal pemukiman kumuh tidak memiliki sertifikat.
Berbeda rumah susun yang memakai lahan pemerintah provinsi, kampung deret tetap menggunakan lahan warga. Pada prinsipnya, menurut Ahok, kampung deret bertujuan untuk merevitalisasi kawasan kumuh di Jakarta.
"Kami mendukung kampung deret sebetulnya. Hanya, setelah ditelusuri, di Jakarta itu kawasan kumuh ternyata berdiri di atas lahan orang atau lahan hijau atau lahan negara. Masa, kamu bikin kampung deret terus kamu robohin," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis, 21 April 2016.
Ahok mengatakan, jika ada masyarakat di daerah kumuh, tapi menginginkan lahannya direvitalisasi, ia akan menawarkan beberapa opsi. Asal ada sertifikat, Ahok mengaku siap merevitalisasinya.
Ada dua opsi yang diajukan Ahok. Pertama, kampung deret. Kedua, apartemen. "Kita juga jalan terus kok, saya enggak bilang enggak setuju kampung deret, lho. Saya tawarin masyarakat kampung deret boleh, apartemen boleh, tapi tanah kamu bisa enggak," tuturya.
Ahok mengaku belum ada kawasan kumuh yang warganya memiliki sertifikat sehingga pembangunan kampung deret tak pernah terlaksana. "Kalau kampung deret cuma perbaikan, sekarang ada enggak yang punya tanah? Enggak ada juga," ucap Ahok.
Jokowi, saat menjadi gubernur, sempat berencana membangun kampung deret yang terdiri atas 262 rumah di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada 38 titik kampung deret yang akan dibangun di wilayah Ibu Kota. Adapun jumlah rumah yang akan dibangun awalnya mencapai 900.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
