Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Ahok Tak Pakai NJOP Beli Lahan Cengkareng  

Editor

Bagja

image-gnews
Dokumen disposisi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pembelian tanah Cengkareng. Foto: Istimewa
Dokumen disposisi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk pembelian tanah Cengkareng. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan sengaja meminta Dinas Perumahan dan Gedung mengecek harga tanah di tim appraisal resmi sebelum memutuskan menerima tawaran Rudi Iskandar. Rudi adalah kuasa Toeti Noezlar Soekarno, warga Bandung yang mengaku punya lahan 4,6 hektare di Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng.

Lahan tersebut telah ditetapkan menjadi lokasi Rumah Susun Cengkareng Barat. Rudi menawarkan Rp 17,5 juta per meter. Dalam surat penawarannya, ia menjelaskan bahwa harga pasaran tanah di kawasan itu pada Juli 2015 Rp 20 juta dan nilai jual obyek pajak (NJOP) Rp 6,2 juta. Dinas Perumahan dan Rudi sepakat pada angka Rp 14,1 juta, sehingga total pembelian Rp 668 miliar (termasuk PPh dan PBB).

BACA: Sertifikat Tanah Cengkareng yang Dibeli DKI Janggal

Saat hendak memberi disposisi atas penawaran itu pada 10 Juli 2015, Ahok sudah curiga ada yang tak beres. Pejabat Dinas Perumahan mendesaknya terus ketika akan transaksi. "Kalau orang sodorin di depan pendopo, paling saya tulis, 'periksa di appraisal' supaya sesuai aturan. Masak, mau deal bayar suruh saya. Saya bingung," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Juni 2016.

Ahok mengaku sengaja menggunakan appraisal karena berkaca pada pengalamannya dalam pembelian lahan Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras yang menggunakan harga NJOP. Ahok khawatir, jika memakai NJOP, ia disalahkan lagi seperti audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan pembelian Sumber Waras merugikan negara Rp 191 miliar, padahal karena perbedaan memakai harga NJOP di tanah tersebut. “Sehingga saya sarankan pakai appraisal,” ujarnya.

BACA: Ini Disposisi Ahok Saat DKI Beli Lahan Sendiri

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Ahok, jika menggunakan appraisal, seharusnya pembelian bisa benar-benar diteliti, apakah layak atau tidak layak lahan tersebut dibeli. "Terus cegatnya juga di BPN (Badan Pertanahan Nasional), kan? Harusnya kan enggak terjadi permainan," tutur Ahok.

Pada awal Januari lalu, Pemprov DKI Jakarta pernah mengembalikan gratifikasi yang diterima dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemda serta Dinas Bina Marga. Gratifikasi senilai Rp 10 miliar itu akhirnya diserahkan ke KPK.

Gratifikasi tersebut, kata Ahok, pertama kali dilaporkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Ika Lestari. "Dilaporin dari kepala dinasnya. Katanya, kepala bidang mendapat duit besar," ucap Ahok.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

1 hari lalu

Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menyapa Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Prioritaskan Kader di Pilgub Sumut: Ada Ahok hingga Djarot

PDIP bisa mencalonkan cagub-wagubnya sendiri karena memperoleh suara lebih dari 20 persen di pileg DPRD Sumatera Utara.


Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

4 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Lengkap Struktur Pengurus DPP PDIP, Apa Posisi Puan Maharani?

PDIP pimpinan Megawati telah umumkan susunan kepengurusan hingga 2025. Puan Maharani, Ahok, Ganjar, Utut Adianto sebagai apa?


Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

8 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Megawati Lantik Ahok dan Ganjar Jadi Ketua DPP PDIP, Bidang Apa? Ini Profil Keduanya

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ganjar Pranowo sebagai Ketua DPP PDIP. Ini profil keduanya.


Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

9 hari lalu

Wakil Gubernur Banten Rano Karno saat berbincang dengan sejumlah media di kediamannya di kawasan Cinere, Jakarta, Sabtu (11/1). TEMPO/Aditia Noviansyah
Hasto Umumkan Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP, Rano Karno Jadi Ketua Bidang Kebudayaan

Rano Karno menjadi Ketua Bidang Kebudayaan PDIP dalam susunan pengurus baru. Ini perjalanan politik Si Doel.


PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

9 hari lalu

Logo PDIP
PDIP Menjelang Pilkada 2024: Prioritas Kader Internal hingga Menghadapi Koalisi Besar di Solo

Juru bicara PDIP Cyril Raoul Hakim mengatakan, partainya tetap memprioritaskan kader internal untuk Pilkada Jawa Tengah


Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

9 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Ahok Buka Suara Namanya Masuk Bursa Pilgub Jakarta

Nama Ahok untuk Pilkada Jakarta disinggung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Jumat, 5 Juli 2024.


Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

10 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (kedua kanan) mengikuti pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali, Kamis, 8 Agustus 2019. ANTARA/Nyoman Budhiana
Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

Selain menambah personel baru, PDIP juga mengubah struktur kebidangan di kepengurusan pusat.


PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

10 hari lalu

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mempertimbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pertimbangan ini didasarkan pada kemajuan Jakarta saat masih dipimpin oleh Ahok.


Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP yang dilantik Megawati Soekarnoputri

10 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP yang dilantik Megawati Soekarnoputri

Selain Ganjar dan Ahok, Megawati juga melantik sejumlah tokoh lainnya. Siapa saja? Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDIP yang baru.


Megawati Lantik Ganjar Pranowo hingga Ahok jadi Ketua DPP PDIP

11 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: PDIP
Megawati Lantik Ganjar Pranowo hingga Ahok jadi Ketua DPP PDIP

Megawati lantik Ganjar Pranowo menjadi Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sedangkan Ahok menjabat Ketua Bidang Perekonomian.