TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku ingin menggalakkan kembali salah satu program era pemerintahan Presiden Soeharto. "Program yang baik dari masa Pak Harto adalah KB (keluarga berencana)," kata Gubernur DKI yang biasa disapa Ahok itu saat berada di Ecovention, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 26 Juli 2016.
Ahok menemukan, 40 persen warga Jakarta berusia produktif belum ikut program KB. Karena itu, tidak heran banyak orang tua dengan enam hingga delapan anak tinggal di rumah susun. Ahok tidak ingin orang dengan ekonomi pas-pasan punya banyak anak. Sebab, menurut dia, pemerintah tidak mungkin mensubsidi sembako bila penduduk terlalu banyak.
"Tapi saya juga enggak ingin, sudah dibatasi punya anak karena ikut KB, tapi anaknya enggak sekolah, enggak sehat, makanan enggak baik," ujarnya.
Ahok ingin jumlah penduduk Jakarta dapat terkendali. Menurut dia, jumlah anak mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang. Karena itu, dia meminta pembantu pembina keluarga berencana (PPKB) di tingkat rukun warga melakukan pendampingan kepada warga terkait dengan pemanfaatan dan pemeliharaan program KB di rusun, ruang publik terpadu ramah anak, dan daerah kumuh.
Dalam pidatonya di hadapan PPKB, Ahok menegaskan, mereka bukan agen seperti salesman atau salesgirl yang hanya mengisi data dan menjual alat kontrasepsi. "Bapak dan Ibu bukan agen penjualan, tapi agen untuk memimpin bangsa demi sumber daya manusia yang tangguh," ujarnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta Dien Emawati mengungkapkan pihaknya menyasar 2.140.000 jiwa dari total penduduk Jakarta 10,2 juta jiwa. Dari jumlah yang disasar, 450 ribu jiwa belum mendapatkan pelayanan KB.
"Rate capaian kontrasepsi baru sekitar 60 persen dan 40 persennya belum menggunakan KB," ujar Dien dalam acara yang sama.
FRISKI RIANA
