TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Andi Pane menolak memberi dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama, yang kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI untuk pemilihan kepala daerah tahun depan. Alasannya, Andi menilai Basuki pernah mengintimidasi para ketua RT/RW yang tidak mau menggunakan aplikasi Qlue.
Qlue merupakan aplikasi yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi jembatan antara penduduk dan pemerintah dalam pembenahan pelayanan. Namun para ketua RT/RW menolak mengikuti prosedur yang diminta pemerintah DKI karena dinilai terlalu rumit.
Baca: Arah Dukungan Demokrat, Syarief Hasan: Yang Jelas Bukan Ahok
Andi menuding, sebagai gubernur, Ahok—sapaan Basuki—mengancam ketua RT atau RW yang menolak menggunakan Qlue. "Komando dan perintah dan intimidasi melalui WhatsApp grup melalui lurah agar pecat yang tidak gunakan Qlue," kata Andi di Resto Pempek Kita, dalam diskusi politik bertajuk “Lawan dan Kalahkan Ahok” di kawasan Tebet, Sabtu, 27 Agustus 2016.
Andi menuturkan dalam peraturan gubernur jelas disebutkan bahwa yang berhak memecat ketua RT/RW adalah masyarakat. Sebab, pemilihan mereka didasari hasil musyawarah atau pemungutan suara dari masyarakat setempat, lengkap dengan catatan, laporan, bukti, dan saksi. "Ini intimidasi yang harus dilawan," tuturnya.
Baca: Ahok: Saya Dekat dengan Bu Mega, Jokowi Itu Teman Ahok
Forum ketua RT dan RW itu kini tengah mengumpulkan dukungan untuk menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan mengumpulkan 3 juta KTP. Saat ini, Andi mengklaim pihaknya sudah berhasil mendekati 132 dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta atau sekitar 47 persen.
Kendala untuk mendapatkan dukungan menolak Ahok muncul dari masyarakat ekonomi menengah ke atas. Sebab, mereka sulit didekati. "Kelurahan yang sudah mendukung ini berasal dari penduduk padat. Sulit untuk masuk daerah elite," katanya.
Baca: Ahok: Kalau Ada Kambing Dibedakin, Gue Mau Jadi Cawagub
Beberapa poin yang menjadi alasan Forum Ketua RT/RW untuk menolak Ahok di antaranya Ahok dinilai memiliki sifat arogan, tidak berpihak kepada masyarakat miskin, serta kerap melakukan penggusuran tanpa musyawarah dan solusi. "Kami secara intens bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk mendukung pemimpin yang prorakyat. Kami sudah bersinergi, juga sudah mendapat dorongan moral," tuturnya.
LARISSA HUDA
