Selasa, 20 Februari 2018

Aliansi Masyarakat Sipil Jaminkan Diri agar Ahok Tak Ditahan  

Oleh :

Tempo.co

Jumat, 20 Januari 2017 15:04 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi Masyarakat Sipil Jaminkan Diri agar Ahok Tak Ditahan  

    Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjalani persidangan di ruang sidang di Auditorium Kementan, Jakarta, 17 Januari 2017. Persidangan kali ini menghadirkan enam saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Isra Triansyah/Sindonews/POOL

    TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 191 anggota organisasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (Amsik) menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang mengadili sidang Basuki Tjahaja Purnama agar tidak menahan pria yang kerap disapa Ahok itu. Mereka semua membuat surat pernyataan untuk menyampaikan permohonan tersebut.

    Permintaan itu menanggapi adanya tuntutan para saksi pelapor, yang meminta agar dilakukan penahanan terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu. “Kami meminta majelis hakim menjalankan proses penegakan hukum yang adil dan sejalan hak asasi manusia,” demikian dikutip dalam surat pernyataan Amsik, Jumat, 20 Januari 2017.

    Baca: Terjerat Penistaan Agama, Ini Kata Anak dan Istri Ahok

    Amsik dan pihak-pihak penjamin memohon kepada majelis hakim Nomor Perkara 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR agar menolak siapa pun yang meminta penahanan terhadap Ahok. Dengan demikian, selama proses persidangan Ahok tetap dapat menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022

    “Dengan begitu, Basuki Tjahaja Purnama tetap memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan pasangan calon lain dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik berupa kampanye ke masyarakat DKI Jakarta untuk memaparkan visi-misi dan program kerja,” tuturnya. Dalam pernyataannya, Amsik juga menyertakan surat jaminan secara resmi yang disampaikan kepada majelis hakim.

    Sebelumnya, telah beredar nama-nama penjamin Ahok yang tertera dan tersebar di publik melalui media sosial. Namun dokumen tersebut tidak dilengkapi oleh surat pernyataan.

    Karena itu, Amsik juga menyampaikan kecaman keras kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan draf jaminan tersebut. “Pernyataan dan klarifikasi ini menjadi informasi yang sebenar-benarnya agar publik mengetahui dasar argumen dan tujuan sesungguhnya dari gerakan jaminan agar Basuki tidak ditahan,” ucapnya.

    DESTRIANITA



     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu 2019

    Ketua KPU Arief Budiman memimpin pengundian nomor urut untuk partai politik peserta Pemilu 2019 pada Sabtu 17 Februari 2018, Golkar dapat nomor 4.