NU: Pisahkan Agama Dengan Pilkada DKI Jakarta  

Reporter

Para ulama pengurus PWNU yang mewakili 29 PCNU se-Indonesia, memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, 14 Agustus 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Kiai Haji Ahmad Zahari menganjurkan warga Jakarta memisahkan permasalahan pilkada Jakarta dengan ajaran agama. Zahari menuturkan agama selalu menganjurkan kebaikan. “Tapi harus dipisahkan dengan pilihan pemimpin,” ujar Zahari melalui siaran pers seusai diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Maret 2017.

Komentar itu dilontarkan Zahari sebagai respons rencana Forum Umat Islam (FUI) yang akan menggelar demonstrasi kesekian kali bernama 313 pada Jumat, 31 Maret 2017. Dia meminta semua pihak mampu menahan diri dan mengedepankan kepentingan bangsa.

Baca: Ada Format Baru di Putaran Dua Pilkada DKI, Seperti Apa?

“Kami mengimbau memilih semua. Siapa saja yang disenangi, coblos,” kata Zahari. Dia mengimbau masyarakat memilih pemimpin sesuai dengan keinginan hati, bukan berdasarkan desakan atau anjuran siapa pun. Meski saat ini kondisi politik di Jakarta sedang memanas.

Dia juga menyinggung terkait dengan adanya tempat ibadah yang digunakan sebagai ajang kampanye. Termasuk kelompok yang menyerang perbedaan tafsir antara memilih pemimpin muslim atau melarang memilih pemimpin muslim. Menurut dia, rumah ibadah adalah tempat publik sehingga tak bisa digunakan untuk orasi politik. Apalagi khotbah berisi kebencian.

Baca: Rais Syuriah NU: Muslim Boleh Pilih Pemimpin Nonmuslim

Dia melanjutkan, permainan politik identitas dan berbau agama sangat kental dalam pilkada DKI Jakarta. Belum lama ini terpasang spanduk bernada provokatif yang secara tidak langsung membuat masyarakat Jakarta tidak memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Syafieg Hasyim, menyampaikan hal yang sama bahwa kepemimpinan agama tidak sama dengan kepemimpinan politik. "Tugas pemimpin adalah menegakkan keadilan sosial. Tidak bisa disandera dengan kepentingan primordial," kata pria yang akrab disapa Gus Syafieq itu.

Syafieq meminta masyarakat tidak mendasarkan pilihan calon pemimpin dengan agama dalam pilkada DKI Jakarta. Justru yang harus dijunjung adalah norma keadilan.

Maqosidul syar'i dalam konsep negara adalah manifestasi sifat ilahiah di muka bumi, maka norma yang harus diusung adalah keadilan, cinta kasih, dan kebersamaan,” ucap dia. “Dalam konteks ini, keadilan tidak boleh memihak, baik pada faktor agama, suku, maupun keyakinan.”

Lebih lanjut, Syafieq menegaskan konteks memilih pemimpin adalah berdasarkan kinerja dan gagasan memajukan bangsa. Persoalan pemerintah adalah persoalan masyarakat. Kepemimpinan dipilih berdasarkan sejauh mana seseorang mampu menyejahterakan dan mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, rekam jejak pemimpin harus dilihat.

AVIT HIDAYAT






Zuhri, Santri Penjual Pecel Lele Lamongan yang Raih Beasiswa S3 di Cina

10 November 2022

Zuhri, Santri Penjual Pecel Lele Lamongan yang Raih Beasiswa S3 di Cina

Ahmad Syaifuddin Zuhri, pria asal Lamongan, Jawa Timur berhasil menuntaskan studi doktoralnya di Cina berkat beasiswa pemerintah Cina.


Setelah Heru Budi Sowan PBNU, PWNU DKI: Jangan Segan Komunikasi dengan Tokoh Agama Jakarta

19 Oktober 2022

Setelah Heru Budi Sowan PBNU, PWNU DKI: Jangan Segan Komunikasi dengan Tokoh Agama Jakarta

PWNU DKI Jakarta meminta agar Heru Budi Hartono tidak segan berkomunikasi, meminta pendapat dari tokoh ormas dan agama Jakarta.


Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Pesantren Hingga Ormas, Bisa Dapat Hingga Rp 200 Juta

3 Oktober 2022

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Pesantren Hingga Ormas, Bisa Dapat Hingga Rp 200 Juta

Kemenag memberikan besaran bantuan mulai dari Rp 50-200 juta. Pendaftaran ditutup hingga akhir Oktober. Simak cara dan syaratnya.


Serikat Nelayan NU Bagi Ikan Gratis untuk Warga Menteng Dalam

4 September 2022

Serikat Nelayan NU Bagi Ikan Gratis untuk Warga Menteng Dalam

Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama membagikan satu ton ikan gratis kepada masyarakat di kawasan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.


Kontroversi Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, Ini Penjelasan Pakar Bahasa

19 Agustus 2022

Kontroversi Lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet, Ini Penjelasan Pakar Bahasa

Pakar Bahasa dari UIN Syarif Hidayatullah sebut dari segi bahasa, lagu itu tidak memiliki unsur negatif, namun dari segi kepantasan tidak pas.


PBNU Buka Pendaftaran Beasiswa ke Universitas Al Azhar Kairo

15 Juli 2022

PBNU Buka Pendaftaran Beasiswa ke Universitas Al Azhar Kairo

Pendaftaran beasiswa ke Universitas Al Azhar Kairo dibuka sejak 14-20 Juli 2022.


UNU Yogyakarta dan UEA Teken MoU Pendirian Sekolah Masa Depan

3 Juli 2022

UNU Yogyakarta dan UEA Teken MoU Pendirian Sekolah Masa Depan

Penandatangan MoU antara PBNU dan UEA dilakukan untuk mendirikan sekolah masa depan di bawah UNU Yogyakarta


Rahasia Pesantren Tambakberas Berdiri Hingga Usia Hampir 2 Abad

28 Juni 2022

Rahasia Pesantren Tambakberas Berdiri Hingga Usia Hampir 2 Abad

Putri Abdul Wahab, Nyai Mundjidah Wahab memaparkan, ada empat modal yang menjadi rahasia Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Apa saja?


Profesor NU, Anak Penjual Petis Jadi Rektor UIN Sunan Ampel

13 Juni 2022

Profesor NU, Anak Penjual Petis Jadi Rektor UIN Sunan Ampel

Muzakki yang merupakan Guru besar bidang Sosiologi Pendidikan UIN Sunan Ampel adalah seorang putra penjual petis di Pasar Sidoarjo.


Ketua Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, PBNU: Ia Pernah di LPBHNU

9 Juni 2022

Ketua Majelis Sang Presiden Dukung Anies Baswedan, PBNU: Ia Pernah di LPBHNU

Ahmad Nurul Huda Haem menyatakan Ketua Majelis Sang Presiden Abu Abdurrahman memang pernah duduk sebagai Wakil Ketua LPBHNU.