DPRD Janji Rekomendasikan Tambahan Biaya MRT Rp 2,56 Triliun

Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta meninjau pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Larissa
Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta meninjau pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berjanji memberikan rekomendasi tambahan anggaran pembangunan fase 1 mass rapid transit (MRT) Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun dan pembiayaan fase 2 Rp 22,5 triliun. Rekomendasi diberikan setelah pimpinan dan anggota DPRD meninjau Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Ternyata pembangunan sudah mulai terlihat," ujarnya di lokasi peninjauan, Senin, 10 Juni 2017. Sebelumnya, ada beberapa kendala tapi sudah diatasi bersama dengan MRT.

Baca:
Ada Masalah Lahan, Kereta MRT Tak Berhenti di Stasiun Haji Nawi
PT MRT Indonesia Siapkan Pengembangan Jalur Fase 3 dan 4

Menurut Prasetio, rekomendasi harus diberikan setelah DPRD mengetahui implementasi pembangunan MRT secara riil. Awalnya, ia khawatir 10 ribu penumpang yang masuk ke stasiun MRT tidak terakomodasi. “Jangan-jangan orang bisa masuk, tapi enggak bisa keluar," ucapnya. Namun, setelah mengecek langsung ke lapangan, DPRD bersedia memberikan rekomendasi anggaran.

Menurut dia, legislatif harus mendukung program kelangsungan pembangunan MRT dan kepentingan masyarakat Jakarta. "Secepatnya kami rapat lagi,” katanya. Ia akan menanyakan supaya perundang-undangannya jelas.

Baca juga:
Pintu Stasiun MRT Dibangun, Lalu Lintas Bundaran HI Direkayasa
Hasil Olah TKP, Begini Kronologi Pembacokan Hermansyah Alumni ITB

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan tambahan biaya Rp 2,56 triliun yang diajukan adalah hal wajar dalam suatu proyek. Apalagi, kata Tuhiyat, dengan metode design and build yang digunakan agar proyek bisa selesai lebih cepat. Namun metode itu dinilai memiliki kelemahan karena perencanaan pembiayaan.

Beberapa tambahan biaya dikeluarkan untuk tambahan dua pintu masuk, empat unit lift bagi penyandang disabilitas, dan penambahan kemampuan bangunan agar tahan gempa bumi. "Dalam kontrak, ada klausul itu. Sehingga ada tambahan Rp 2,56 triliun," tuturnya.

Simak:
Tak Kuat Menanjak, Truk Menabrak 5 Mobil dan Menewaskan 3 Orang
Koridor 13 Transjakarta Tetap Akan Beroperasi dengan 3 Halte

Tambahan biaya juga untuk baja tahan gempa, penambahan stasiun, perubahan desain cooling tower and ventilation tower (CTVT). "Sekarang sedang diajukan, butuh persetujuan Dewan. Permohonan tambahan biaya diajukan pada awal 2017.

Pembangunan MRT masih dalam tahap fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,7 kilometer. Jika proyek selesai dikerjakan, penumpang bisa menempuh rute itu selama 30 menit. Pembiayaan untuk proyek fase 1 diperkirakan Rp 15 triliun. Namun belakangan diperlukan tambahan biaya Rp 2,56 triliun.

Pembangunan fase 1 hingga Juni lalu mencapai 74,89 persen. Hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 92 persen dan selesai pertengahan 2018. Fase 2 dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 8,7 km memerlukan anggaran Rp 22,5 triliun.

LARISSA HUDA








Hari Ini, BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat Gelar Demo Perpu Cipta Kerja, 13 BEM Kampus Turun ke Jalan

23 jam lalu

Alih-alih mematuhi MK, pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dengan begitu, UU menjadi setara peraturan pemerintah. Mengapa pemerintah begitu terbuka mengakal-akali konstitusi?
Hari Ini, BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat Gelar Demo Perpu Cipta Kerja, 13 BEM Kampus Turun ke Jalan

BEM SI Kerakyatan se-Jawa Barat tolak pengesahan Perpu Cipta Kerja yang dinilai mencederai rakyat. Hari ini, 13 kampus unjuk rasa di DPRD Jabar.


Eks PJLP Tuntut Posisinya Diganti Anggota Keluarga, DKI Jakarta Tegaskan Tetap Sesuai Prosedur

8 hari lalu

PJLP eks UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Eks PJLP Tuntut Posisinya Diganti Anggota Keluarga, DKI Jakarta Tegaskan Tetap Sesuai Prosedur

Asep Kuswanto menyatakan anggota keluarga eks penyedia jasa lainnya (PJLP) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air bisa jadi PJLP pengganti.


Soal Penutupan Jalan Akses Gang Besan, DPRD Tangsel: Kami Akan Panggil Lurah Hingga Kapolsek

26 hari lalu

Puluhan warga Gang Besan mengadu ke DPRD Kota Tangerang Selatan minta akses jalan dibuka lagi, Kamis, 2 Maret 2023. TEMPO/Muhammad Iqbal
Soal Penutupan Jalan Akses Gang Besan, DPRD Tangsel: Kami Akan Panggil Lurah Hingga Kapolsek

.DPRD Kota Tangsel tidak membenarkan penutupan jalan akses Gang Besan yang ada sejak puluhan tahun.


Tak Gentar Anies Baswedan & PKS, Gerindra Depok: Prabowo Negarawan yang Dicintai Rakyat

28 hari lalu

Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 di Istana Negara, Jakarta, 16 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.
Tak Gentar Anies Baswedan & PKS, Gerindra Depok: Prabowo Negarawan yang Dicintai Rakyat

Gerindra Depok yakin Prabowo Subianto unggul dan siap bertarung melawan siapa pun dari partai lain, sekalipun Anies Baswedan.


Polemik Siswa Masuk Sekolah Pukul 05.00, DPRD NTT Panggil Dinas Pendidikan Hari Ini

28 hari lalu

ilustrasi sekolah tatap muka /ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Polemik Siswa Masuk Sekolah Pukul 05.00, DPRD NTT Panggil Dinas Pendidikan Hari Ini

Pimpinan DPRD NTT kaget dengan kebijakan siswa masuk sekolah pukul 05.00 Wita.


2 Tahun Kepemimpinan Gibran Rakabuming, PKS Soroti Komunikasi Politik yang Masih Kurang

32 hari lalu

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menunjukkan grand design revitalisasi Keraton Surakarta di Balai Kota Solo, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
2 Tahun Kepemimpinan Gibran Rakabuming, PKS Soroti Komunikasi Politik yang Masih Kurang

Komunikasi Gibran Rakabuming dinilai kurang baik sehingga kebijakannya kerap menjadi polemik.


DPRD Berharap Bus Listrik di Surabaya Kembali Beroperasi

36 hari lalu

bus listrik berkonsep BTS beroperasi di Surabaya. (Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya)
DPRD Berharap Bus Listrik di Surabaya Kembali Beroperasi

DPRD pertanyakan kenapa Bus listrik Teman Bus Trans Semanggi di Surabaya saat ini masih belum kembali beroperasi.


Mengenal DKPP, Lembaga Penyelenggara Pemilu Selain KPU dan Bawaslu

37 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Mengenal DKPP, Lembaga Penyelenggara Pemilu Selain KPU dan Bawaslu

DKPP menjadi satu di antara 3 lembaga penyelenggara pemilu. Simak tugas dan wewenangnya.


Anak Autis Diduga Jadi Korban Kekerasan Terapis, DPRD Depok Bakal Panggil Pengelola Rumah Sakit

40 hari lalu

Ilustrasi terapi untuk anak/autisme. Shutterstock
Anak Autis Diduga Jadi Korban Kekerasan Terapis, DPRD Depok Bakal Panggil Pengelola Rumah Sakit

Komisi D DPRD Kota Depok akan memanggil pengelola rumah sakit untuk klarifikasi penanganan anak autis yang diduga jadi korban kekerasan terapis.


Pemilu 2024, Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Bekasi Bertambah Jadi 55 Kursi dari 7 Dapil

40 hari lalu

Panitia Pemungutan Suara di TPS 83, Komplek LKBN Antara, Bintara Jaya, Kota Bekasi, melakukan penghitungan suara Pemilu 2019, 17 April 2019. (Tempo)
Pemilu 2024, Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Bekasi Bertambah Jadi 55 Kursi dari 7 Dapil

Bawaslu Kabupaten Bekasi menyatakan penambahan jumlah kursi DPRD dan dapil di Pemilu 2024 telah memenuhi prinsip penyusunan.