Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Janji Rekomendasikan Tambahan Biaya MRT Rp 2,56 Triliun

image-gnews
Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta meninjau pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Larissa
Pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta meninjau pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Larissa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berjanji memberikan rekomendasi tambahan anggaran pembangunan fase 1 mass rapid transit (MRT) Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun dan pembiayaan fase 2 Rp 22,5 triliun. Rekomendasi diberikan setelah pimpinan dan anggota DPRD meninjau Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Ternyata pembangunan sudah mulai terlihat," ujarnya di lokasi peninjauan, Senin, 10 Juni 2017. Sebelumnya, ada beberapa kendala tapi sudah diatasi bersama dengan MRT.

Baca:
Ada Masalah Lahan, Kereta MRT Tak Berhenti di Stasiun Haji Nawi
PT MRT Indonesia Siapkan Pengembangan Jalur Fase 3 dan 4

Menurut Prasetio, rekomendasi harus diberikan setelah DPRD mengetahui implementasi pembangunan MRT secara riil. Awalnya, ia khawatir 10 ribu penumpang yang masuk ke stasiun MRT tidak terakomodasi. “Jangan-jangan orang bisa masuk, tapi enggak bisa keluar," ucapnya. Namun, setelah mengecek langsung ke lapangan, DPRD bersedia memberikan rekomendasi anggaran.

Menurut dia, legislatif harus mendukung program kelangsungan pembangunan MRT dan kepentingan masyarakat Jakarta. "Secepatnya kami rapat lagi,” katanya. Ia akan menanyakan supaya perundang-undangannya jelas.

Baca juga:
Pintu Stasiun MRT Dibangun, Lalu Lintas Bundaran HI Direkayasa
Hasil Olah TKP, Begini Kronologi Pembacokan Hermansyah Alumni ITB

Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan tambahan biaya Rp 2,56 triliun yang diajukan adalah hal wajar dalam suatu proyek. Apalagi, kata Tuhiyat, dengan metode design and build yang digunakan agar proyek bisa selesai lebih cepat. Namun metode itu dinilai memiliki kelemahan karena perencanaan pembiayaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa tambahan biaya dikeluarkan untuk tambahan dua pintu masuk, empat unit lift bagi penyandang disabilitas, dan penambahan kemampuan bangunan agar tahan gempa bumi. "Dalam kontrak, ada klausul itu. Sehingga ada tambahan Rp 2,56 triliun," tuturnya.

Simak:
Tak Kuat Menanjak, Truk Menabrak 5 Mobil dan Menewaskan 3 Orang
Koridor 13 Transjakarta Tetap Akan Beroperasi dengan 3 Halte

Tambahan biaya juga untuk baja tahan gempa, penambahan stasiun, perubahan desain cooling tower and ventilation tower (CTVT). "Sekarang sedang diajukan, butuh persetujuan Dewan. Permohonan tambahan biaya diajukan pada awal 2017.

Pembangunan MRT masih dalam tahap fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,7 kilometer. Jika proyek selesai dikerjakan, penumpang bisa menempuh rute itu selama 30 menit. Pembiayaan untuk proyek fase 1 diperkirakan Rp 15 triliun. Namun belakangan diperlukan tambahan biaya Rp 2,56 triliun.

Pembangunan fase 1 hingga Juni lalu mencapai 74,89 persen. Hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 92 persen dan selesai pertengahan 2018. Fase 2 dari Bundaran HI ke Kampung Bandan sepanjang 8,7 km memerlukan anggaran Rp 22,5 triliun.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PDIP Panaskan Mesin Politik, Puluhan Kader Disiapkan Maju Pilkada Serentak

3 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan tertutup di hari kedua Rakernas V PDIP, Sabtu, 25 Mei 2024. Foto: PDIP
PDIP Panaskan Mesin Politik, Puluhan Kader Disiapkan Maju Pilkada Serentak

Lebih dari 70 surat tugas telah dikeluarkan untuk Kader PDIP maju ke Pilkada 2024 serentak.


Siap Mundur, PDIP Peraih Suara Terbanyak di DIY Resmi Daftar Pilkada Sleman

22 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Siap Mundur, PDIP Peraih Suara Terbanyak di DIY Resmi Daftar Pilkada Sleman

Calon legislatif terpilih DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2024-2029, Haris Sugiharta mendaftar Pilkada Sleman lewat PDIP.


Jurnalis Semarang Tolak Revisi UU Penyiaran, Gembok Gerbang DPRD Jawa Tengah

22 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Jurnalis Semarang Tolak Revisi UU Penyiaran, Gembok Gerbang DPRD Jawa Tengah

Jurnalis di Kota Semarang menolak revisi UU Penyiaran yang dianggap bisa mengekang kebebasan pers. Mereka minta pemerintah batalkan RUU Penyiaran itu.


MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

31 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam sengketa pileg DPR RI di Banten dan DPRD Kota Tangerang tidak diterima.


Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

39 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh akan Gugat Aturan Pencalonan Pilkada ke MK, Ini Alasannya

Menurut Partai Buruh, parpol yang meraih suara di Pemilu Anggota DPRD 2024 seharusnya berhak mengusulkan paslon pada Pilkada.


Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

42 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

43 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.


Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

50 hari lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.


Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

53 hari lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

56 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.