Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Sumber Waras, Ahok Merasa Sekelas Presiden  

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Gerakan Lawan Ahok melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 7 Desember 2015. Mereka mendesak KPK segera mengungkap dan mengusut secara tuntas kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Gerakan Lawan Ahok melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 7 Desember 2015. Mereka mendesak KPK segera mengungkap dan mengusut secara tuntas kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok heran saat mengetahui dipanggil Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengklarifikasi kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. "Komisi III mau panggil saya, jadi sekelas Presiden dong saya," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 11 Maret 2016. Ahok menyatakan hierarki yang pas untuk memanggil gubernur adalah DPRD.

Senin lalu, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan akan memanggil Ahok dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian terkait dengan perizinan dan penegakan hukum di Jakarta. DPR, Ahok, dan Tito akan membahas persoalan perdagangan orang di Hotel Alexis, penertiban Kalijodo, dan kasus Sumber Waras.

Baca:
Tolak Jadi Calon Gubernur DKI, Ini Alasan Risma
Ahok: Tidak Mau Bayar Mahar Partai, Pilih Independen  

Mengenai kasus Sumber Waras, Ahok juga mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap telah bersikap profesional. "Sikap profesional KPK berpihak kepada saya," tuturnya. Dengan begitu, Ahok merasa bangga karena bisa jadi anggota Dewan mengira dialah yang mengatur KPK untuk menyatakan belum menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan lahan rumah sakit tersebut.

"Sampai sekarang KPK belum menemukan dua alat bukti," kata Ahok. "Niat mencuri pun tidak ada." Ahok meyakini telah menjalani proses hukum dengan benar dan percaya bahwa KPK bekerja dengan baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca:
Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan
Siapa Heru Budi, Calon Wakil Ahok? Ini Profilnya

Ahok menambahkan, ia justru akan sangat senang jika proses hukum kasus Sumber Waras bisa sampai ke pengadilan karena ia tidak mau terombang-ambing dalam ketidakpastian. "Kalau di pengadilan, semua orang akan dengar, salahnya di mana beli Sumber Waras," ucapnya.

Kasus Sumber Waras bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014.. BPK menganggap prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar.

LARISSA HUDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

8 jam lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

2 hari lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Jokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi

17 hari lalu

Presiden Jokowi (tengah) melihat proses pembagian sembako untuk warga di pintu Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 6 April 2024. Sebanyak 1000 paket sembako dibagikan Presiden Joko Widodo untuk warga Bogor di bulan Ramadan 1445 Hijriyah. ANTARA/Arif Firmansyah
Jokowi Bagikan Bansos di Depan Istana Merdeka, Begini Penjelasan Heru Budi

Heru Budi mengatakan bansos tersebut bersumber dari dana operasional Presiden.


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

31 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

31 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

32 hari lalu

Sejumlah pengendara menerobos banjir yang merendam kawasan Daan Mogot, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Intensitas hujan yang tinggi membuat banjir setinggi 10-30 cm yang merendam di kawasan tersebut. TEMPO/Fajar Januarta
Heru Budi Sebut Jakarta Kewalahan Jika Hujan 4 Jam Berintensitas 180 mm per Hari, Begini Penjelasannya

Heru Budi mengatakan Proyek Sodetan Ciliwung dapat mengatasi banjir di Jakarta.


Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

45 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan usai pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemutusan KJMU jadi Polemik, Begini Respons Heru Budi, Anies Baswedan, dan DPRD DKI

Anies Baswedan sebut pemutusan KJMU di tengah jalan berikan penderitaan, sementara Heru Budi sebut bahwa pemutusan itu didasarkan perubahan mekanisme


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

46 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

47 hari lalu

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Foto: Wikimedia
Pilgub DKI Jakarta, Apakah Deretan Nama Ini Berpeluang?

Belakangan beberapa nama mulai dibicarakan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta, walaupun masih jauh waktu pelaksanaannya. Siapa saja?


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

49 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?