LBH Padang Minta Dilibatkan dalam Proses Ekshumasi Jenazah Afif Maulana

Senin, 5 Agustus 2024 22:50 WIB

Tim Advokat Anti Penyiksaan, keluarga Afif Maulana, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat ditemui usai RDPU soal ekshumasi jenazah Afif di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Indira Suryani menyatakan, akan tetap mengawal proses ekshumasi atau pembongkaran jenazah Afif Maulana. Selaku kuasa hukum keluarga almarhum, perjuangan mereka dalam pengusutan kasus ini akhirnya mulai menemui titik terang.

“Kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini,” kata Indira saat ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan Jakarta Pusat, Senin, 5 Agustus 2024.

Setelah sebulan melayangkan permohonan ekshumasi ke Polresta Padang dan Mabes Polri, surat tersebut akhirnya mendapatkan balasan hari ini. Polri menyetujui ekshumasi jenazah Afif untuk mengungkap misteri kematian bocah berusia 13 tahun yang diduga akibat kekerasan polisi itu.

Indira meminta Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) segera mengupayakan ekshumasi. “Kami, baik LBH Padang atau tim kuasa hukum lainnya serta keluarga dilibatkan prosesnya,” ujarnya.

Dia menyebut, keterlibatan keluarga dan kuasa hukum dalam ekshumasi sangat penting agar mereka dapat saling berjuang dalam proses menemukan keadilan terhadap Afif Mulana serta belasan orang lain yang menjadi korban penyiksaan oleh polisi di Polsek Kuranji.

Advertising
Advertising

Ekshumasi ini, kata Indira harus secepat mungkin dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan jaringan pada jenazah. Sebab, jenazah Afif dikebumikan sudah hampir dua bulan. “Kami memang ingin segera jenazah Afif itu diekshumasi karena memang sebagai muslim tentu saja kami tidak menggunakan peti dan itu bisa menyebabkan beberapa hal seperti kerusakan jaringan lunak,” katanya.

Dia berharap, ekshumasi ini menjadi langkah penting untuk membuka tabir pengungkapan kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi terhadap Afif Maulana pada tragedi Jembatan Kuranji 9 Juni lalu.

Pada hari ini, keluarga Afif Maulana bersama Tim Advokat Anti Penyiksaan selaku kuasa hukum menyambangi Komisi III DPR untuk mendesak Polri melakukan ekshumasi jenazah Afif. Dalam RDPU yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ini, keluarga meminta polisi mengusut tuntas kematian Afif.

Dalam kesempatan ini, turut hadir pihak kepolisian dari Polresta Padang dan Polda Sumbar yang diwakili Kabid Humas Komisaris Besar Dwi Sulistyawan. Mereka membahas soal ekshumasi jenazah Afif Maulana. Sebab, ekshumasi harus dilangsungkan maksimal dua bulan sejak jenazah dikebumikan.

Selain mengungkap kebenaran penyebab kematian Afif Maulana, pelaksanaan ekshumasi bertujuan untuk menjaga marwah kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang diduga melakukan penyiksaan terhadap Afif. "Ini juga tujuannya supaya jangan sampai ada kemudian perkiraan-perkiraan negatif kepada polisi," ucap Dasco.

Pilihan Editor: Densus 88 Telusuri Proses Rekrutmen Tersangka Teroris di Kota Batu yang Ikut Daulah Islamiyah

Berita terkait

Rekayasa Kematian Suaminya, Seorang Notaris di Medan Jadi Tersangka Pembunuhan

5 jam lalu

Rekayasa Kematian Suaminya, Seorang Notaris di Medan Jadi Tersangka Pembunuhan

Sang istri tetap menolak telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Ia mengaku sangat mencintai suaminya itu.

Baca Selengkapnya

Pekerjaan Rumah Polda Sumbar: Ungkap Kasus kematian Afif Maulana dan Pembunuhan Nia Gadis Penjual Gorengan

7 jam lalu

Pekerjaan Rumah Polda Sumbar: Ungkap Kasus kematian Afif Maulana dan Pembunuhan Nia Gadis Penjual Gorengan

Kasus kematian bocah Afif Maulana di Jembatan Kuranji dan pembunuhan Nia gadis penjual gorengan di Padang Pariaman jadi pekerjaan rumah Polda Sumbar.

Baca Selengkapnya

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

2 hari lalu

DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.

Baca Selengkapnya

Negara Berpotensi Terganggu Bila Calon Hakim Agung Tidak Segera Ditetapkan

13 hari lalu

Negara Berpotensi Terganggu Bila Calon Hakim Agung Tidak Segera Ditetapkan

Kebutuhan calon hakim agung, terutama di kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak, sangat mendesak. Sebab jumlah perkara yang masuk cukup banyak.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Jelaskan Dasar Pemilihan 2 Calon Hakim Agung yang Belum Berpengalaman 20 Tahun

13 hari lalu

Komisi Yudisial Jelaskan Dasar Pemilihan 2 Calon Hakim Agung yang Belum Berpengalaman 20 Tahun

Komisi Yudisial menjelaskan mengapa dua calon hakim agung dari kamar tata usaha negara (TUN) khusus pajak bisa lolos meski belum bertugas 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Tunda Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, 2 Orang Tidak Penuhi Syarat

23 hari lalu

Komisi III DPR Tunda Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, 2 Orang Tidak Penuhi Syarat

Anggota Komisi III DPR mengusulkan agar seluruh proses seleksi calon hakim agung dikembalikan kepada KY untuk diperiksa ulang.

Baca Selengkapnya

8 Tahun Lalu Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Begini Kronologi Kasus hingga Hasil Visum et Repertum

23 hari lalu

8 Tahun Lalu Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Begini Kronologi Kasus hingga Hasil Visum et Repertum

8 tahun lalu terjadi pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. Kasus ini diwarnai misteri hingga saat ini.

Baca Selengkapnya

Indonesia Police Watch Kecam Tindakan Represif Aparat di Demo Kawal Putusan MK

27 hari lalu

Indonesia Police Watch Kecam Tindakan Represif Aparat di Demo Kawal Putusan MK

Indonesia Police Watch (IPW) mengecam kekerasan aparat dalam meredam pendemo aksi Kawal Putusan MK

Baca Selengkapnya

KPAI Desak Pengumuman Hasil Autopsi Ulang Afif Maulana: Harus Ada Titik Terang

30 hari lalu

KPAI Desak Pengumuman Hasil Autopsi Ulang Afif Maulana: Harus Ada Titik Terang

KPAI meminta hasil autopsi ulang segera diberikan kepada keluarga maupun lembaga negara yang mengawal kasus ini.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Keluarga Desak Lembaga Negara Kawal Proses Autopsi Ulang Afif Maulana

40 hari lalu

Kuasa Hukum Keluarga Desak Lembaga Negara Kawal Proses Autopsi Ulang Afif Maulana

Pengawasan bertujuan untuk mengantisipasi jika ada pihak tak bertanggung jawab yang mengintervensi kerja PDFMI dalam autopsi jasad Afif Maulana.

Baca Selengkapnya