Sumpah Pemuda, Anies: Siswa di DKI Idealnya Belajar Bahasa Daerah

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pendopo Balai Kota Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017. TEMPO/Larissa

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pendopo Balai Kota Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017. TEMPO/Larissa

    TEMPO.COJakarta - Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan siswa sekolah di DKI Jakarta idealnya juga belajar bahasa daerah selain bahasa Indonesia.

    Anies mengatakan setidaknya siswa di sekolah harus menguasai tiga bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa internasional. Namun Anies menyayangkan, saat ini, Jakarta baru mewajibkan dua bahasa dalam mata pelajaran di sekolah, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing.

    "Idealnya ada tiga. Dengan begitu, bahasa daerahnya berkembang, bahasa nasional terjaga sebagai perekat, bahasa internasional untuk sampaikan informasi gagasan di kancah global," ujarnya dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 di lapangan eks IRTI, Senin, 30 Oktober 2017.

    Namun, kata Anies, anak muda harus menyepakati bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pasalnya, Anies melanjutkan, Indonesia setidaknya memiliki 700 bahasa dari berbagai pelosok daerah.

    Baca: Hasil Penelitian, 7 Bahasa Daerah di Maluku Punah, 22 Terancam

    Anies menuturkan munculnya bahasa persatuan adalah sebuah terobosan keberanian yang luar biasa. Apalagi bahasa yang disepakati bukan bahasa yang terbanyak penggunanya, tapi bahasa yang justru jumlahnya kecil.

    Menurut Anies, bahasa merupakan elemen penting dalam bernegara untuk membuat terobosan dan keberanian baru menjadi terbuka lebar. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 2017, Anies mengatakan masyarakat bisa berperan tidak hanya dalam tingkat lokal, tapi juga global lewat karya nyata. Menurut dia, pada titik tersebut, bahasa asing menjadi penting, tapi tetap harus mengikuti aturan.

    "Dari sisi aturan, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam pendidikan. Kemudian di masa depan saya bayangkan anak kita mudah-mudahan memiliki tiga bahasa," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.