TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana mengatakan pemerintah DKI Jakarta lebih baik mencari lahan untuk dibangun pantai publik ketimbang menggratiskan biaya masuk kawasan Pantai Ancol. "Kalau ada lahan milik pemerintah, biar kami yang bangun," ucap Paul waktu berkunjung ke kantor Tempo, Kamis, 16 November 2017.
Menurut Paul, ada dua alternatif lahan untuk pantai publik. Pertama, lahan di sebelah barat Ancol yang berdekatan dengan kawasan industri. Kedua, lahan di sebelah timur Ancol di kawasan Marunda. Masalahnya, ujar dia, sebagian lahan di sisi barat Ancol telah dimiliki swasta. Adapun lahan di kawasan Marunda terlalu jauh dari jangkauan sebagian besar warga Jakarta.
Baca: Pemilik Kartu Ini Bisa Masuk Pantai Ancol Gratis Per Desember 2017
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Gamal Sinurat menuturkan belum mengetahui usul Jaya Ancol agar DKI mencari lahan untuk dibangun pantai publik.
Menurut dia, di Jakarta, belum ada lahan selain Ancol yang sesuai dengan kriteria pantai publik. Salah satu kriteria tersebut menyangkut aksesibilitas. Gamal mencontohkan, kawasan Marunda terlalu jauh untuk dijadikan pantai publik. "Percuma dibangun kalau susah diakses publik,” ucapnya.
Adapun usul masuk Pantai Ancol gratis bergulir ketika Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkampanye dalam pemilihan gubernur lalu. Pada akhir masa jabatannya, Gubernur Djarot Saiful Hidayat pun mengusulkan agar tiket masuk Ancol digratiskan.
Menurut Paul, Jaya Ancol tak mungkin menggratiskan tiket masuk kawasan pantai. Alasannya, Ancol akan kehilangan pendapatan ratusan miliar rupiah dan kesulitan mencari sumber penggantinya. "Tahun lalu, pengunjung Ancol itu 18 juta," ujarnya.
Paul menuturkan total pendapatan Ancol dari tiket masuk dan tiket berbagai wahana sekitar Rp 1 triliun per tahun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 450 miliar di antaranya berasal dari tiket masuk.
Jaya Ancol, kata Paul, paling banter hanya bisa menggratiskan tiket masuk bagi warga miskin pemegang Kartu Jakarta Pintar dan anak telantar binaan Dinas Sosial DKI. "DKI kan punya datanya. Jadi bisa dimonitor juga," katanya.
LARISSA HUDA | KISTIN | DEVY ERNIS
