Dikritik Yusril Soal HGB Reklamasi, Ini Jawaban Anies Baswedan

Reporter

Editor

Suseno

Surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan kepada pengembang Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan prosedur penerbitan hak guna bangunan (HGB) untuk pengembang di pulau reklamasi Teluk Jakarta telah cacat administrasi. Karena itu, ia berkeras HGB harus dibatalkan. "Jika ada cacat administrasi, pemegang otoritas wilayah berhak me-review ulang dan itu yang kami kerjakan," ujar Anies setelah menghadiri perayaan Natal bersama di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Januari  2018.

Menurut Anies, langkah untuk membatalkan HGB itu juga dimungkinkan karena ada aturan mengenai hal tersebut. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Prosedur pembatalan itu tertuang dalam Pasal 103 dan 104. "Di sana dijelaskan tentang prosedur untuk pembatalan HGB," ucapnya.

Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. bpn.go.id

Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan alasan Gubernur Anies tidak bisa dipakai untuk memohon pencabutan HGB pulau reklamasi. Dia menegaskan, HGB memang bisa dibatalkan kalau penetapannya menentang peraturan pemerintah, bukannya menentang perundang-undangan yang belum ada. "Dasar hukumnya yang salah, kan belum ada. Masih (dasar hukum yang salah masih) angan-angan, pikiran," kata Yusril dalam sebuah diskusi pada Sabtu, 13 Januari 2018.

Pendapat Yusril itu didasari surat permohonan Anies kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Djalil. Dalam surat itu, Anies mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah dicabut dari proses pembahasan di DPRD DKI. Tanpa ada Raperda tersebut, tidak ada pengaturan untuk kegiatan yang dilakukan di atas lahan hasil reklamasi.

Menurut Yusril, alasan itu tidak bisa digunakan. Sebab, sertifikat HGB hanya bisa dikeluarkan jika sudah ada persetujuan dari pemilik hak pengelolaan lahan (HPL), yaitu pemerintah DKI Jakarta. "Enggak mungkin (HGB) dikeluarkan tanpa persetujuan yang punya HPL. Sekarang yang punya HPL malah minta HGB dibatalkan karena belum ada Perda Zonasi."

Anies Baswedan berpendapat, langkah yang diambil untuk mencabut HGB di pulau reklamasi memang mendapat banyak perhatian. Namun ia tahu persis bahwa aturan yang akan dia pakai sudah sering digunakan pemerintah. "Kami tahu persis bahwa aturan yang kami gunakan adalah aturan yang selama ini sering digunakan dan Pemprov DKI, dalam hal ini terkait pajak dan lain-lain," tuturnya.

FRISKI RIANA






Pertemuan AHY dan Anies Baswedan: Segera Mengerucut untuk Pilpres 2024?

31 menit lalu

Pertemuan AHY dan Anies Baswedan: Segera Mengerucut untuk Pilpres 2024?

Pertemuan Anies Baswedan dan AHY tersebut membahas mengenai berbagai hal menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.


Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

54 menit lalu

Anies Baswedan Bertemu AHY, Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS Disebut Sudah 90 Persen

Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY disebut membuat koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem dan PKS sudah 90 persen terwujud.


Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

1 jam lalu

Anies Baswedan Belum Dideklarasikan Sebagai Capres, Ini Penjelasan Partai Demokrat

Partai Demokrat mempersilakan Anies Baswedan untuk bertemu dengan partai calon koalisi lainnya sebelum menggelar deklarasi.


Anies Baswedan Minta Doa ke Warga Kampung Gembira Gembrong: Semoga Husnulkhatimah

2 jam lalu

Anies Baswedan Minta Doa ke Warga Kampung Gembira Gembrong: Semoga Husnulkhatimah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta doa kepada warga Kampung Gembira Gembrong lantaran tugasnya di Ibu Kota selesai sebentar lagi


Resmikan Kampung Gembira Gembrong, Anies Baswedan: Saya Saksi di Akhir Masa Tugas

2 jam lalu

Resmikan Kampung Gembira Gembrong, Anies Baswedan: Saya Saksi di Akhir Masa Tugas

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga di Kampung Gembira Gembrong juga menjaga rasa persaudaraan dengan tetangga


Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

2 jam lalu

Politikus PDIP Sebut Anies Baswedan Sepelekan Korban Banjir

Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak menyatakan Anies Baswedan menyepelekan korban banjir dengan mengatakan indikator utama adalah tak ada korban jiwa.


Satu Jam Bertemu AHY, Anies Baswedan: Kami Siap Jalan Bersama ke Depan

3 jam lalu

Satu Jam Bertemu AHY, Anies Baswedan: Kami Siap Jalan Bersama ke Depan

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan seluruh kader partai itu yang telah menyambutnya.


Dendis Al Latif, Siswa MTsN 19 Jakarta Meninggal, Teman Asyik Suka Ngelawak

4 jam lalu

Dendis Al Latif, Siswa MTsN 19 Jakarta Meninggal, Teman Asyik Suka Ngelawak

Keluarga dan teman mengenang Dendis Al Larif, siswa MTsN 19 Jakarta, semasa hidup sebagai sosok yang baik dan teman yang asik.


Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY, Relawan Berharap Berlanjut hingga Pilpres 2024

6 jam lalu

Pertemuan Anies Baswedan dengan AHY, Relawan Berharap Berlanjut hingga Pilpres 2024

Kelompok relawan Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) berharap Partai Demokrat bakal turut mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.


Kader Demokrat Nyanyi Anies-AHY, Teriakkan Pemimpin Perubahan

7 jam lalu

Kader Demokrat Nyanyi Anies-AHY, Teriakkan Pemimpin Perubahan

Pertemuan Anies-AHY yang direncanakan hari ini disambut meriah para kader Partai Demokrat. Mereka pun meneriakkan yel-yel pemimpin perubahan.