Bukan Cari Untung, Pengembang Rusun DP Nol Rupiah Minta Insentif

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagian dalam hunian contoh dengan DP 0 rupiah tipe 36 Klapa Village yang di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang ground breakingnya dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan, Kamis, 18 Januari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Bagian dalam hunian contoh dengan DP 0 rupiah tipe 36 Klapa Village yang di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang ground breakingnya dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan, Kamis, 18 Januari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia DKI Jakarta, Amran Nukman, mengusulkan pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengembang rusun yang berpartisipasi dalam program DP nol rupiah. “Karena DP nol rupiah ini bukan program untuk cari untung,” kata dia di Balai Kota kemarin.

    Amran menjelaskan, ada 21 dari 400 pengembang anggota REI Jakarta yang bersedia memenuhi kebutuhan hunian dalam program DP nol rupiah. Mereka umumnya mengajukan insentif berupa kemudahan izin membangun. Sebab, selama ini pengurusan izin menjadi salah satu kendala yang menghambat bisnis properti.

    Pengembang menyampaikan dukungan itu dengan meneken nota kesepakatan bersama. Setelah penandatanganan itu, menurut Amran, bakal ada pembentukan tim yang berisi perwakilan pemerintah DKI Jakarta dan pengembang. Tim tersebut akan membahas teknis pembangunan hunian DP nol rupiah.

    Baca: Anies Baswedan Tunjukkan Desain Rusun DP Nol Rupiah Rp 185 Juta

    Menurut Amran, ada beberapa hal yang harus diperjelas dalam pembahasan itu. Salah satunya adalah lokasi lahan pembangunan rumah susun DP nol rupiah. Opsinya antara lain rumah susun dibangun di lahan milik pemerintah DKI dengan status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan. Alternatif lainnya, rumah susun dibangun di lahan milik pengembang atau di lokasi yang menjadi titik integrasi moda transportasi alias transit oriented development (TOD).

    Poin lain yang juga penting dibahas, kata Amran, adalah skema pemberian subsidi uang muka dari pemerintah Jakarta. Sebab, skema itu menentukan modal yang harus dikeluarkan pengembang. Bila kedua poin itu selesai dibahas, pengembang bisa mulai membangun rumah susun DP nol rupiah sebelum akhir tahun ini.

    Usul insentif bagi pengembang juga datang dari pengusaha properti Ciputra. Menurut dia, pembangunan rumah tanpa uang muka bisa mengganggu arus kas perusahaan. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah DKI mengkaji skema pembayaran uang muka dengan cermat. “Ini tugas penting untuk pemerintah DKI,” kata Ciputra.

    Baca: Ini Syarat untuk Mendapatkan Rusunami DP 0 Rupiah di DKI Jakarta

    Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menjanjikan kemudahan pengurusan izin bagi pengembang yang ikut dalam program DP nol rupiah. Insentif lainnya bisa berupa persetujuan peningkatan koefisien lantai bangunan untuk gedung milik pengembang. “Kami akan pikirkan insentifnya supaya program ini lebih menarik bagi pengusaha properti,” kata Sandiaga. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Berbagai Cara dalam Menekan Pelanggaran Batasan Bawaan Penumpang

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya menekan pelanggaran batasan bawaan penumpang dari luar negeri di pintu masuk bandara.