Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bukan Cari Untung, Pengembang Rusun DP Nol Rupiah Minta Insentif

image-gnews
Bagian dalam hunian contoh dengan DP 0 rupiah tipe 36 Klapa Village yang di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang ground breakingnya dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan, Kamis, 18 Januari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Bagian dalam hunian contoh dengan DP 0 rupiah tipe 36 Klapa Village yang di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang ground breakingnya dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan, Kamis, 18 Januari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia DKI Jakarta, Amran Nukman, mengusulkan pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengembang rusun yang berpartisipasi dalam program DP nol rupiah. “Karena DP nol rupiah ini bukan program untuk cari untung,” kata dia di Balai Kota kemarin.

Amran menjelaskan, ada 21 dari 400 pengembang anggota REI Jakarta yang bersedia memenuhi kebutuhan hunian dalam program DP nol rupiah. Mereka umumnya mengajukan insentif berupa kemudahan izin membangun. Sebab, selama ini pengurusan izin menjadi salah satu kendala yang menghambat bisnis properti.

Pengembang menyampaikan dukungan itu dengan meneken nota kesepakatan bersama. Setelah penandatanganan itu, menurut Amran, bakal ada pembentukan tim yang berisi perwakilan pemerintah DKI Jakarta dan pengembang. Tim tersebut akan membahas teknis pembangunan hunian DP nol rupiah.

Baca: Anies Baswedan Tunjukkan Desain Rusun DP Nol Rupiah Rp 185 Juta

Menurut Amran, ada beberapa hal yang harus diperjelas dalam pembahasan itu. Salah satunya adalah lokasi lahan pembangunan rumah susun DP nol rupiah. Opsinya antara lain rumah susun dibangun di lahan milik pemerintah DKI dengan status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan. Alternatif lainnya, rumah susun dibangun di lahan milik pengembang atau di lokasi yang menjadi titik integrasi moda transportasi alias transit oriented development (TOD).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Poin lain yang juga penting dibahas, kata Amran, adalah skema pemberian subsidi uang muka dari pemerintah Jakarta. Sebab, skema itu menentukan modal yang harus dikeluarkan pengembang. Bila kedua poin itu selesai dibahas, pengembang bisa mulai membangun rumah susun DP nol rupiah sebelum akhir tahun ini.

Usul insentif bagi pengembang juga datang dari pengusaha properti Ciputra. Menurut dia, pembangunan rumah tanpa uang muka bisa mengganggu arus kas perusahaan. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah DKI mengkaji skema pembayaran uang muka dengan cermat. “Ini tugas penting untuk pemerintah DKI,” kata Ciputra.

Baca: Ini Syarat untuk Mendapatkan Rusunami DP 0 Rupiah di DKI Jakarta

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menjanjikan kemudahan pengurusan izin bagi pengembang yang ikut dalam program DP nol rupiah. Insentif lainnya bisa berupa persetujuan peningkatan koefisien lantai bangunan untuk gedung milik pengembang. “Kami akan pikirkan insentifnya supaya program ini lebih menarik bagi pengusaha properti,” kata Sandiaga. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Inilah 5 Pengumuman Penting dari Konferensi Developer OpenAI DevDay 2023

11 hari lalu

OpenAI. openai.com
Inilah 5 Pengumuman Penting dari Konferensi Developer OpenAI DevDay 2023

OpenAI mengadakan konferensi pengembang pertamanya yang disebut DevDay di San Francisco, Amerika Serikat, pada 6 November lalu.


Warga Vs Pengembang di Bintaro, 5 Tahun Lahan Dikungkung Tembok Beton

14 hari lalu

Akses jalan ke lahan milik warga ditembok pengembang di kawasan Bintaro, Pondok Ranji, Kota Tangerang Selatan, Selasa 14 November 2023. Pengembang mendirikan tembok beton itu sejak 2018 lalu dan kini sedang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten atas perintah pembongkaran kembali.  (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Warga Vs Pengembang di Bintaro, 5 Tahun Lahan Dikungkung Tembok Beton

Akses jalan masuk ke lahan milik seorang warga dikepung tembok pengembang perumahan Bintaro di wilayah Pondok Ranji, Kota Tangerang Selatan.


Pengembang Datangi Kantor Wali Kota Tangsel, Pertanyakan Status Lahan Berubah dari Permukiman Jadi Danau

16 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Pengembang Datangi Kantor Wali Kota Tangsel, Pertanyakan Status Lahan Berubah dari Permukiman Jadi Danau

PT Hana Kreasi Persada (HKP) minta penjelasan Wali Kota Tangsel soal alih fungsi lahan mereka seluas 12.650 meter persegi secara tiba-tiba.


PUPR Bicara Kesiapan Rusun ASN di IKN Nusantara: 12 dari 47 Tower Ditargetkan Rampung Juli 2023

32 hari lalu

Foto aerial hunian pekerja konstruksi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 16 Maret 2023. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) telah menyelesaikan proyek pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi Ibu Kota Negara (HPKIKN) Nusantara, dari 22 tower yang terbangun, 12 tower karya WEGE mulai dihuni oleh pekerja lengkap dengan fasilitas penunjang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
PUPR Bicara Kesiapan Rusun ASN di IKN Nusantara: 12 dari 47 Tower Ditargetkan Rampung Juli 2023

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan 1.800 aparatur sipil negara akan dipindah ke IKN pada tahap pertama, Juli 2024.


DKI Berhasil Tagih 44 Fasos Fasum dari Pengembang Senilai Rp 4,8 Triliun

44 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memberikan arahan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DKI Berhasil Tagih 44 Fasos Fasum dari Pengembang Senilai Rp 4,8 Triliun

Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta Bappeda untuk terus menagih kewajiban fasos fasum dari pengembang yang belum diserahkan ke Pemprov DKI.


Heru Budi Minta Pengembang Tidak Menunda Penyerahan Fasos dan Fasum

49 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri dan memberikan sambutan dalam acara Operasionalisasi Reservoir Komunal PAM JAYA di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 4 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Minta Pengembang Tidak Menunda Penyerahan Fasos dan Fasum

Pj Gubernur DKI Heru Budi meminta para pengembang untuk tidak menunda penyerahan fasilitas sosial atau fasos dan fasilitas umum.


Lurah Papanggo Tanda Tangani Surat Relokasi Sementara Warga Kampung Bayam ke Rusun Nagrak

26 September 2023

Warga melihat-lihat unit hunian di Kampung Susun Bayam di hari peresmian oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Lurah Papanggo Tanda Tangani Surat Relokasi Sementara Warga Kampung Bayam ke Rusun Nagrak

Lurah Papanggo memberi jaminan bahwa relokasi warga Kampung Bayam ini sementara hingga mereka bisa menghuni Kampung Susun Bayam.


Eks Warga Kampung Bayam bakal Dikumpulkan Bahas Tawaran DKI Pindah ke Rusun Nagrak

22 September 2023

Eks warga Kampung Bayam yang tinggal di tenda di depan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Rabu 20 September 2023. Pemda DKI meminta Eks warga Kampung Bayam pindah sebelum Piala Dunia U-17 2023 dihelat pada 10 November-2 Desember. Eks warga Kampung Bayam memilih tinggal di tenda-tenda yang dipasang di depan JIS sebagai bentuk protes terhadap Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Warga yang huniannya digusur demi pembangunan JIS ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam karena belum sepakat soal harga sewa. TEMPO/Subekti.
Eks Warga Kampung Bayam bakal Dikumpulkan Bahas Tawaran DKI Pindah ke Rusun Nagrak

Eks warga Kampung Bayam belum memutuskan tawaran pindah ke Rusun Nagrak. Mereka akan mendiskusikannya terlebih dulu.


Usai Diajak Lihat Rusun, Eks Warga Kampung Bayam Belum Tentukan Sikap

22 September 2023

Eks warga Kampung Bayam yang tinggal di tenda di depan Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Rabu 20 September 2023. Pemda DKI meminta Eks warga Kampung Bayam pindah sebelum Piala Dunia U-17 2023 dihelat pada 10 November-2 Desember. Eks warga Kampung Bayam memilih tinggal di tenda-tenda yang dipasang di depan JIS sebagai bentuk protes terhadap Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Warga yang huniannya digusur demi pembangunan JIS ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam karena belum sepakat soal harga sewa. TEMPO/Subekti.
Usai Diajak Lihat Rusun, Eks Warga Kampung Bayam Belum Tentukan Sikap

Perwakilan eks warga Kampung Bayam menyatakan belum mengambil keputusan usai diajak meninjau sejumlah rumah susun (rusun) oleh Pemkot Jakut


Ajak Tiga Warga Kampung Bayam Cek Dua Rusun, Lurah Sebut Belum Dikenakan Biaya Sewa

22 September 2023

Satu hari sebelum tenggat gugatan sterilisasi, warga eks Kampung Bayam terlihat masih mendirikan tenda di dekat Jakarta International Stadium, Kamis, 21 September 2023. TEMPO/Novali Panji
Ajak Tiga Warga Kampung Bayam Cek Dua Rusun, Lurah Sebut Belum Dikenakan Biaya Sewa

Lurah Papanggo Tomi Haryono mendampingi tiga eks warga Kampung Bayam meninjau Rusun Muara Angke dan Rusun Nagrak