Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

image-gnews
Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah
Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Kendati warga sudah melakukan print ready record (PRR), kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP mereka tidak bisa dicetak oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.
 
Penyebabnya, stok tinta yang digunakan untuk mencetak e-KTP di Disdukcapil Kota Bogor sudah habis dan telat dikirim oleh pemerintah pusat.

"Beberapa bulan ini petugas kami tidak bisa mencetak e-KTP karena tintanya sudah habis. Akibatnya, ada 17 ribu e-KTP terlambat diberikan kepada masyarakat," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Dody Ahdiat, Rabu, 6 Juni 2018.

Baca: Polres Bogor Tutup Penyelidikan Kasus E-KTP Tercecer

Masalah tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. "Laporan kami akhirnya ditanggapi oleh Kementerian dengan mengirimkan pasokan tinta untuk Disdukcapil Kota Bogor dua hari lalu," katanya.

Setelah tinta datang pada 4 Juni lalu, kantor Disdukcapil Kota Bogor, yang berlokasi di Jalan Adnan Wijaya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dipadati ratusan warga yang akan mencetak e-KTP.

"Dalam satu hari jumlah e-KTP yang bisa kami cetak hanya sekitar 700 hingga 800 orang saja," kata Dody.

Baca: E-KTP Tercecer di Bogor, Ini Hasil Penyelidikan Polisi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun jumlah permohonan pencetakan e-KTP yang sudah PRR dan harus dicetak sebanyak 17 ribu pemohon. Untuk mengakomodasi dan melayani masyarakat untuk mendapatkan e-KTP, pihak Disdukcapil Kota Bogor membuka pelayanan cetak e-KTP hingga 13 Juni 2018 atau H-2 Lebaran. 

"Petugas kami tetap bekerja hingga H-2 Lebaran untuk melayani masyarakat yang akan mencetak e-KTP. Insya Allah terlayani karena stok tinta dan blangko mencukupi,” ujarnya.

Dody menyarankan pemohon cetak KTP mengecek dulu status e-KTP yang bersangkutan di website disdukcapil.kotabogor.go.id sebelum datang ke kantor. 

"Warga yang bisa mencetak KTP jika status e-KTP sudah PRR, silakan datang ke kantor dengan membawa kartu keluarga (KK) atau suket (surat keterangan) atau e-KTP yang rusak atau bawa surat keterangan hilang," katanya.

Hingga akhir Mei 2018, e-KTP yang sudah siap cetak ada 13.990. Sedangkan yang masih dalam proses penunggalan di Kementerian Dalam Negeri ada 29.236 e-KTP. Untuk blangko masih tersedia 23 ribu keping, yang berarti masih cukup untuk mencetak e-KTP.

M. Sopiyan, 39 tahun, warga Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, mengatakan sudah dua bulan belum mendapatkan e-KTP meski sudah melakukan PRR. "Perekaman sudah dua bulan lalu, baru sekarang dipanggil lagi untuk mencetak e-KTP. Itu pun harus menunggu dari pagi hingga sore baru dipanggil," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ajukan Cuti, Kadis PUPR Kota Bogor Rena Da Frina Pastikan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina (ANTARA/HO-pribadi)
Ajukan Cuti, Kadis PUPR Kota Bogor Rena Da Frina Pastikan Maju Pilkada 2024

Kadis PUPR Kota Bogor mengatakan, sudah mengajukan cuti untuk dapat mengikuti Pilkada Kota Bogor sebagai calon Wali Kota.


6 Cara Cek NIK Terdaftar atau Tidak Secara Online

2 hari lalu

Petugas melayani warga yang sedang mengajukan permohonan perekaman KTP elektronik di Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menambah stok blanko KTP elektronik sebanyak 11 juta keping lebih. Penambahan dilakukan usai stok blanko KTP-el habis sejak pekan terakhir Juli 2023. Pengadaan blanko KTP-el sudah dilakukan tiga kali dalam tahun ini. Pengadaan pertama dilakukan pada awal 2023 sebanyak 10.450.518 keping dengan menggunakan anggaran reguler APBN. Semua blanko itu habis dipakai pada akhir Mei 2023. TEMPO/Subekti.
6 Cara Cek NIK Terdaftar atau Tidak Secara Online

Pemeriksaan status NIK dapat dilakukan secara online melalui kanal yang disediakan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Berikut cara cek NIK secara online.


OJK Peringatkan Bahaya Selfie Pakai KTP Sembarangan, Apa Risikonya?

4 hari lalu

Petugas melakukan aktivasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD) milik warga di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024. Suku Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan menggelar pelayanan jemput bola administrasi kependudukan untuk mengurus aktivasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD), perekaman KTP-el, pembaharuan kartu keluarga, akta kelahiran, dan lainnya untuk mempermudah warga dalam rangka tertib administrasi kependudukan. TEMPO/M Taufan Rengganis
OJK Peringatkan Bahaya Selfie Pakai KTP Sembarangan, Apa Risikonya?

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu waspada ketika mengirimkan foto selfie KTP. Apa saja ancaman bahayanya?


Daftar Dokumen Kependudukan yang Tak Perlu Dilegalisir

8 hari lalu

Akta kelahiran adalah dokumen penting administrasi kependudukan guna memperoleh hak kewarganegaraan. Berikut cara buat akta kelahiran dan syaratnya. Foto: jakarta.go.id
Daftar Dokumen Kependudukan yang Tak Perlu Dilegalisir

Ketahui beberapa dokumen kependudukan yang tidak perlu dilegalisir. Di antaranya adalah dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik.


BPJS Ketenagakerjaan Bogor Gandeng Kejari Kota Bogor untuk Tingkatkan Kepatuhan PKBU

10 hari lalu

Penandatanganan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Dok.BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Bogor Gandeng Kejari Kota Bogor untuk Tingkatkan Kepatuhan PKBU

Kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja khususnya di wilayah Kota Bogor.


KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

14 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan coklit data pemilih ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

KPU Kota Bogor menyebut progres pelaksanaan coklit itu merupakan hasil sinkronisasi pada Pilkada 2024 sebanyak 818.302 orang.


Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dengan Mudah dan Syaratnya

24 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Cara Daftar BPJS Kesehatan Online dengan Mudah dan Syaratnya

Pendaftaran BPJS Kesehatan bisa lewat aplikasi Mobile JKN, simak syarat dan tata caranya. Simak detailnya berikut ini.


Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

35 hari lalu

Ilustrasi Ramalan Cuaca. fishershypnosis.com
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

Secara umum untuk wilayah Indonesia, BMKG membuat daftar yang semakin pendek untuk wilayah provinsi yang berpotensi hujan.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

51 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.


Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

51 hari lalu

Begini Mekanisme Penyesuaian Administrasi Kependudukan saat Jakarta Berubah Status

Pemutakhiran data administrasi kependudukan (adminduk) dilakukan bertahap. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti e-KTP juga terus digencarkan.