Pulau Reklamasi Disegel Berkali-kali, Mengapa Tak Dibongkar

Reporter

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau penyegelan di pulau reklamasi D di Teluk Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018. Anies menyegel 900 bangunan di rulau reklamasi D karena tidak memiliki izin. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara Kusnadi Hadipratikno menjelaskan alasan mengapa pihaknya berulang kali menyegel bangunan di pulau reklamasi C dan D.

"Berkali-kali karena memang belum ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya. Mereka tetap tidak berusaha mengurus izin, makanya kami segel," kata dia di pulau reklamasi C, Jakarta Utara, Kamis, 7 Juni 2018.

Baca juga: Anies Baswedan Ikuti Penyegelan Gedung di Pulau Reklamasi C dan D

Penyegelan bangunan di pulau D, serta penutupan lokasi pulau C memang telah terjadi berkali-kali. Menurut Kus, sapaan Kusnadi, penyegelan pernah dilakukan pada tahun 2014, 2016, kemudian terakhir hari ini, 7 Juni 2018.

Alasannya pun sama, karena pemilik pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah terus melakukan pembangunan tanpa adanya IMB.

Kus mengatakan pemerintah setempat sendiri masih menimbang-nimbang ihwal pembongkaran bangunan yang ada di pulau D lantaran berdiri di tanah yang sah.

Menurut dia, keputusan pembongkaran atau tidak akan menunggu rampungnya pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terlebih dahulu.

"Kami pertimbangkan, tidak gegabah main bongkar saja," kata dia. Menurut Kus, akan sayang jika bangunan keburu dibongkar padahal peruntukannya di Raperda ternyata sesuai dengan zonasinya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan DKI Jakarta, Benny Agus Chandra. Ia menyebut pihaknya akan melakukan audit terlebih dahulu untuk menentukan bangunan di pulau reklamasi D perlu dirobohkan atau tidak.

"Ada kajian khususnya. Ini baiknya diapakan. Kami akan audit. Kalau tiba-tiba dibongkar tapi ternyata sesuai kan sayang juga," tutur dia.

Simak juga: Masa Depan Reklamasi, Anies Baswedan Akan Patuhi Perpres 52

Pemprov hari ini telah kembali menyegel 932 unit bangunan di pulau D yang terdiri dari 212 unit rukan dan 409 rumah tinggal yang telah selesai, serta 311 unit rukan dan rumah tinggal yang belum selesai. Sementara untuk pulau C diberlakukan penutupan lokasi pembangunan.

Di depan gerbang masuk pulau reklamasi C dan D, tepatnya setelah jembatan penghubung dengan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), juga terbentang spanduk besar yang menandakan lokasi itu telah ditutup.








Tidak Berizin, Proyek Reklamasi Tambang Nikel Morowali Dihentikan KKP

12 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono bersama Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muh Zaini, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi dalam konferensi pers penyesuaian harga acuan ikan untuk pelaksanaan PNBP pascaproduksi di sektor perikanan tangkap di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa 28 Februari 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Tidak Berizin, Proyek Reklamasi Tambang Nikel Morowali Dihentikan KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan proyek reklamasi tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, karena tidak memiliki izin resmi.


Pengamat Nilai Pemindahan Depo Pertamina Plumpang Opsi yang Tepat

25 hari lalu

Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi kebakaran Depo Plumpang Pertamina, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, inafis, dan puslabfor ini memastikan bahwa dalam kebakaran ini titik api berasal dari arah Jalan Raya Plumpang Semper ke Tanah Merah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengamat Nilai Pemindahan Depo Pertamina Plumpang Opsi yang Tepat

Fahmy menyebut pemindahan Depo Pertamina Plumpang dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan merelokasi rumah warga di kawasan itu.


Erick Thohir, Heru dan Dirut Pertamina Langsung Bahas Nasib Depo Plumpang Usai Diperintah Jokowi

26 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama/pri.
Erick Thohir, Heru dan Dirut Pertamina Langsung Bahas Nasib Depo Plumpang Usai Diperintah Jokowi

Menteri BUMN Erick Thohir, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati menggelar rapat soal nasib Depo Plumpang


Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser ke Reklamasi atau Warga Direlokasi

26 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengunjungi pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser ke Reklamasi atau Warga Direlokasi

Jokowi telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang


KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

55 hari lalu

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin, saat meninjau pemasangan papan pemberitahuan penghentian sementara proyek reklamasi di Kepulaua Riau. (ANTARA/HO-Humas Ditjen PSDKP)
KKP Stop 2 Proyek Reklamasi di Kepri, Simak Temuan Petugas dan Argumen Pelaku

Penghentian dua proyek reklamasi ini disebutkan langkah tegas KKP menyukseskan salah satu dari lima program prioritas ekonomi biru.


PT Timah: Reklamasi Lahan Eks Tambang Jadi Concern Perusahaan

28 Januari 2023

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah: Reklamasi Lahan Eks Tambang Jadi Concern Perusahaan

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk. Abdullah Umar mengatakan perusahaan telah melaksanakan reklamasi di darat dan laut.


Komut PT Timah Semprot Dirut dan Direktur Operasi Soal Reklamasi Lahan Eks Tambang

27 Januari 2023

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan smelter baru yang dimiliki PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Barat, Kamis, 20 Oktober 2022. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Komut PT Timah Semprot Dirut dan Direktur Operasi Soal Reklamasi Lahan Eks Tambang

Komisaris Utama PT Timah Tbk. Muhammad Alfan Baharuddin mendesak jajaran direksi untuk menjalankan pola reklamasi .


Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Soal Reklamasi Ancol

21 Januari 2023

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Soal Reklamasi Ancol

Top 3 Metro: PKS & PSI Kompak Jalan Berbayar, Jagal Wowon Serial Killer & Heru Budi Klop dengan Anies Baswedan Reklamasi Ancol


Bupati Kepulauan Seribu Minta ke Heru Budi Pulau Reklamasi PIK 2 Dimasukkan ke Wilayahnya

5 Desember 2022

Sejumlah warga mengunjungi Pantai Maju Bersama di Pulau D Reklamasi, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Rabu, 11 November 2020. Pulau reklamasi D kerap didatangi warga untuk berolahraga dan berwisata kuliner. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Bupati Kepulauan Seribu Minta ke Heru Budi Pulau Reklamasi PIK 2 Dimasukkan ke Wilayahnya

Bupati Kepulauan Seribu minta pulau reklamasi PIK 2 dimasukkan ke wilayahnya agar mendorong pemerataan ekonomi dan politik.


Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

17 November 2022

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menjawab pertanyaan media setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sebelumnya, Abraham juga pernah bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman. TEMPO/M Taufan Rengganis
Abraham Samad Sebut Banyak Salah Kelola Pertambangan di Indonesia

Abraham Samad berkata carut-marutnya tata kelola pertambangan di Indonesia disebabkan beberapa hal seperti perizinan dan kontrak karya tambang.